Dedi Mulyadi Balas Kritikan KPAI: Bisa Lihat Dong Siswa Nangis Cium Kaki Ibunya, Ada Gak di Sekolah?

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi menanggapi santai soal kritikan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang salah satunya soal stigma buruk berpotensi diterima oleh para anak yang dikirim ke barak militer. Menanggapi kritikan itu, balasan Dedi Mulyadi kepada KPAI cukup menohok.

Menurutnya, seharusnya KPAI ikut mengambil langkah, bukan hanya mengoreksi adanya kekurangan soal program Pendidikan Karakter, Disiplin, dan Bela Negara Kekhususan kepada siswa-siswa yang dianggap bermasalah.

Pernyataan itu disampaikan Dedi Mulyadi sesuai rapat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi yang membahas realokasi anggaran Pemerintah Provinsi Jabar pada Senin (19/5/2025).

“KPAI harusnya arahnya hari ini bukan mengoreksi kekurangan dari kegiatan yang dilakukan untuk penanganan darurat dari sebuah problem,” beber Dedi Mulyadi sebagaimana dikutip dari Antara, Senin siang.

Tangkap Layar Youtube Kang Dedi Mulyadi Channel

Dedi Mulyadi menyampaikan pernyataan tersebut untuk menanggapi temuan KPAI bahwa siswa yang mengikuti program tersebut tidak ditentukan berdasarkan asesmen psikolog profesional, tetapi hanya rekomendasi guru bimbingan konseling (BK), serta mencatat 6,7 persen siswa menyatakan tidak mengetahui alasan mengikuti program itu.

“Yang harus dilakukan KPAI adalah mengambil langkah untuk menyelesaikan berbagai problem yang dialami oleh anak-anak remaja kita. Apakah itu karena problem di rumahnya, atau sekolahnya, yang akhirnya mengarah kepada tindak kriminal,” ungkap Dedi Mulyadi.

Lebih lanjut, Dedi Mulyadi mengatakan bahwa KPAI dapat membuat program yang menyasar ribuan siswa bermasalah di Jabar untuk dididik agar masalah tersebut selesai.

“Kalau KPAI sibuk terus mengurus persoalan tempat tidur dan sejenisnya, maka tidak akan bisa menyelesaikan problem,” ujarnya.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi. (Antara)

Selain itu, dia mengatakan bahwa KPAI dapat melihat dampak terhadap siswa bermasalah yang mengikuti program Pemerintah Provinsi Jabar tersebut.

“KPAI bisa lihat dong kemarin 39 anak sudah selesai, bagaimana keadaan anak itu, disiplinnya, kemudian rasa empatinya, bahkan dia (siswa) menangis di depan ibunya mencium kakinya. Kan belum tentu itu didapatkan pendidikan di sekolah,” katanya.

Sementara itu, Dedi juga mengatakan bahwa pada Selasa (20/5), sebanyak 273 siswa akan lulus dari program yang berlangsung di Depo Pendidikan Bela Negara Resimen Induk Komando Daerah Militer III/Siliwangi, Kabupaten Bandung Barat, Jabar, tersebut.

Dedi Mulyadi lantas mengatakan bahwa Pemprov Jabar di masa mendatang berencana membina 15-20 ribu siswa bermasalah melalui program Pendidikan Karakter, Disiplin, dan Bela Negara Kekhususan.

Diberitakan sebelumnya, KPAI melayangkan kritikan kepada Gubernur Jabar Dedi Mulyadi soal program untuk mengirim siswa 'bermasalah' ke barak militer. Kritikan KPAI usai melakukan pemantauan dalam program tersebut. Berdasar temuan dari hasil pemantauannya, KPAI menyebut bahwa mayoritas anak yang dikirim ke barak melakukan kenakalan berupa bolos dan tidur di kelas.

“Yang tertinggi bolos sekolah dan sering tidur di kelas,” kata Ketua KPAI Ai Maryati, Minggu (18/5/2025).

Padahal, target utama program ini ialah anak-anak yang melakukan tawuran. Namun, jumlah anak-anak yang melakukan tawuran dan dikirim ke barak menempati posisi ketiga.

“Ini berbeda nih, tawuran malah yang kami temukan itu terbanyak ketiga,” ujar Ai.

Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Ai Maryati Solihah. [Dok. Pribadi]

KPAI juga menyoroti perlunya program mengirim anak yang dianggap nakal ke barak ini agar tepat sasaran dan efektif menangani siswa bermasalah.

Ai juga mempertanyakan siswa pascapendidikan di barak memang berubah perilakunya menjadi lebih baik atau justru akan mendapat tekanan karena dianggap sebagai ‘alumni’ barak.

“Salah satu bentuk pelanggaran terhadap prinsip ini tercermin dari adanya praktik diskriminatif dan tidak dilibatkannya anak dalam proses, yang kemudian menimbulkan stigma negatif seperti label anak nakal atau anak bermasalah terhadap peserta program,” beber Ai dalam konferensi pers yang digelar pada Jumat (16//2025).

KPAI menilai perlu ada asesmen yang jelas dalam program mengirim anak yang dianggap nakal ke barak. Sebab, KPAI menekankan adanya kompleksitas dalam kategorisasi anak yang disebut nakal.

Selain itu, KPAI juga menegaskan agar pendidikan anak di barak memerlukan pedoman yang jelas agar tidak mengganggu mental anak.

“Prinsip-prinsip tersebut harus menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan yang menyangkut anak, agar mereka mendapat perlakukan sama, kebutuhan mereka menjadi prioritas, dan pendapat mereka didengar," tandas Ai Maryati.

Sumber: suara

Foto: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi saat berbincang dengan siswa bermasalah yang dikirim ke barak militer. (ist)