Adhie Massardi: “DNA Pengkhianatan” di Tubuh Polri, Warisan Panjang dari Era Gus Dur hingga Kini

Pernyataan mengejutkan datang dari Juru Bicara Era Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Adhie Massardi. Dalam program Hersubeno Point yang tayang Kamis (18/9/2025), Adhie mengungkap kembali sejarah kelam hubungan Polri dengan presiden ke-4 RI itu. Ia menyebut ada “DNA pengkhianatan” yang mengakar di tubuh kepolisian, merujuk pada konflik politik yang berujung pada pemakzulan Gus Dur tahun 2001.

Menurut Adhie, Gus Dur memiliki visi besar untuk memastikan demokrasi Indonesia berjalan sehat dan jauh dari intrik kekuasaan. “Dalam pikiran Gus Dur, ke depan Indonesia harus demokratis dan terbuka, sehingga sipil berpolitik di jalan demokrasi, sementara TNI di pertahanan dan Polri di keamanan,” tegasnya.

Adhie menjelaskan, salah satu langkah besar Gus Dur adalah mendepolitisasi TNI. Ia memutar jabatan Panglima TNI dari matra laut, darat, dan udara untuk mencegah munculnya jenderal yang bermanuver politik.

“Banyak yang tidak paham ketika Gus Dur mempertaruhkan kekuatan politiknya demi rotasi itu. Tujuannya jelas: tidak ada jenderal kasak-kusuk mendekati presiden demi jabatan,” kata Adhie.

Meski tanpa undang-undang khusus, Gus Dur ingin menciptakan konsensus yang menghormati mekanisme internal TNI. “Presiden nantinya hanya tanda tangan. Tidak ada privilege untuk memilih orang dekat,” tambahnya.

Upaya serupa, lanjut Adhie, juga sempat diusulkan untuk Polri. Ia mencontohkan sistem “wanjakti” (dewan jabatan dan kepangkatan tinggi) agar proses pemilihan Kapolri berjalan internal dan independen. “Presiden hanya melantik, tanpa lobi-lobi politik,” katanya.

Namun, idealisme itu berantakan ketika Kapolri Jenderal Surojo Bimantoro justru disebut bermanuver ke DPR. “Ketika kita mau mendepolitisasi, Bimantoro masuk ke Senayan minta perlindungan. Akhirnya Akbar Tandjung dan kawan-kawan mendukung, terjadilah Sidang Istimewa,” ujar Adhie.

Peristiwa itu, menurut Adhie, menjadi titik balik yang mengguncang kepemimpinan Gus Dur. “Dalam pandangan Gus Dur, Sidang Istimewa gara-gara Kapolri ini inkonstitusional. Untuk menghentikannya, Gus Dur keluarkan dekrit. Ajaibnya, agenda Sidang Istimewa langsung diganti dan akhirnya Gus Dur di-impeachment,” papar Adhie.

Ia menilai, bukannya berterima kasih, Polri justru mengkhianati Gus Dur. “Itu sebabnya saya katakan, sudah ada DNA pengkhianatan di Kepolisian,” tegasnya.

Adhie juga menyindir pemerintahan Joko Widodo yang dinilainya merusak sistem demokrasi yang coba ditata sejak era reformasi. “Di zaman Jokowi semua sistem berantakan karena hanya mengenal teman dekat. Mau angkat panglima, pilih orang Solo; mau pilih Kapolri, yang dikenal Kapolres,” katanya.

Adhie menegaskan, agar Indonesia benar-benar demokratis, reformasi Polri menjadi keharusan. “Polri harus direformasi, agar tidak lagi menjadi alat politik. Kita harus kembali ke cita-cita Gus Dur: mekanisme internal yang bersih, tanpa lobi, tanpa intrik,” pungkasnya.

Sumber: suaranasional

Foto: Adhie Massardi (IST)