PARADAPOS.COM - Pemerintah Kota Surabaya mencatat sebanyak 1.008 pengemudi ojek online (ojol) perempuan aktif beroperasi di Kota Pahlawan. Jumlah tersebut merupakan bagian dari total sekitar 21.000 hingga 22.000 ojol roda dua yang terdata di Surabaya. Data ini disampaikan Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Kota Surabaya, Agus Hebi Djuniantoro, saat mengisi program talkshow Semanggi Suroboyo di Radio Suara Surabaya, Jumat (31/7/2026).
Di balik mobilitas tinggi para pengemudi perempuan ini, pemerintah kota menyiapkan sejumlah program pemberdayaan. Tujuannya bukan sekadar menambah keterampilan, melainkan juga membuka peluang pekerjaan alternatif yang bisa mengurangi jam kerja mereka di jalan raya.
Risiko Pekerjaan dan Prioritas Intervensi
Menurut Hebi, sapaan akrabnya, pekerjaan sebagai pengemudi ojol mengandung risiko besar, terutama bagi perempuan yang sebagian besar aktivitasnya dihabiskan di jalan. “(Jumlah) ojol yang saya terima dari operator-operator itu datanya ada sekitar 20-an ribu lah, 21.000-22.000. Roda dua memang di jalan itu, pekerjaan ini mengandung risiko yang besar,” katanya di sela-sela acara.
Dari total ribuan pengemudi tersebut, tidak semuanya akan langsung mendapat intervensi. Pemkot memprioritaskan program pemberdayaan bagi ojol perempuan yang masuk dalam kelompok masyarakat desil satu dan dua—lapisan ekonomi terbawah. Bentuk bantuan pun tidak seragam, melainkan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peserta melalui kolaborasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD).
“Jadi kita yang mana yang kita ambil yang desil satu desil dua dulu, yang mana ini yang perempuan, itu nanti kita intervensi, maunya apa, kita kolaborasikan dengan dinas-dinas, kita intervensi mereka gitu,” bebernya.
Pelatihan Keterampilan dan Kendala di Lapangan
Sejumlah pelatihan telah disiapkan, mulai dari menjahit, membatik, memasak, tata rias, hingga keterampilan lain yang berpotensi menjadi sumber penghasilan tambahan. Pemkot juga membuka peluang bantuan sarana produksi melalui kolaborasi dengan lembaga sosial maupun program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
“Kalau misalnya mereka butuh latihan menjahit dan sebagainya, kita welcome. Kelompok-kelompok gitu, 20 gitu bisa kita tindak lanjut itu. Tetapi untuk mesin jahitnya nanti kita ke Disperindag atau kita carikan CSR dari Basnas atau apa yang nantinya itu akan survive,” ucapnya.
Namun, pelaksanaan pelatihan di lapangan tidak semulus perencanaan. Hebi mengakui, tantangan terbesar adalah para peserta yang menggantungkan penghasilan harian dari menarik penumpang. Jika mereka mengikuti pelatihan selama beberapa hari, otomatis pendapatan harian mereka terhenti.
“Jadi seperti Bimtek menjahit itu empat sampai enam hari. Nah, empat sampai enam hari ini dia dapat uang dari mana kalau dia ikut Bimtek kan gitu. Terus kemudian batik dua sampai enam hari dan itu pun belum tentu produknya itu terjual,” ujarnya.
Ia mencontohkan, pelatihan menjahit biasanya berlangsung empat hingga enam hari, sementara membatik memakan waktu dua hingga enam hari. Produk hasil pelatihan pun tidak bisa langsung dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Keberlanjutan Usaha dan Pendekatan Baru
Persoalan lain yang tak kalah pelik adalah menjaga keberlanjutan usaha setelah pelatihan usai. Dari temuan di lapangan, tidak sedikit penerima bantuan seperti rombong dagang atau mesin jahit yang tidak digunakan secara konsisten. Menurut Hebi, pemberian pelatihan dan sarana saja tidak cukup tanpa penguatan motivasi, ketangguhan mental, serta pendampingan berkelanjutan.
“Sebetulnya tidak hanya intervensi itu (tantangannya), tidak hanya pelatihan itu saja, tetapi yang lainnya ya opo carane (gimana caranya) orang ini tetap bisa mendapatkan penghasilan, tetapi dia juga mendapatkan ilmu untuk berkarya selain ojek gitu,” bebernya.
Ke depan, program pemberdayaan akan dirancang lebih terintegrasi. Jadwal pelatihan akan menyesuaikan waktu luang para peserta, misalnya digelar pada malam hari setelah mereka selesai menarik penumpang. Selain sektor usaha mandiri, Pemkot juga mempertimbangkan pelatihan di sektor jasa, seperti tenaga kebersihan rumah tangga dan hotel. Peserta yang berminat bisa mengikuti pelatihan, sertifikasi, hingga magang berbayar sebelum diarahkan ke lapangan kerja yang tersedia.
Perlindungan dari Risiko Pelecehan
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-PPKB) Kota Surabaya, Ida Widayati, menyoroti risiko lain yang kerap dihadapi para pengemudi perempuan. Selain kecelakaan, mereka juga rentan mengalami pelecehan saat bekerja.
“Yang saya intervensi ini sebagian besar adalah perempuan kepala keluarga. Jadi perempuan tunggal begitu kan. Nah, ini mereka semangat untuk mendapatkan uang tiap hari, itu kan harus dilakukan,” kata Ida.
Kondisi tersebut menjadi dasar pertimbangan Pemkot dalam memperkuat perlindungan sekaligus pemberdayaan ekonomi bagi mereka. Ida membeberkan, pendampingan kepada ojol perempuan sebenarnya sudah berjalan sejak tahun lalu. “Jadi, tahun kemarin itu sekitar 150 ojol perempuan sudah mendapatkan pendampingan dari kita. Ada beberapa kegiatan kayak cooking class, kemudian MUA (make up artist) seperti itu. Bahkan kesehatan reproduksi pada saat itu kita kolaborasi dengan salah satu rumah sakit melakukan pemeriksaan kesehatan juga di perempuan-perempuan ojol ini,” ujarnya.
Memasuki tahun ini, hingga bulan Agustus, sekitar 100 ojol perempuan kembali mendapat pendampingan. Meski begitu, Ida mengakui angka tersebut masih relatif kecil jika dibandingkan dengan total 1.008 ojol perempuan yang telah terdata di Surabaya.
Ia menegaskan, program pemberdayaan ini tidak dimaksudkan untuk menghentikan profesi para srikandi jalanan tersebut secara paksa. Pemkot lebih dulu mendorong mereka agar bisa mengurangi waktu kerja di jalan secara bertahap, seiring dengan berkembangnya keterampilan dan sumber penghasilan lain yang mereka miliki.
“Memang arahan Pak Wali (Eri Cahyadi) adalah perempuan ojol ini mengurangi waktunya di jalan. Jadi boleh berkegiatan tetap menjadi ojol tetapi lebih dikurangi waktunya. Nah, oleh karena itu kita memberikan pelatihan, pendampingan agar lebih banyak beraktivitas di rumah,” jelasnya.
Artikel Terkait
13.833 Anak di Jakarta Utara Tak Sekolah, 33 Kasus Perkawinan Anak Sepanjang 2025
Dua Tewas dalam Kecelakaan Maut di Tol Cipularang, Pikap Pengangkut Tahu Tabrak Truk
Arniel Tegaskan Kutus Kutus Tetap Warisan Keluarga dan Kantongi Status OHT BPOM
GIIAS 2026 Resmi Dibuka, Penjualan Mobil Domestik Tumbuh 15,8 Persen