PARADAPOS.COM - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mendesak Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk segera mengoordinasikan pengumpulan data ancaman dan potensi dampak musim kemarau serta fenomena El Nino. Arahan ini merupakan respons atas instruksi Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas yang meminta jajaran pemerintah menyiapkan langkah antisipasi. Alex menekankan bahwa data yang akurat menjadi kunci utama dalam penyusunan rencana mitigasi yang komprehensif, sekaligus memudahkan DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan dan evaluasi.
Pemetaan Ancaman yang Terintegrasi
Menurut Alex, setiap daerah memiliki karakteristik ancaman yang berbeda terhadap dampak El Nino. Oleh karena itu, diperlukan pemetaan yang terintegrasi agar langkah antisipasi bisa lebih tepat sasaran.
"Potensi masalah yang akan dihadapi di setiap daerah, akan berbeda satu sama lain sesuai karakteristiknya masing-masing. Karenanya, kemampuan BNPB mengorkestrasi pengumpulan data, akan menghasilkan langkah antisipasi secara lebih akurat, terukur dan tepat sasaran," jelas Alex.
Ia menambahkan bahwa data yang akurat akan memudahkan penyusunan rencana antisipasi secara lebih komprehensif. "Juga akan memudahkan DPR melakukan pengawasan dan evaluasi," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (29/7/2026).
Fokus pada Daerah Rawan Karhutla
Politikus PDIP ini kemudian menyoroti sejumlah provinsi yang hampir setiap tahun mengalami kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Daerah-daerah tersebut meliputi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan.
"Nyaris setiap tahun, Karhutla jadi peristiwa berulang di 7 provinsi itu. Kementerian Kehutanan sebagai leading sector, tak boleh membiarkan kejadian ini seperti kita merayakan ulang tahun," tegas Alex.
Ia pun mengingatkan agar tragedi tahun lalu tidak terulang. "Kementerian Kehutanan, harus mampu merancang langkah antisipatif sehingga duka di tahun kemarin, kehilangan nyawa personel Manggala Agni termasuk TNI dan Polri yang menunaikan tugas negara memadamkan Karhutla, tidak berulang lagi," sambungnya.
Perlindungan Petugas dan Ketahanan Pangan
Alex juga menyoroti minimnya perlengkapan pelindung diri bagi petugas pemadam Karhutla. Menurutnya, kondisi medan yang berat membuat perlindungan bagi petugas harus menjadi perhatian serius.
"Sepantasnya, kita merancang rencana lebih komprehensif sehingga bisa menutup celah munculnya korban jiwa," ujarnya.
Di sisi lain, ia meminta Kementerian Pertanian mendorong pemerintah daerah untuk menyusun langkah antisipasi sesuai karakteristik wilayah masing-masing. Hal ini penting untuk menjaga ketahanan pangan nasional.
"Di antara kearifan lokal yang diharapkan itu, tentang upaya menjaga ketersediaan air dan melindungi sektor pertanian dalam kerangka mempertahankan swasembada beras," tegas Alex yang juga menjabat sebagai Ketua Panja Penyerapan Gabah dan Jagung Komisi IV DPR RI.
Sebagai informasi, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sebelumnya memproyeksikan peluang terjadinya El Nino di Indonesia mencapai kategori sangat kuat, yakni hingga 75 persen. Fenomena ini diperkirakan bertahan hingga Oktober 2026, dengan puncak musim kemarau diprediksi terjadi pada Juli hingga September 2026.
Editor: Wahyu Pradana
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Warga Cilegon Berebut Air Bersih di Tengah Kemarau Panjang, Pemkot Distribusikan ke 220 Titik Hingga Desember
Roy Suryo Ajukan Praperadilan Ketiga, Kuasa Hukum Bantah Strategi Mengulur Waktu
Pelni Kerahkan KM Sinabung Gantikan KM Labobar yang Masuk Docking Agustus 2026, Jaga Konektivitas ke Fakfak
Presiden Prabowo Lantik 1.204 Pamong Praja Muda IPDN, Tekankan Pengabdian dan Birokrasi Bersih