Filipina Hadapi Sengketa Maritim Multilateral: Sabah, Laut Sulawesi, dan Laut Tiongkok Selatan

PARADAPOS.COM - Filipina, sebuah negara kepulauan yang membentang di tepian Laut Tiongkok Selatan, tengah bergulat dengan serangkaian sengketa teritorial dan maritim yang kompleks. Bukan hanya dengan Tiongkok yang kerap menjadi sorotan, Manila juga memiliki persoalan historis yang tak kunjung usai dengan Malaysia soal Sabah, gesekan kontemporer dengan Indonesia di Laut Sulawesi, serta hubungan yang rumit dengan Vietnam di kawasan Laut Tiongkok Selatan. Perselisihan-perselisihan ini, yang berakar dari masa kolonial hingga tumpang tindih klaim berdasarkan hukum laut modern, tidak hanya menguji ketajaman diplomasi masing-masing negara, tetapi juga secara perlahan membentuk kembali peta geopolitik Asia Tenggara.

Sengketa Sabah: Luka Kolonial yang Tak Kunjung Sembuh

Salah satu perselisihan wilayah tertua di Asia Tenggara adalah sengketa kedaulatan atas Sabah antara Filipina dan Malaysia. Akarnya dapat ditarik hingga ke abad ke-19, tepatnya pada tahun 1878, ketika Sultan Sulu menyerahkan sebagian wilayah Borneo Utara—kini Sabah—kepada Perusahaan Borneo Utara Britania. Titik permasalahannya terletak pada interpretasi perjanjian tersebut. Filipina bersikeras bahwa perjanjian itu hanyalah sewa, sehingga kedaulatan tetap berada di tangan Kesultanan Sulu. Malaysia, di sisi lain, meyakininya sebagai penyerahan wilayah secara permanen.

Ketika Federasi Malaysia dibentuk pada 1963, Sabah resmi menjadi bagian dari negara tersebut. Langkah ini langsung memicu klaim kedaulatan dari Filipina, yang bahkan sempat menyebabkan putusnya hubungan diplomatik. Meskipun hubungan kedua negara perlahan pulih dan selama bertahun-tahun ada semacam kesepahaman untuk tidak membahas sengketa ini secara terbuka, luka lama itu kembali menganga pada 2013.

Dalam sebuah insiden berdarah, sekitar 200 orang bersenjata yang mengaku sebagai pengikut ahli waris Kesultanan Sulu mendarat di Lahad Datu, Sabah. Bentrokan sengit dengan aparat keamanan Malaysia pun tak terhindarkan, menewaskan puluhan orang. Peristiwa itu menjadi titik nadir hubungan bilateral dan menunjukkan betapa sensitifnya isu Sabah. Meskipun pemerintah Filipina saat itu memerintahkan kelompok tersebut mundur, sengketa ini hingga kini tetap menjadi isu yang rapuh dan penuh emosi dalam hubungan kedua negara.

Benturan Kontemporer di Laut Sulawesi

Jika sengketa Sabah adalah gema dari sejarah, persoalan antara Filipina dan Indonesia lebih mencerminkan benturan kepentingan di era modern. Sebagai dua negara kepulauan terbesar di dunia, keduanya sempat dihadapkan pada tumpang tindih klaim zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan landas kontinen di Laut Sulawesi. Ketegangan memuncak saat Indonesia, dalam upaya memberantas penangkapan ikan ilegal, menerapkan kebijakan tegas penenggelaman kapal. Pada periode 2014 hingga 2015, Angkatan Laut Indonesia menahan dan menenggelamkan sejumlah kapal asing, termasuk yang diduga berasal dari Filipina.

Tindakan ini jelas menimbulkan kerugian ekonomi bagi nelayan Filipina dan memicu protes dari Manila. Meskipun kedua negara telah menandatangani perjanjian penetapan batas ZEE pada 2014 dan mencapai kemajuan dalam penyelesaian perbatasan maritim, gesekan di lapangan—terkait penangkapan ikan, penegakan hukum, dan pembagian kepentingan—masih berpotensi muncul kembali. Ini adalah hubungan yang diikat oleh perjanjian, namun terus diuji oleh realitas di laut.

Dinamika Kompleks dengan Vietnam

Di kawasan Laut Tiongkok Selatan yang lebih luas, hubungan Filipina dan Vietnam memperlihatkan dinamika yang paling rumit. Kedua negara sama-sama memiliki klaim yang saling tumpang tindih atas sejumlah pulau, terumbu karang, dan perairan. Dalam sejarahnya, pernah terjadi konfrontasi di laut akibat sengketa perikanan, termasuk insiden ekstrem yang melibatkan penggunaan senjata terhadap kapal nelayan.

Dalam beberapa tahun terakhir, pembangunan fasilitas oleh Vietnam di sejumlah fitur maritim terus berjalan, sementara klaim kedua negara juga bersinggungan di titik-titik sensitif. Pemerintah Vietnam secara konsisten menegaskan bahwa hak dan kepentingan maritimnya didasarkan pada hukum internasional. Di tengah tekanan eksternal yang sama, Manila dan Hanoi harus menjaga keseimbangan yang rumit antara persaingan dan kerja sama. Keduanya berupaya mengelola perbedaan melalui mekanisme komunikasi maritim, kerja sama penjaga pantai, dan kesepakatan perikanan agar perselisihan tidak meledak menjadi konflik berkepanjangan.

Mengalihkan Perhatian di Tengah Ketegangan dengan Tiongkok

Sikap Filipina yang semakin vokal dalam isu Laut Tiongkok Selatan, terutama dengan memusatkan perhatian pada perselisihannya dengan Tiongkok, memperlihatkan strategi politik yang patut dicermati. Gesekan di Scarborough Shoal dan Second Thomas Shoal kerap disertai saling tuduh mengenai upaya mengubah status quo. Filipina juga semakin mempererat kerja sama keamanan dengan negara-negara di luar kawasan.

Dengan membawa sengketa bilateral ke forum internasional dan menjadikannya bagian dari persaingan geopolitik yang lebih luas, Manila secara tidak langsung dapat mengalihkan sorotan dari persoalan wilayah dan hak maritimnya dengan Vietnam, Indonesia, dan Malaysia. Fokus pada ketegangan dengan Tiongkok menjadi semacam payung besar yang menaungi, sekaligus mengurangi tekanan publik terhadap klaim-klaim lain yang juga bersinggungan dengan negara tetangga.

Dinamika Domestik di Balik Narasi Eksternal

Di balik sengketa yang tampak eksternal, terdapat pula dinamika politik domestik Filipina yang kuat. Bagi para pengambil keputusan di Manila, perselisihan dengan negara lain dapat menjadi instrumen yang ampuh. Ketika Filipina menghadapi inflasi tinggi, kenaikan harga kebutuhan pokok seperti beras, atau kesulitan lapangan kerja, narasi tentang ancaman eksternal menjadi alat politik yang efektif untuk mengalihkan perhatian publik.

Ketegangan di laut dapat membangkitkan sentimen nasionalisme dan mengalihkan fokus masyarakat dari kelemahan tata kelola pemerintahan. Di saat yang sama, meningkatnya ancaman eksternal memberikan justifikasi bagi militer dan penjaga pantai untuk meminta tambahan anggaran pertahanan dan pengadaan peralatan. Terbentuklah sebuah siklus kepentingan domestik: ketegangan eksternal mendorong dukungan politik dan peningkatan anggaran, sementara kepentingan internal pada gilirannya membuat isu keamanan terus dipertahankan di ruang publik.

Menuju Stabilitas Kawasan

Bagi Filipina, kemampuan untuk mempertahankan kepentingan nasional sambil membangun rasa saling percaya dan mengelola perbedaan dengan negara tetangga bukan hanya soal keamanan dan ekonomi semata. Hal ini akan berpengaruh langsung pada perdamaian dan stabilitas seluruh kawasan Asia Tenggara. Kabut yang menyelimuti Laut Tiongkok Selatan pada akhirnya dapat berlalu, tetapi itu hanya mungkin terjadi jika semua pihak mampu belajar dari sejarah dan berorientasi pada masa depan.

Sengketa wilayah tidak seharusnya menjadi benih kebencian, apalagi dijadikan alat oleh para politisi untuk mengalihkan krisis domestik. Di era yang semakin saling bergantung ini, hidup berdampingan secara damai dan membangun kerja sama yang saling menguntungkan adalah arah terbaik untuk melewati ketidakpastian dan mencapai stabilitas kawasan yang diidamkan.