Untung Ruginya Mengganti Wapres: Stabilitas Politik vs Indonesia Emas 2045

Untung Ruginya Mengganti Wapres: 'Stabilitas Politik vs Indonesia Emas 2045'

Forum Purnawirawan TNI AD baru-baru ini mengusulkan delapan tuntutan untuk "menyelamatkan Indonesia", salah satunya mengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

Alasan mereka adalah kekhawatiran atas kompetensi Gibran dan proses pencalonannya yang dianggap cacat prosedur, terutama setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengubah syarat batas usia cawapres melalui Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 . 

Usulan ini memicu perdebatan: apakah mengganti wapres akan membawa keuntungan atau justru merugikan bangsa?  

Kami mencoba melihat dua sisi mata uang: untung atau rugi? Apapun pilihannya, kami menginginkan yang terbaik. 

Namun, harapan akhir tentu menginginkan kejadian seperti ini tidak terjadi lagi di masa depan. 

Hal ini menghabiskan energi kita sebagai bangsa. Semacam melakukan hal yang "unfaedah" atau #kegoblokanberjamaah.

Dari sisi untung, mengganti Wapres mempunyai beberapa dampak, diantaranya:

1. Memulihkan Integritas Proses Demokrasi

Pengangkatan Gibran sebagai cawapres dinilai sarat nepotisme karena MK---yang diketuai adik ipar Jokowi---mengubah aturan batas usia secara kontroversial. 

Menggantinya dapat memperbaiki citra demokrasi Indonesia dan mencegah preseden buruk bagi pemilu mendatang.  

2. Mencegah Krisis Kepemimpinan

Jika Presiden Prabowo berhalangan, Indonesia berisiko dipimpin wapres yang dianggap kurang berpengalaman. 

Penggantian dengan figur yang lebih kompeten bisa memastikan kesinambungan pemerintahan, terutama dalam mencapai target Indonesia Emas 2045 .  

3. Meredam Kritik Publik dan Lembaga

Tuntutan ini mencerminkan keresahan sebagian elite dan masyarakat terhadap praktik dinasti politik. 

Mengakomodasi usulan tersebut dapat memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi negara .  

Sebalikanya,, apa ruginya Mengganti Wapres? Beberapa hal tersebut dapat dijadikan pertimbangan:

1. Mengganggu Stabilitas Koalisi.

Prabowo masih bergantung pada dukungan politik Jokowi, yang memiliki basis kuat di parlemen dan birokrasi. 

Menghapus Gibran berpotensi merusak hubungan ini dan memicu konflik internal koalisi. Hal ini bisa berefek pada ketidakstabilan politik di parlemen, kecuali didapatkan konsensus bersama antar partai pendukung.

2. Proses Hukum yang Rumit

Pemakzulan wapres memerlukan proses panjang: DPR harus mengajukan permintaan ke MK dengan dukungan 2/3 anggota, lalu MPR memutuskan dengan kuorum 3/4 anggota . Proses ini berisiko mengalihkan fokus pemerintah dari agenda pembangunan. 

Namun demikian, jika hal ini berhasil,tentu saja akan menjadi pelajaran baru bahwa sesuatu yang cacat prosedur sebaiknya diperbaiki sejak dari awal, bukan di kemudian kan.

3. Polarisasi Politik

Gibran dipilih oleh 58,59% rakyat dalam Pilpres 2024 . Penggantiannya bisa memicu penolakan dari pendukungnya, terutama jika dianggap sebagai intervensi sepihak dari kelompok tertentu.  

Namun, hal ini akan menjadi lain dan bermartabat jika diyindaklanjuti oleh para pendukung koalisi presiden terpilih.

Berikut ini beberapa kasus penggantian pemimpin, termasuk di Indonesia.

1. Amerika Serikat (1974)

Wakil Presiden Gerald Ford menggantikan Richard Nixon yang mengundurkan diri akibat skandal Watergate. Ford berhasil memulihkan kepercayaan publik meski tidak pernah memenangkan pemilu.  

2. Brasil (2016)

Michel Temer, wakil presiden yang kurang populer, menggantikan Dilma Rousseff setelah impeachment. Kebijakannya menuai protes luas dan memperdalam krisis ekonomi.  

3. Indonesia (1998)

BJ Habibie menggantikan Soeharto yang mundur setelah reformasi. Meski kontroversial, Habibie memulai transisi demokrasi dengan menggelar pemilu 1999.  Beliau bahkan berhasil menstabilkan nilai tukar rupiah dari 17.000 per dolar menjadi hanya 9.000 per dolar.

Kami fikir, ini ada beberapa  solusi untuk Indonesia Emas 2045.

1. Perkuat Sistem Meritokrasi

Pemerintah harus menutup celah nepotisme dengan merevisi UU Pemilu dan memperketat syarat calon pemimpin .  

2. Fokus pada SDM Unggul

Prioritas pendidikan vokasi dan teknologi sesuai visi Indonesia Emas 2045 perlu dipercepat untuk menciptakan generasi kompetitif .  

3. Dialog Nasional

Menggelar forum terbuka antara pemerintah, oposisi, dan masyarakat sipil untuk mencari solusi tanpa mengorbankan stabilitas .  

Jika memang dialog kebangsaan memutuskan penggantian wapres. Ada beberapa Tokoh Pengganti Potensial.

Jika Gibran diganti, beberapa nama yang pantas dipertimbangkan:  

1. Ganjar Pranowo-- Mantan Gubernur Jawa Tengah dengan rekam jejak pembangunan infrastruktur.  

2. Anies Baswedan-- Figur intelektual dan mantan Menteri Pendidikan yang fokus pada SDM.  

3. Sri Mulyani Indrawati-- Menteri Keuangan berpengalaman internasional, meski perlu dukungan politik kuat.  

4. Erick Thohir-- Pengusaha sukses yang dianggap netral dari dinasti politik.  

Penutup

Mengganti wapres adalah pisau bermata dua: di satu sisi memperbaiki tata kelola demokrasi, di sisi lain berisiko mengganggu stabilitas. 

Untuk mencapai Indonesia Emas 2045, langkah terbaik adalah memperkuat sistem check and balance, menghindari politik transaksional, dan memastikan setiap pemimpin dipilih berdasarkan kapasitas, bukan garis keturunan. 

Seperti pesan Jenderal Soedirman: "Tentara harus teguh memegang kewajiban menjaga keselamatan negara" , demikian pula seluruh elemen bangsa harus bersatu menjaga masa depan Indonesia. ***

Sumber: Kompasiana