PARADAPOS.COM - Pemerintah pusat dan daerah memperkuat kolaborasi untuk mewujudkan pendidikan yang adil dan merata bagi seluruh siswa di Indonesia. Komitmen ini ditegaskan dalam forum diskusi kebijakan di Surabaya, Selasa, 16 Juni 2026, yang membahas langkah-langkah afirmatif seperti perubahan paradigma terhadap sekolah swasta, penyediaan beasiswa daerah, serta revitalisasi sekolah melalui skema swakelola. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq, dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, menjadi narasumber utama dalam pertemuan tersebut.
Menggeser Paradigma: Sekolah Swasta sebagai Mitra Setara
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh layanan pendidikan berkualitas tanpa diskriminasi, baik di sekolah negeri maupun swasta. Pernyataan ini menjadi dasar dari sejumlah kebijakan baru yang tengah digodok.
Wakil Menteri Fajar Riza Ul Haq menyoroti pentingnya keseimbangan kebijakan, atau yang ia sebut sebagai ekuilibrium, antara peran negara dan partisipasi masyarakat. Menurutnya, sekolah swasta memiliki peran historis dalam mencerdaskan bangsa, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka.
"Dalam pembahasan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), pemerintah mendorong perubahan paradigma dengan menempatkan sekolah swasta sebagai mitra strategis yang setara dengan negara," ujar Fajar di Surabaya.
Ia menambahkan, kebijakan ini diperkuat dengan langkah afirmatif, salah satunya memperbolehkan guru ASN PPPK kembali mengajar di sekolah swasta asalnya. Langkah ini diharapkan menjaga kualitas pembelajaran sekaligus mengatasi kekurangan tenaga pendidik di sekolah swasta.
Jawa Timur Siapkan 79 Ribu Kursi Beasiswa
Di tingkat daerah, dukungan konkret datang dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Wakil Gubernur Emil Dardak mengungkapkan bahwa sebanyak 79 ribu kursi telah disiapkan di sekolah swasta. Program beasiswa ini menyasar siswa dari keluarga kurang mampu yang tidak tertampung di sekolah negeri.
“Sinergi pusat dan daerah ini menjadi fondasi penting dalam menciptakan sistem pendidikan yang inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada masa depan generasi bangsa,” tutur Emil.
Selain beasiswa, penerapan Tes Kemampuan Akademik (TKA) dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jalur prestasi juga dinilai mampu menciptakan seleksi yang lebih objektif dan transparan. Kebijakan ini sekaligus diharapkan meminimalkan praktik kecurangan administratif yang kerap terjadi.
Revitalisasi Sekolah Melampaui Target
Pemerintah juga mendorong percepatan revitalisasi sekolah melalui skema swakelola. Dengan melibatkan langsung satuan pendidikan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan, program ini terbukti efektif dan akuntabel. Hasilnya, lebih dari 16 ribu sekolah berhasil direnovasi, melampaui target yang ditetapkan sebelumnya.
Di akhir sesi diskusi, Fajar menekankan bahwa seluruh rangkaian kebijakan ini bukan sekadar wacana. “Sinergi pusat dan daerah ini menjadi fondasi penting,” pungkasnya, seraya menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendorong sistem pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.
Editor: Laras Wulandari
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Ketua BEM UGM Dituding Ditunggangi Politik, Pelacak Ditemukan di Mobil Mewah yang Digunakannya
Kritik MBG Watch: Program Makan Bergizi Gratis Berpotensi Jadi Skandal Korupsi Terbesar
PINTU Kembali Raih Penghargaan Kepatuhan Regulasi, Satu-Satunya Platform Kripto dengan Predikat Gold Dua Tahun Beruntun
Petani dan Mahasiswa Tolak Pembangunan Batalyon TP di Jember, Nilai Ekonomi Lahan Capai Rp11,83 Miliar per Tahun