Deklarasi Akhir KTT APEC 2025: Isu Ukraina Tak Masuk, Ini Hasil Substantifnya

Para pemimpin negara anggota Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) berhasil mencapai sejumlah kesepakatan substantif dalam KTT 2025 di Gyeongju, meski sempat mengalami perdebatan dan penundaan dalam penyusunan deklarasi akhir. Poin utama yang disepakati mencakup diversifikasi energi, pengakuan terhadap gas alam dan LNG, serta peningkatan kerja sama di bidang kecerdasan buatan (AI).

Perdebatan Isu Ukraina dan Penundaan Deklarasi

Proses finalisasi deklarasi akhir KTT APEC 2025 sempat tertunda hingga Sabtu pagi waktu setempat karena adanya perbedaan pendapat. Presiden Korea Selatan, Lee Jae Myung, mengonfirmasi bahwa terjadi ketidaksepakatan dalam penyelarasan kata-kata. Sumber dari Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan bahwa beberapa negara berusaha memasukkan isu konflik Rusia dan Ukraina ke dalam deklarasi, namun upaya tersebut akhirnya gagal.

Hasil Substantif KTT APEC 2025 Gyeongju

Meski ada perdebatan, semua negara anggota sepakat pada hasil substantif yang mengarahkan masa depan kawasan Asia-Pasifik dan dunia. Berdasarkan Deklarasi Gyeongju, berikut adalah poin-poin kesepakatan utama:

• Diversifikasi Sumber Energi: Para pemimpin sepakat untuk mendiversifikasi sumber energi dan mengakui peran penting gas alam serta LNG.
• Kecerdasan Buatan (AI): APEC mengakui bahwa AI sedang membentuk kembali ekonomi global dan mendesak peningkatan kerja sama di bidang ini.
• Isu Demografi: Agenda kependudukan juga dibahas dalam pertemuan puncak ini.

Riwayat Isu Ukraina dalam KTT APEC

Ini bukan pertama kalinya konflik Ukraina tidak disebutkan dalam deklarasi akhir KTT APEC. Pada pertemuan di Lima (Peru) dan San Francisco (AS) pada tahun-tahun sebelumnya, isu tersebut juga tidak dimasukkan. Pengecualian terjadi pada KTT APEC 2022 di Bangkok, yang diselenggarakan pada tahun yang sama ketika invasi Rusia ke Ukraina dimulai.

Dengan disepakatinya Deklarasi Gyeongju, KTT APEC 2025 menutup pertemuannya dengan fokus pada isu-isu ekonomi dan pembangunan kawasan, sambil mempertahankan konsensus di antara negara-negara anggotanya.