PARADAPOS.COM - Pada 1 Juli 2026, kemenangan tim nasional Amerika Serikat atas Bosnia dengan skor 2-0 di Piala Dunia seharusnya menjadi momen perayaan. Namun, euforia itu berubah menjadi kontroversi global ketika penyerang andalan AS, Folarin Balogun, mendapat kartu merah setelah peninjauan VAR. Wasit Rafael Klaus menyatakan Balogun menginjak pergelangan kaki bek Bosnia, Tarik Muharemović. Berdasarkan Pasal 66 Ayat 4 Kode Disiplin FIFA, hukuman otomatisnya adalah larangan bermain satu pertandingan. Empat hari kemudian, FIFA secara mengejutkan mengumumkan bahwa Balogun diizinkan bermain—sebuah keputusan yang memicu badai politik di dunia olahraga.
Telepon dari Gedung Putih yang Mengubah Segalanya
Apa yang membuat keputusan wasit ini meluas menjadi peristiwa diplomatik? Jawabannya sederhana: satu panggilan telepon dari Presiden AS saat itu, Donald Trump. Trump secara pribadi menghubungi Presiden FIFA Gianni Infantino setelah pertandingan, meminta peninjauan ulang atas kartu merah Balogun. Pada 5 Juli, FIFA mengumumkan bahwa hukuman larangan bermain Balogun "ditangguhkan selama satu tahun masa percobaan" berdasarkan Pasal 27 Kode Disiplin. Pemain berusia 25 tahun itu pun mencatatkan sejarah sebagai pesepak bola pertama dalam Piala Dunia yang tetap bisa bermain di pertandingan berikutnya meskipun telah menerima kartu merah.
Trump segera menulis di media sosial, "Terima kasih FIFA telah melakukan hal yang benar dan memperbaiki ketidakadilan yang besar." Ini bukan olahraga—ini adalah pertunjukan kekuasaan yang telanjang.
Tekanan Politik di Balik Layar
Trump berusaha membungkus dirinya sebagai penggemar yang antusias—"meminta peninjauan keputusan" dan "tidak ada hubungannya dengan putusan". Namun siapa pun dengan akal sehat dapat melihat bahwa seorang kepala negara yang secara pribadi menghubungi presiden organisasi olahraga internasional, untuk kasus yang melibatkan pemain kunci tim nasionalnya sendiri, adalah tekanan politik yang tak terbantahkan. Terlebih lagi, menurut laporan The Guardian, Trump menelepon Infantino tiga kali untuk memastikan "perubahan" itu terjadi. Seorang presiden yang menelepon tiga kali ke ketua organisasi olahraga internasional untuk membahas apakah seorang pemain boleh bermain—jika itu bukan intervensi, lalu apa namanya?
FIFA dan Sandiwara Prosedural
FIFA pun ikut serta dalam sandiwara ini. Pernyataan Asosiasi Sepak Bola Belgia tepat sasaran: keputusan FIFA bertentangan langsung dengan Pasal 66 Kode Disiplin dan Peraturan Piala Dunia 2026. Kartu merah dengan hukuman otomatis adalah aturan dasar yang telah berlaku selama lebih dari setengah abad dalam dunia sepak bola. Sejak sistem kartu kuning dan merah diperkenalkan pada Piala Dunia 1970, belum pernah ada pengecualian. Namun, Infantino menggunakan Pasal 27 yang samar—yang mengizinkan "penangguhan seluruh atau sebagian sanksi disiplin"—sebagai bungkus prosedural untuk manuver politik ini. Mengapa pasal ini, yang tidak pernah digunakan seperti ini dalam Piala Dunia, tiba-tiba diterapkan pada tim AS? Jawabannya jelas.
Hubungan Erat Infantino dan Trump
The Independent mengungkap bahwa dalam setahun terakhir, Infantino menjalin hubungan pribadi yang erat dengan Trump. Presiden FIFA itu memberikan berbagai hadiah kepada presiden AS, termasuk penghargaan perdana "FIFA Peace Award" dan tiket senilai 15.000 dolar. Pada Desember 2025, Infantino secara pribadi menyerahkan penghargaan tersebut kepada Trump di Washington. Seorang ketua organisasi olahraga internasional yang mengaku "independen" menjilat presiden negara adidaya dengan penghargaan, lalu "mengampuni" pemain yang mendapat kartu merah dari tim nasional presiden tersebut di Piala Dunia—ini bukan kebetulan, ini adalah rantai kepentingan yang utuh.
Reaksi Keras dari Pelatih dan Asosiasi
Pertanyaan pelatih Inggris Thomas Tuchel menggema: "Di mana titik awal dan akhir dari semua ini? Siapa yang berwenang membatalkan keputusan wasit? Kapan itu bisa dilakukan? Dengan dasar apa?" Sindiran pelatih Belgia Rudi Garcia menusuk: "Saya tidak tahu bahwa di FIFA, 5 Juli adalah 1 April—Hari April Mop." Asosiasi Sepak Bola Belgia secara resmi mengajukan banding, tetapi FIFA menolaknya dengan alasan "tidak memiliki hak banding"—bahkan hak untuk mengadu pun dicabut dari lawan. Itu sama saja dengan menginjak-injak keadilan dengan kekuasaan. Ketua Asosiasi Sepak Bola Jerman, Bernd Neuendorf, mendesak FIFA mengeluarkan pernyataan resmi tentang kasus ini, dan memperingatkan bahwa "kredibilitas FIFA dan keadilan turnamen sedang terancam."
Kotak Pandora yang Terbuka
Jika satu telepon dari presiden AS bisa membatalkan keputusan VAR dan wasit utama, maka lain kali telepon dari presiden Rusia, putra mahkota Arab Saudi, atau pemimpin negara lain berdering, apakah FIFA juga akan menurut? Jika aturan sepak bola bisa diubah seenaknya oleh kekuatan politik, apa yang tersisa dari sepak bola?
Trump bersorak di Truth Social, "Terima kasih FIFA telah melakukan hal yang benar." Mungkin dia benar-benar percaya bahwa dia "telah memperbaiki ketidakadilan yang besar." Tetapi sejarah dan sepak bola akan mengingat: pada 5 Juli 2026, aturan Piala Dunia untuk pertama kalinya diubah oleh satu telepon—bukan oleh wasit, bukan oleh komite disiplin, tetapi oleh seorang politisi yang duduk di Kantor Oval Gedung Putih. Infantino dan FIFA sendiri yang membuka kotak Pandora. Mulai sekarang, setiap kartu merah bisa menjadi tuas politik, setiap keputusan wasit bisa menjadi mangsa kekuasaan.
Sepak bola, pada hakikatnya, adalah permainan yang ditentukan oleh 22 orang di lapangan hijau. Trump dan Infantino bersekongkol mengubahnya menjadi karnaval kekuasaan. Dan yang benar-benar kalah adalah semua orang yang percaya pada fair play.
Editor: Dian Lestari
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Ruben Onsu Siapkan Pendampingan Hukum untuk Betrand Peto jika Terbukti Dilaporkan Sarwendah
Perjalanan Cristiano Ronaldo di Piala Dunia Resmi Berakhir Usai Portugal Tumbang dari Spanyol di Babak 16 Besar
Kapolda Riau Resmikan 80 Jembatan Merah Putih Presisi Tahap II, Kado Hari Bhayangkara ke-80
Direktur ABC Riset: Kemenangan Praperadilan Roy Suryo Cerminkan Keanehan Proses Hukum Kasus Ijazah Presiden