PARADAPOS.COM - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menemui Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya di Gedung Sekretariat Kabinet, Jakarta, pada Minggu, 19 Juli 2026. Pertemuan ini membahas target ambisius pemerintah untuk merenovasi 400.000 rumah tidak layak huni pada tahun 2026, sebuah lonjakan signifikan dari target tahun sebelumnya yang hanya 45.000 unit.
Target Renovasi Melonjak Drastis
Pemerintah menetapkan target renovasi 400.000 rumah tidak layak huni pada 2026. Angka ini meningkat tajam dibandingkan target tahun 2025 yang mencapai 45.000 unit. Informasi tersebut disampaikan melalui unggahan akun Instagram Sekretariat Kabinet (@sekretariat.kabinet) pada hari yang sama.
Dalam pertemuan itu, kedua pejabat negara juga membahas percepatan pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang lebih dikenal dengan program bedah rumah. Program ini menjadi salah satu prioritas utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat.
Koordinasi Lintas Sektor Diperkuat
Selain mengevaluasi perkembangan pelaksanaan program, pertemuan tersebut menekankan pentingnya memperkuat koordinasi dan sinergi antara kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. Langkah ini diambil agar implementasi BSPS berjalan lebih cepat, tepat sasaran, efektif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di berbagai daerah.
"Melalui kolaborasi yang semakin kuat, pemerintah berharap penyediaan hunian yang layak dapat dipercepat sekaligus mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat di berbagai daerah," tulis unggahan tersebut.
Instruksi Mendagri ke Daerah
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian telah meminta pemerintah daerah (pemda) untuk mengakselerasi pelaksanaan Program BSPS. Tujuannya jelas: mencapai target 400 ribu bedah rumah pada 2026.
Mendagri menjelaskan bahwa data calon penerima BSPS sebenarnya sudah tersedia. Namun, sebagian data tersebut perlu diverifikasi ulang karena belum memenuhi kriteria yang ditetapkan. Bahkan, ada juga data yang baru saja diajukan oleh daerah.
Lebih lanjut, Tito menyoroti masih adanya sejumlah pemda yang belum memberikan perhatian khusus terhadap percepatan program ini. Dia meminta agar setiap usulan diverifikasi secara cermat di lapangan sehingga memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.
"Intinya adalah agar rekan-rekan di wilayah, ini dapat melakukan langkah-langkah dalam rangka mendukung percepatan target 400 ribu unit ini," ujar Mendagri di Jakarta, Jumat, 10 Juli 2026.
Untuk mendukung percepatan pendataan dan verifikasi, Tito juga meminta pemda memperkuat kolaborasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) di masing-masing kabupaten/kota. Langkah konkret ini diharapkan dapat memastikan seluruh calon penerima memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Editor: Annisa Rachmad
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Iran: Meski Diplomasi Hanya Berpeluang 10 Persen, Kami Tetap Pilih Negosiasi Sebelum Perang
Ahli Beberkan Dua Rentang Suhu Kunci untuk Cegah Bakteri pada Makanan
Serangan Rudal Rusia Hantam Kyiv, Satu Tewas dan Delapan Luka-Luka
Ribuan Warga Padati CFD Makassar, Tokoh Lintas Agama Kampanyekan Anti Intoleransi dan Radikalisme