AHY dan Gubernur Malut Bahas Percepatan Infrastruktur untuk Pemerataan Ekonomi di Kepulauan

PARADAPOS.COM - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menerima kunjungan Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, di Jakarta pada Jumat (22/5/2026). Pertemuan yang berlangsung di kantor Kemenko Infrastruktur itu membahas percepatan pembangunan infrastruktur dan pemerataan ekonomi di provinsi kepulauan tersebut. Dari pengembangan ibu kota provinsi di Sofifi hingga konektivitas menuju kawasan industri nikel, sejumlah agenda prioritas coba diurai dalam diskusi yang berlangsung lebih dari dua jam itu.

Mengurai Ketimpangan di Bumi Kie Raha

Dalam paparannya, Sherly Tjoanda membeberkan sejumlah capaian yang membanggakan. Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara, misalnya, mencapai 34,3 persen—jauh di atas rata-rata nasional. Angka ini, menurutnya, menjadi bukti keberhasilan hilirisasi mineral, terutama nikel. Namun di balik angka itu, ia mengakui masih ada pekerjaan rumah besar: distribusi kesejahteraan yang belum merata.

"Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang mencapai 34,3 persen jauh di atas rata-rata nasional dinilai menjadi indikator keberhasilan hilirisasi sumber daya mineral, terutama nikel. Namun, tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah memastikan distribusi kesejahteraan berjalan lebih merata melalui penguatan infrastruktur dasar," kata Sherly dalam keterangan tertulis yang diterima, Jumat (29/5/2026).

Sofifi: Ibu Kota yang Masih Tertatih

Salah satu isu yang mencuat dalam pertemuan itu adalah nasib Sofifi. Meski sudah ditetapkan secara administratif sebagai ibu kota provinsi, kota ini masih bergulat dengan keterbatasan. Mulai dari minimnya anggaran hingga infrastruktur dasar yang serba terbatas. Pasar tradisional yang layak dan akses transportasi yang memadai masih menjadi barang mahal di sana.

Saat ini, untuk mencapai Sofifi, seseorang harus terbang lebih dulu ke Bandara Sultan Babullah di Ternate, lalu melanjutkan perjalanan laut. Rute yang memakan waktu dan tenaga ini dinilai menjadi salah satu penghambat utama pertumbuhan kawasan. Pemerintah provinsi pun mendorong pembangunan infrastruktur yang lebih terintegrasi untuk memutus rantai ketergantungan pada jalur laut semata.

Koridor Trans Kie Raha: Menyambung Industri dan Pangan

Tak hanya soal ibu kota, pembahasan juga merambah ke koridor strategis Trans Kie Raha. Jalan ini dirancang untuk menghubungkan Sofifi dengan kawasan industri utama di Weda dan Buli. Proyek ini diyakini mampu memangkas waktu tempuh yang semula 3,5 hingga 5 jam menjadi sekitar satu jam saja. Dampaknya, konektivitas logistik dan distribusi pangan menuju kawasan industri bisa jauh lebih efisien.

Maluku Utara sendiri saat ini memegang peran krusial sebagai salah satu pusat industri nikel dunia. Dari total 166 smelter nasional, sekitar 100 unit berada di wilayah ini. Kontribusinya mencapai 50 persen produksi nikel nasional, dengan nilai aktivitas ekonomi yang ditaksir mencapai hampir Rp 150 triliun per tahun.

"Ke depan, pengembangan industri baterai berbasis nikel di Weda dan Buli, termasuk investasi dari mitra global, diharapkan semakin memperkuat posisi Maluku Utara dalam rantai pasok kendaraan listrik dunia," jelas Sherly.

Anggaran Rp 2,9 Triliun dan Target 2029

Untuk mewujudkan semua rencana itu, Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengajukan kebutuhan anggaran sebesar Rp 2,9 triliun kepada pemerintah pusat. Anggaran tersebut mencakup pembangunan jalan, perbaikan infrastruktur dasar, irigasi, hingga penanganan pascabencana. Tak hanya itu, penguatan konektivitas menuju kawasan lumbung pangan juga menjadi prioritas untuk mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah.

"Untuk mendukung keseluruhan program tersebut, Pemerintah Provinsi Maluku Utara mengajukan kebutuhan anggaran sebesar Rp 2,9 triliun kepada pemerintah pusat. Usulan tersebut mencakup pembangunan jalan, perbaikan infrastruktur dasar, irigasi, hingga penanganan pascabencana," ujarnya.

Menanggapi hal itu, AHY menyampaikan apresiasi. Ia menilai visi dan perencanaan yang dipaparkan sudah matang. Kemenko Infrastruktur, katanya, akan memberikan perhatian khusus pada percepatan pembangunan di Maluku Utara, terutama untuk mengatasi ketimpangan ekonomi yang masih terasa.

"Kami melihat adanya visi yang kuat dan perencanaan yang matang. Kemenko Infrastruktur akan mengoordinasikan usulan ini dengan Bappenas, Kementerian PU, serta kementerian teknis lainnya agar pembangunan infrastruktur, khususnya jalan strategis, dapat segera direalisasikan dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat," ujar AHY.

Mantan Menteri ATR/BPN itu juga menekankan pentingnya pendekatan pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Ia menambahkan, target jangka panjang Maluku Utara untuk menjadi pusat pertumbuhan baru di Indonesia Timur pada 2029 harus didukung dengan infrastruktur yang memadai.

"Hal itu sejalan dengan target jangka panjang Maluku Utara untuk menjadi pusat pertumbuhan baru di Indonesia Timur pada 2029 sekaligus tuan rumah berbagai agenda nasional berbasis potensi pariwisata dan sumber daya alam," tutupnya.

Dalam pertemuan itu, AHY didampingi sejumlah pejabat, antara lain Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Nazib Faizal; Staf Khusus Menteri Agust Jovan Latuconsina dan Sigit Raditya; serta Asisten Deputi Percepatan Pembangunan Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi Muh. Burhanudin Borut. Sementara dari pihak provinsi, turut hadir Kepala Badan Penghubung Ningdyah Lestari dan Kepala Dinas PUPR Maluku Utara, Risman Iriyanto Djafar.