Ijazah Jokowi Jadi Isu Nasional, DPR Masih Tidur Kah?

Kasus ijazah palsu itu sangat mudah diselesaikan, jika Jokowi mau, tetapi menjadi sulit manakala memang ijazahnya memang palsu, sehingga malah kecil menjadi sangat besar.

Di DPR Komisi 3 yang membawahi masalah hukum, berderet nama-nama besar di dalamnya ada,l Sumi Dasco, Ketua Harian Gerindra yang juga menjadi wakil Ketua DPR, 2. Bambang Soesatyo, mantan Ketua MPR, K. Benny Utama keduanya dari Golkar, Ahmad Sahroni dari Nasdem, Nazir Djamil, Adang Dorodjatun, Syech Aboe Bakar dari PKS, Syarifuddin Suddin dari PAN, Hinca Pandjaitan dari Demokrat. 

Anggota DPR dari PDIP ada 9 orang juga tidak terdengar suaranya, berbeda saat Hasto Sekjen PDIP saat diperiksa oleh KPK.

Apakah mereka semua ini mengganggap remeh kasus ijazah palsu ini ini? 

Mengapa mereka membiarkan Kepolisian yang berupaya memenjarakan terhadap para ilmuwan yang kritis ? 

Apakah para anggota Dewan ini sudah bersatu dengan kepolisian untuk yang digunakan sebagai tukang pukulnya Jokowi. 

Kasus ijazah palsu ini ini telah menjadi komoditas politik dan sangat besar dampaknya.  

Di komisi 3 ini ada beberapa purnawirawan polisi, apakah mereka tidak ingin polisi menjadi instansi yang dipercayai oleh masyakarat ?

Dilihat dari sudut sosial, hal ini merupakan indikasi memang anggota DPR ini tidak sensitif dan tidak ingin agar kebenaran dan keadilan ditegakkan. 

Tidakkah mereka melihat kebijakan presiden Prabowo yang ingin dan sedang menegakkan keadilan itu perlu didukung? 

Kasus ijazah palsu ini akhirnya menjadi simbol kemenangan bagi kebenaran jika menang, tetapi jika sebaliknya yang terjadi akan menjadi simpol adanya mafia kekuasaan di kabinet Prabowo ini.

Kapolri yang diduga loyalis Jokowi, diduga secara sengaja membiarkan hal ini ini terjadi dengan maksud membungkam para cendekiawan kritis. 

Sewajarnya jika dipanggil oleh Komisi 3, untuk dimintai keterangan sampai sejauh mana dugaan negatif ini terjadi. ***