PARADAPOS.COM - Politikus PDI Perjuangan, Mohamad Guntur Romli, melontarkan kritik tajam terkait penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp100 miliar untuk program kurban atas nama Presiden Prabowo Subianto. Kekesalan ini muncul setelah Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku tidak mengetahui adanya alokasi dana tersebut. Guntur menilai situasi ini janggal dan mempertanyakan sistem pengawasan keuangan negara.
Pertanyaan soal Transparansi Anggaran
Guntur mengaku heran dengan pengakuan Menkeu yang tidak tahu menahu soal anggaran kurban tersebut. Menurutnya, seorang bendahara negara semestinya memiliki pengetahuan penuh atas setiap alokasi dana yang keluar dari kas negara.
"Setelah Menteri Keuangan Purbaya mengaku tidak tahu masalah itu, ini aneh bin ajaib," kata dia melalui layanan pesan, Kamis (28/5).
Ia menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa dianggap sepele. Guntur berharap kasus kurban ini tidak berujung seperti perkara pembelian puluhan ribu motor listrik untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sebelumnya juga menuai sorotan.
"Publik pantas bertanya, sistem keuangan negara yang berjalan tanpa pengawasan yang semestinya atau lebih buruk tanpa transparansi, ini berbahaya," ujarnya.
Kontradiksi Fikih dan Kebijakan Publik
Dari sisi ajaran agama, Guntur menjelaskan bahwa ibadah kurban dalam Islam merupakan urusan pribadi yang pelaksanaannya menggunakan harta sendiri. Ia menekankan bahwa APBN bukanlah milik pribadi Presiden.
"APBN bukan harta Presiden Prabowo. APBN itu harta 280 juta rakyat Indonesia, muslim, dan nonmuslim," lanjutnya.
Ia menambahkan, secara fikih, praktik berkurban menggunakan uang rakyat tetapi mengatasnamakan pribadi Presiden merupakan kontradiksi yang sulit dibela dengan alasan apa pun.
Bansos vs Kurban: Soal Branding Politik?
Guntur menyoroti upaya Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardianto yang mencoba meredam situasi dengan menyebut program tersebut sebagai bantuan kemasyarakatan. Namun, realitas di lapangan berkata lain.
"Namun, di lapangan sapi-sapi itu bertuliskan nama RI1 atau Prabowo. Ini seperti branding politik berbalut ritual keagamaan. Ingat ya, bantuan sosial, bansos bukan kurban. Kurban bukan bansos, bantuan sosial," ungkapnya.
Kepala Negara untuk Semua, Bukan Satu Golongan
Lebih jauh, Guntur menyoroti bahwa alokasi dana publik untuk ritual satu agama secara mendadak bisa menimbulkan persoalan. Status Presiden sebagai Kepala Negara adalah milik seluruh warga lintas agama dan keyakinan.
Ia mempertanyakan konsistensi negara jika di masa depan ada alokasi dana serupa untuk perayaan keagamaan lain. Misalnya, penyaluran sapi saat perayaan Natal atau pemberian babi ketika Galungan.
"Jangan sampai ada penilaian Presiden pilih kasih tidak adil bahkan diskriminatif," ungkap Guntur.
Menurutnya, Indonesia bukan milik satu umat atau satu agama, dan APBN bukanlah kas masjid. Ia mengingatkan agar semua pihak berhati-hati dalam mengelola dana publik.
"Kita harus hati-hati bila terkait dengan dana publik, dengan dana rakyat," ujarnya.
Editor: Bagus Kurnia
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Rustini Muhaimin: Budaya Literasi dan Numerasi Sejak Dini Investasi Masa Depan Anak Bangsa
Ribuan Umat Buddha Mulai Padati Borobudur, Rangkaian Ritual Waisak 2026 Berlangsung Khidmat
KPAI Desak Pemerintah Segera Rancang Langkah Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan
17 Sekolah di Manokwari Terima Revitalisasi Rp10,6 Miliar, Anggaran Turun Dibanding 2025