PARADAPOS.COM - Pemerintah telah mengalokasikan dana sebesar Rp 100,1 triliun untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab-rekon) pascabencana di Sumatera. Anggaran tersebut akan dikawal oleh Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) yang diketuai langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. Target penyelesaian seluruh program ini ditetapkan pada tahun 2028. Anggaran fantastis itu tidak berdiri sendiri. Ia akan didistribusikan kepada 32 kementerian dan lembaga yang memiliki tugas spesifik dalam pemulihan wilayah terdampak. Hingga saat ini, Kementerian Keuangan telah memberikan lampu hijau untuk usulan kebutuhan anggaran dari tujuh kementerian/lembaga. Rapat Koordinasi dan Arahan Mendagri Kepastian ini disampaikan Tito usai memimpin Rapat Koordinasi Pendataan Hunian Tetap (Huntap). Acara yang berlangsung secara hybrid dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, pada Selasa (21/7/2026) itu menjadi tonggak awal percepatan program. "Oleh karena itu, tujuh kementerian/lembaga ini segera bergerak. Bergerak, dan setelah itu menyampaikan detail apa yang akan dikerjakan di tahun 2026," ujar Tito dalam keterangan tertulisnya, Rabu (22/7/2026). Ia menegaskan bahwa Satgas PRR tidak akan tinggal diam. Setiap pekan, tim akan melakukan pengecekan langsung ke lapangan untuk memastikan program berjalan sesuai Rencana Induk (Renduk). Langkah ini dinilai krusial untuk mengantisipasi dan mengatasi berbagai persoalan teknis yang mungkin muncul di tengah jalan. Kementerian PKP Siapkan Hunian Tetap Di sisi lain, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memberikan kabar terbaru mengenai pembangunan hunian tetap. Ia mengonfirmasi bahwa proses tender untuk proyek ini sudah berjalan. Pembangunan huntap komunal yang menjadi tanggung jawab kementeriannya dijadwalkan mulai pada September 2026. Namun, ada satu catatan penting yang ia sampaikan. Maruarar meminta pemerintah daerah yang belum menyiapkan lahan untuk huntap agar segera bergerak. Sebab, beberapa lokasi masih terganjal masalah pengadaan lahan. "Jangan sampai nanti tendernya selesai lahannya belum beres. Itu bukan kewenangan kami. Tolong dibantu Pak (Mendagri). Supaya lahan itu bisa segera tuntas," ujarnya. Berdasarkan data yang ada, Kementerian PKP mengantongi anggaran Rp 2,2 triliun untuk membangun 7.952 unit huntap. Rinciannya, sebanyak 6.220 unit akan dibangun di Aceh, 919 unit di Sumatera Utara, dan 813 unit di Sumatera Barat. Dukungan Infrastruktur dari PLN dan PU Kesiapan huntap tidak hanya soal bangunan fisik. Direktur Distribusi PT PLN, Arsyadany G. Akmalaputri, menyatakan dukungan penuh terhadap rencana tersebut. Pihaknya siap menyambungkan jaringan listrik begitu instalasi pembangunan selesai. "Begitu instalasi pembangunan sudah siap, PLN akan langsung dipasang, Pak. Tentunya ini berkolaborasi dengan Pemda, BNPB, kemudian kementerian/lembaga," jelasnya. Sementara itu, dari sektor infrastruktur publik, Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Apri Artoto mengungkapkan bahwa pihaknya mendapat tambahan anggaran sebesar Rp 21,16 triliun. Dana tersebut akan difokuskan untuk memperbaiki dan membangun kembali infrastruktur vital seperti jalan, jembatan, dan irigasi yang rusak akibat bencana. "Anggaran tersebut akan digunakan untuk memperbaiki maupun membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan irigasi," tutupnya.