BEM UI Gelar Aksi di Bundaran HI, Sampaikan Delapan Tuntutan ke Pemerintah

PARADAPOS.COM - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menggelar aksi demonstrasi bertajuk MerebutKemerdekaan di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, pada Selasa (18/8/2026). Aksi yang berlangsung sehari setelah peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI ini membawa delapan pokok tuntutan yang ditujukan langsung kepada pemerintah, mulai dari isu pangan, korupsi, hingga kritik terhadap kebijakan strategis nasional. Tuntutan tersebut dirangkum dalam sebuah dokumen berjudul Executive Summary MerebutKemerdekaan yang menjadi dasar gerakan mahasiswa tersebut.

Pemilihan lokasi di Bundaran HI bukan tanpa alasan. Titik ini memang kerap menjadi simbol ruang aspirasi publik di ibu kota. Para mahasiswa terlihat memadati area tersebut dengan atribut khas aksi, menyuarakan keprihatinan mereka terhadap arah kebijakan yang dinilai semakin jauh dari prinsip keadilan sosial.

Delapan Pokok Tuntutan yang Disuarakan

Dalam dokumen yang dirilis BEM UI, mahasiswa menyusun tuntutan sebagai respons langsung atas berbagai persoalan kebangsaan yang mereka nilai nyata terjadi di berbagai penjuru negeri. "Menanggapi permasalahan kehidupan bernegara yang nyata terjadi di segala haluan negeri, maka disusunlah delapan pokok tuntutan yang menjadi dasar aksi MerebutKemerdekaan yang akan segera dilaksanakan," tulis BEM UI dalam executive summary tersebut.

Secara garis besar, tuntutan pertama yang diusung adalah penghentian apa yang mereka sebut sebagai bentuk penjajahan negara terhadap rakyatnya sendiri. Isu ini menjadi fondasi bagi poin-poin lain yang lebih teknis dan operasional.

Desakan pada Isu Pangan, Energi, dan Agraria

Mahasiswa mendesak pemerintah untuk segera memberantas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang dinilai masih mengakar. Selain itu, mereka juga menyoroti perlunya pelaksanaan reforma agraria yang sejati, bukan sekadar wacana. Dari sisi ekonomi rakyat, BEM UI menuntut adanya penurunan harga kebutuhan pokok dan bahan bakar minyak (BBM) yang saat ini memberatkan daya beli masyarakat.

Tak berhenti di situ, mereka juga meminta evaluasi total terhadap Proyek Strategis Nasional (PSN). Bahkan, dua program pemerintah yang tengah gencar disosialisasikan, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), juga masuk dalam daftar tuntutan untuk dihentikan. Menurut pandangan BEM UI, program-program tersebut belum menyentuh akar permasalahan dan justru berpotensi menjadi beban fiskal baru.

Kritik atas Sentralisasi Kekuasaan dan Bencana

Di ranah tata kelola pemerintahan, mahasiswa menyoroti adanya pemusatan kekuasaan yang semakin kuat. Mereka meminta pemerintah menghentikan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) dan mengembalikan hak otonomi daerah. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga keseimbangan pembangunan antara pusat dan daerah.

Sementara itu, isu kemanusiaan juga tak luput dari perhatian. BEM UI mendesak pemerintah untuk menetapkan status bencana nasional bagi wilayah Sumatra dan Flores yang tengah dilanda bencana. Selain itu, proses pemulihan daerah terdampak juga harus dipercepat agar masyarakat segera pulih dari keterpurukan.

Sorotan pada Ruang Sipil dan Peran Militer

Pada poin terakhir, BEM UI menyoroti ancaman terhadap ruang sipil yang mereka nilai semakin sempit. Mereka mendesak penghentian tindakan represif dan intervensi dari TNI-Polri dalam kehidupan demokrasi. Secara spesifik, mereka juga menuntut pembubaran Yonif Teritorial Pembangunan (TP) yang dinilai sebagai alat militerisasi sipil.

Dalam analisisnya, BEM UI menilai kebijakan pemerintah saat ini menunjukkan gejala kemunduran demokrasi. Mereka melihat adanya peningkatan dominasi elite dalam pengambilan kebijakan publik yang mengesampingkan partisipasi rakyat.

"Kini, penjajahan kembali terjadi, tetapi penjajahan ini datang tidak dari luar, melainkan dari dalam dan dilakukan oleh Pemerintah itu sendiri," kata BEM UI dalam pernyataannya.

Aksi yang digelar sehari setelah perayaan kemerdekaan ini menjadi pengingat bahwa semangat kemerdekaan masih diuji oleh berbagai persoalan domestik. Para mahasiswa berharap tuntutan mereka tidak hanya menjadi catatan kaki dalam pemberitaan, melainkan mendapat respons nyata dari penguasa.