Bela Fadli Zon, Hasan Nasbi: Yang Kritik Harus Tahu Diri, Punya Kompetensi Menilai Tulisan Sejarah Tidak?

Kepala Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi menegaskan ada puluhan sejarawan yang dilibatkan dalam proses penulisan ulang sejarah.

Hasan meyakini para sejarawan tersebut tidak akan menggadaikan integritas dan profesionalitasnya. Sebab, banyak pihak mengkritik soal proyek penulisan sejarah yang sedang digagas pemerintah.

"Kita sudah pernah baca belum naskah yang dibuat oleh para sejarawan? Ada puluhan sejarawan profesor, doktor akademisi dari berbagai universitas yang sedang melanjutkan penulisan sejarah," kata Hasan di tayangan YouTube Universitas Al Azhar Indonesia, Senin (30/6/2025).

"Orang-orang ini tidak akan menggadaikan integritas akademik mereka, profesionalitas mereka untuk hal-hal yang tidak diperlukan," tegas Hasan.

Oleh karenanya, ia meminta publik menunggu hasil dari penulisan ulang sejarah tersebut.

Menurutnya, jangan sampai pengerjaan proyek penulisan ulang sejarah justru terburu-buru karena ditekan oleh desakan publik.

"Mau nggak kita menunggu dan memberi waktu? Kan ketergesa-gesaan ini juga bagian dari tekanan media sosial. Orang yang bekerja sekarang itu tidak boleh ditekan-tekan dengan opini media sosial yang terburu-buru karena mereka sedang mengerjakan sesuatu berdasarkan kompetensi dan keahlian mereka," ucap Hasan.

Dia menambahkan pihak yang mengkritik proyek penulisan ulang sejarah juga harus punya kompetensi untuk memberikan penilaian.

"Kita yang mengkritik ini juga harus tahu diri nih, kita punya kompetensi dan literatur profesionalitas dalam menilai sebuah tulisan sejarah apa tidak," kata dia.

Selain itu, ia menyorot tidak semua kejadian sejarah dapat ditulis.

Hasan mencontohkan soal pekerja seks komersil (PSK) bagi tentara Jepang saat di masa penjajahan.

"Dan tulisan sejarah tidak mungkin merangkum seluruh kejadian. Ada enggak dalam tulisan sejarah Indonesia yang pernah ditulis bahwa kita dulu di masa Jepang, pimpinan putra menyediakan PSK terhadap tentara Jepang," ungkapnya.

"Ada nggak ditulis dalam sejarah kita, kejadian nggak? Kejadian, PSK dibawa dari Karawang kok. Tapi dalam sejarah kita ditulis nggak itu?" lanjut Hasan.

Menurut Hasan, para sejarawan tentu punya pertimbangan dalam menyusun ulang sejarah Indonesia.

"Jadi, penulisan sejarah pasti ada pertimbangan mata. Ada kebutuhan kita sebagai sebuah bangsa untuk mempelajari sejarah ini, untuk apa? Memetik pelajaran di masa lalu dan untuk membesarkan bangsa kita di masa yang akan datang," ujarnya.

Diketahui, penulisan ulang sejarah Indonesia menuai pro-kontra. Salah satunya soal tone positif dalam penulisan sejarah itu.

Hal ini ditegaskan Menteri Kebudayaan Fadli Zon menanggapi kabar term of reference (TOR) sejarah yang disusun pemerintah hanya mencantumkan dua kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat.

Fadli mengatakan, penulisan sejarah ulang yang dilakukan pemerintah bukan untuk mencari-cari kesalahan di masa lalu.

"Tone kita adalah tone yang lebih positif. Karena kalau mau mencari-cari kesalahan, mudah. Pasti ada saja kesalahan dari setiap zaman, setiap masa," kata Fadli, saat ditemui di Cibubur, Depok, Jawa Barat, Minggu (1/6/2025).

Fadli mengatakan, salah satu tujuan penulisan ulang sejarah Indonesia adalah mempersatukan bangsa dan kepentingan nasional.

Tak hanya itu, sorotan juga hadir di antaranya dari Arkeolog Profesor Harry Truman Simanjuntak, yang sebelumnya terlibat dalam tim penulisan ulang sejarah, namun kini sudah mundur.

Sorotan itu terkait target penyelesaian penulisan sejarah yang terlalu singkat. Menurutnya, proyek ini dijadwalkan selesai pada Juni 2025, padahal rapat persiapan baru dimulai pada akhir November 2024.

Kejanggalan lain yang ia temui adalah konsepsi penulisan ulang sejarah Indonesia yang disusun tanpa melibatkan seminar-seminar atau diskusi mendalam dengan para sejarawan.

Oleh karena itu, Truman mengkhawatirkan bahwa penulisan sejarah ini lebih didorong oleh keinginan pihak penguasa daripada hasil pemikiran akademis yang objektif.

"Janganlah menyusun konsepsi itu di bawah arahan penguasa. Ketika kita mau menyusun sebuah buku, apalagi ini buku kebangsaan, apalagi ini buku berseri, mestinya didahului oleh semacam seminar-seminar," kata Truman.

Sumber: kompas

Foto: Kepala Komunikasi Kepresidenan/PCO Hasan Nasbi menjelaskan sejumlah isu yang berkembang di Gedung Kwartir Nasional, Jakarta Pusat, Senin (16/6/2025). (KOMPAS.com/AHMAD ZILKY)