Alasan Kesehatan Diragukan, Pengamat Nilai Mundurnya Kepala BGN Inkonsisten karena Masih Bertahan di Komisaris Pertamina

PARADAPOS.COM - Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Bhima Yudhistira, menyoroti inkonsistensi di balik pengunduran diri Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Meski melepaskan jabatan di lembaga negara tersebut, Nanik disebut masih bertahan sebagai Komisaris PT Pertamina Tbk. Pengamat ekonomi ini menilai langkah itu tidak logis, terutama karena alasan kesehatan yang dikemukakan justru bertentangan dengan fakta bahwa Nanik telah dinyatakan lolos pemeriksaan medis sebelum menjabat.

Menurut Bhima, keputusan Nanik untuk tetap duduk di kursi komisaris BUMN energi itu lebih didorong oleh pertimbangan finansial. Ia menduga gaji yang diterima dari Pertamina jauh lebih besar dibandingkan dengan penghasilan sebagai Kepala BGN. "Gajinya lebih menarik dari Kepala BGN," ujarnya saat dihubungi di Solo, Jawa Tengah, Rabu (22/7/2026).

Alasan Kesehatan Dipertanyakan

Bhima secara tegas meragukan narasi kesehatan yang dijadikan alasan mundur. Ia mengingatkan bahwa sebelum resmi menjabat sebagai Kepala BGN, Nanik telah menjalani serangkaian tes kesehatan. "Alasan kesehatan juga tidak logis karena Nanik melewati medical check up sebelum jadi Kepala BGN," ungkapnya. Ketika ditanya apakah tidak mundur dari komisaris Pertamina juga tidak logis, Bhima menjawab singkat, "Betul, tidak konsisten."

Tekanan dari Dua Arah

Lebih jauh, Bhima menduga bahwa pengunduran diri Nanik bukan semata-mata soal kesehatan, melainkan karena tekanan yang datang dari dua sisi. Di satu sisi, Presiden Prabowo Subianto disebut masih ngotot agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus berjalan. Di sisi lain, gelombang kritik dari masyarakat terus menguat, terutama setelah mencuatnya kasus korupsi di lingkungan BGN. "Nanik mundur karena menghadapi tekanan dari dua arah. Presiden ingin program terus berjalan, sementara masyarakat ingin agar MBG dihentikan dulu," jelasnya.

Kondisi ini diperparah oleh posisi Nanik yang berada di tengah pusaran konflik antara institusi Polri dan TNI dalam pengelolaan program MBG. Bhima menilai, sebagai seorang sipil, Nanik sangat rentan menjadi korban. "Nanik dikhawatirkan juga berada di arena konflik yang melibatkan polisi dan tentara. Sebagai sipil, ada risiko Nanik dikorbankan atau dikriminalisasi," tuturnya.

Persoalan Kronis di BGN

Bhima juga menyoroti upaya evaluasi tata kelola MBG yang tengah dilakukan oleh BGN. Menurutnya, program prioritas Presiden Prabowo ini sudah memiliki permasalahan yang terlalu kompleks untuk dibenahi secara internal. "Anggaran jumbo dan jumlah titik dapur yang sudah terlanjur menembus 27 ribu titik membuat pembenahan tata kelola MBG menjadi kompleks dan sulit," katanya.

Ia menambahkan bahwa mundurnya dua Kepala BGN dalam waktu singkat merupakan sinyal kuat bahwa masalah di lembaga tersebut sudah bersifat kronis. Bhima menekankan bahwa pembenahan hanya mungkin terjadi jika ada campur tangan langsung dari Presiden. "Mundurnya dua Kepala BGN dalam waktu singkat juga menunjukkan permasalahan MBG sudah kronis dan sulit dibenahi kecuali ada political will dari Prabowo," pungkasnya.