PARADAPOS.COM - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah akan mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dana program unggulan tersebut ke depan tidak lagi diambil dari pos anggaran fungsi pendidikan, namun kebijakan ini baru dapat diterapkan sepenuhnya pada tahun anggaran 2028. Hal ini disampaikan Purbaya dalam tayangan Primetime News Metro TV, Jumat, 31 Juli 2026, merespons kekhawatiran publik mengenai penggunaan dana pendidikan untuk program prioritas nasional. Alasan Penundaan Penerapan Putusan MK Penundaan hingga 2028 bukan tanpa alasan. Purbaya menjelaskan bahwa rancangan APBN saat ini sudah masuk dalam tahap finalisasi dan telah dibahas secara mendalam bersama DPR RI. Mengubah struktur anggaran di tengah proses yang berjalan tentu berisiko mengganggu siklus penyusunan yang sudah terlanjur berjalan. "Udah di finalisasi, kalau berubah semua nanti nggak bisa keburu. Tapi kemungkinan untuk pemisahan anggaran itu pembahasan di 2028. Nanti kita lihat, mungkin kalau kita hitung di 2028 kita carilah ya 2028 nanti gimana," ujarnya. Pernyataan ini sekaligus menjawab spekulasi yang berkembang di publik mengenai kesiapan pemerintah dalam merespons putusan MK. Di lapangan, banyak pihak menanti kepastian ini karena menyangkut arah kebijakan fiskal ke depan. Perhitungan Dampak Fiskal yang Cermat Di sisi lain, Kementerian Keuangan tidak tinggal diam. Langkah penundaan hingga 2028 diambil agar tidak mengganggu siklus penyusunan anggaran yang sedang berjalan. Selain itu, kementerian juga tengah menghitung secara cermat dampak fiskal dari penerapan putusan MK tersebut. Perhitungan ini penting mengingat stabilitas keuangan negara harus tetap terjaga di tengah berbagai tekanan ekonomi global. Pemerintah berkomitmen untuk mencari formula terbaik dalam penyusunan anggaran 2028 mendatang agar mandat dari MK dapat dijalankan tanpa membebani sektor pendidikan maupun program prioritas lainnya. Dengan demikian, keputusan ini menunjukkan adanya keseimbangan antara kepatuhan terhadap hukum dan realitas pengelolaan keuangan negara. Publik diharapkan memahami bahwa perubahan struktur anggaran membutuhkan waktu dan perencanaan yang matang agar tidak menimbulkan gejolak di sektor-sektor lain yang juga membutuhkan pendanaan.