Isu Kesehatan Jokowi Picu Spekulasi Liar, Kenapa Tidak Ada Perhatian dari Dokter Kepresidenan?

Ketidakhadirannya dalam beberapa agenda kenegaraan, disertai perubahan mencolok pada penampilan fisiknya, memunculkan berbagai spekulasi dari medis hingga mistis.

Jokowi tercatat absen dalam dua acara penting negara secara berturut-turut.

Pertama, Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni dan Hari Bhayangkara pada 1 Juli.

Padahal, selama ini, kehadiran mantan presiden di acara seperti ini adalah hal yang lumrah dan simbolik.

Ketidakhadiran Jokowi pun makin menjadi perhatian ketika publik menyadari adanya perubahan mencolok pada wajahnya.

Dalam beberapa penampakan non-formal di sekitar kediamannya, tampak wajah Jokowi membengkak, matanya sembab, serta muncul bercak merah pada kulit wajah dan leher.

Warna kulitnya pun terlihat tidak merata.

Situasi ini memicu berbagai spekulasi liar di masyarakat.

Beberapa warganet menduga Jokowi mengidap penyakit autoimun seperti psoriasis atau vitiligo, ada pula yang menyebut sindrom Stevens-Johnson (SJS) penyakit langka yang menyebabkan kulit melepuh dan meradang parah.

Namun, tidak sedikit pula yang menyeret isu mistis ke tengah wacana, mengaitkan perubahan fisik Jokowi dengan serangan non-medis alias supranatural.

Ini mengemuka lantaran ketertutupan informasi resmi dari pemerintah.

Sejauh ini, klarifikasi hanya datang dari ajudan Jokowi, Kompol Syarif, yang menyebut kondisi Jokowi hanya alergi kulit ringan akibat perubahan cuaca saat kunjungan ke Vatikan.

Saat dikonfirmasi, ia menegaskan bahwa Jokowi tidak dirawat di rumah sakit dan dalam kondisi sehat.

Pernyataan senada datang dari mantan Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, yang mengaku sudah menjenguk Jokowi dan menyampaikan bahwa kondisi mantan presiden itu “belum sepenuhnya pulih.”

Ia mendoakan kesembuhan Jokowi agar dapat kembali beraktivitas seperti biasa.

Loyalis Jokowi, Silvester Matutina, juga ikut buka suara.

Ia menyebut bahwa Jokowi masih aktif memantau situasi nasional dan merasa sehat-sehat saja.

Namun, pernyataan itu tidak didukung oleh keterangan medis resmi, sehingga tidak cukup untuk meredam kecurigaan publik.

Sejumlah dokter menilai spekulasi tentang serangan gaib tidak berdasar.

Mereka menilai gejala yang terlihat pada Jokowi lebih mengarah pada gangguan medis serius seperti Stevens-Johnson Syndrome (SJS).

“Kalau kita lihat dari ruam kulit, pembengkakan, dan gejala sistemik seperti mata sembab, kemungkinan kuat ini adalah SJS. Ini bisa terjadi setelah mengonsumsi obat tertentu, bukan karena makanan atau faktor supranatural,” ujar seorang dokter spesialis kulit dalam sebuah diskusi medis daring.

Selain SJS, dokter juga mempertimbangkan kemungkinan penyakit autoimun seperti psoriasis dan vitiligo, namun semua diagnosis tersebut perlu pemeriksaan langsung untuk bisa dipastikan.

Yang menjadi pertanyaan besar publik adalah mengapa tidak ada penjelasan resmi dari Tim Dokter Kepresidenan maupun lembaga terkait seperti Kementerian Sekretariat Negara, Istana, atau Presidential Communication Office.

Padahal, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2018 tentang Dokter Kepresidenan, mantan presiden dan pasangannya berhak mendapatkan layanan kesehatan secara berkala, termasuk pendampingan medis dan pengobatan yang dibiayai oleh APBN.

Pasal 3 peraturan tersebut menyebutkan bahwa dokter kepresidenan bertugas memberikan layanan pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan bagi mantan presiden.

Sementara Pasal 27 menyatakan bahwa seluruh biaya tersebut dibebankan kepada negara.

Dalam praktiknya, presiden-presiden terdahulu juga mendapat penanganan medis terbuka.

Presiden SBY secara terbuka mengumumkan diagnosis kanker prostat stadium awal dan menjalani perawatan di Mayo Clinic, AS, didampingi tim dokter istana.

Gus Dur, BJ Habibie, hingga Soeharto juga menjalani perawatan medis di bawah pengawasan negara dengan update yang transparan ke publik.

Hingga kini, absennya penjelasan resmi hanya memperbesar ruang spekulasi.

Padahal, keterbukaan informasi soal kesehatan mantan pemimpin bangsa adalah bagian dari akuntabilitas publik.

Pemerintah perlu segera memberikan penjelasan resmi terkait kondisi mantan Presiden Jokowi agar tidak menjadi bola liar yang merusak kepercayaan publik dan membuka ruang bagi spekulasi tidak berdasar.

Sumber: porosjakarta