Polemik Gus Fahrur Komisaris di PT Gag Nikel, Gus Yahya: PBNU Tak Pernah Beri Rekomendasi Jabatan Komisaris!

Sebelumnya, PBNU sudah lebih dahulu menanggapi tambang nikel di Raja Ampat melalui Ketua PBNU Mohamad Syafi' Alielha (Savic Ali). 

Ia menyoroti praktik eksploitasi sumber daya alam (SDA) yang selama ini hanya memperkaya segelintir orang.

Menurutnya, pemerintah harus berpikir mengurangi ketergantungan pada eksploitasi SDA karena dampaknya merusak lingkungan tanpa membawa kesejahteraan nyata bagi rakyat.

"Sudah puluhan tahun kita mengeksploitasi sumber daya alam, lingkungan, hutan dan bumi tapi Indonesia enggak juga menjadi negara kaya. Kita mestinya menaruh energi lebih besar untuk meningkatkan sumber daya manusia (SDM) kita," kata Savic, Selasa (10/6/2025).

Ketua Badan Pengembangan Inovasi Strategis (BPIS) PBNU Zannuba Ariffah Chafsoh atau Yenny Wahid menyatakan dukungannya terhadap pelestarian alam Raja Ampat, Papua Barat Daya menyusul polemik pertambangan nikel di kawasan tersebut.

"Saya orang NU, saya mendukung pelestarian Raja Ampat," ujar Yenny Wahid melalui unggahan akun Instagram pribadinya, pada Rabu (11/6/2025) malam.

Yenny mengutip Mahatma Gandhi yang menyatakan bahwa dunia ini cukup untuk memenuhi kebutuhan setiap orang, tetapi tidak cukup memenuhi keserakahannya.

Diketahui, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah mencabut izin tambang 4 perusahaan di Raja Ampat, yaitu PT Anugerah Surya Pratama, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Nurham.

Namun, izin tambang PT Gag Nikel tidak dicabut, karena PT Gag Nikel merupakan anak usaha dari PT Aneka Tambang (Antam) dan aktivitas pertambangan mereka dinilai baik dan sesuai dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

"Jadi sekali lagi, ini adalah arahan bahwa Presiden atas keputusan rapat, kami langsung mencabut empat IUP dari lima IUP yang ada di Raja Ampat," ujar Bahlil di Istana Negara, Selasa (10/6/2025).

Sumber: NU