DPR Desak Pemerintah Beralih ke Pengendalian Dampak Kekeringan, Soroti Hotspot di Kalimantan

Jakarta - PARADAPOS.COM - Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, mendesak pemerintah untuk segera beralih dari sekadar pencegahan menuju pengendalian dampak kekeringan. Peringatan ini disampaikan menyusul prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengenai sejumlah wilayah dengan potensi kekeringan tertinggi. Daniel Johan menekankan bahwa dampak kekeringan telah nyata dirasakan masyarakat, dengan banyak daerah, khususnya Kalimantan, yang tidak diguyur hujan selama hampir dua bulan. Ia juga menyoroti data 93 kecamatan di Jawa Barat yang dilanda kekeringan sebagai alarm keras akan krisis yang membutuhkan respons cepat. Desakan untuk Respons Cepat Daniel Johan mengungkapkan bahwa Komisi IV DPR sebenarnya sudah berkali-kali mengingatkan pemerintah mengenai potensi kekeringan ini. Namun, ia menilai saat ini kondisinya sudah bergeser. Pencegahan jangka panjang mungkin sudah terlambat, yang dibutuhkan sekarang adalah langkah-langkah konkret untuk mengendalikan dampak yang sudah terjadi di lapangan. "Saat raker secara tegas telah wanti-wanti kepada pemerintah agar tidak lengah menghadapi ancaman El Nino yang diprediksi para pakar iklim menjadi yang terkuat dalam 150 tahun terakhir, El Nino kuat yang kita hadapi saat ini adalah faktor alam yang memang harus diantisipasi dengan berbagai cara. Namun perlu saya tegaskan, kondisi kita sekarang sudah bergeser dari tahap pencegahan ke tahap pengendalian dampak," kata Daniel Johan saat dihubungi, Sabtu (1/8/2026). Laporan dari Lapangan: Hotspot dan Kabut Asap Informasi yang diterimanya dari lapangan menunjukkan situasi yang memprihatinkan. Di Kalimantan, titik-titik hotspot dan kabut asap mulai bermunculan, menandakan potensi kebakaran hutan dan lahan yang semakin terbuka. Fenomena ini bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat. "Ini karena dampaknya sudah nyata dirasakan masyarakat, di banyak daerah hujan sudah hampir dua bulan tidak turun, dan khususnya di Kalimantan, titik-titik hotspot serta kabut asap sudah mulai bermunculan. Data 93 kecamatan di Jawa Barat yang dilanda kekeringan ini juga jadi alarm keras bahwa krisis ini sudah masuk ke tahap yang butuh respons cepat," ucap dia. Evaluasi Kesiapan Pemerintah Pernyataan Daniel Johan ini menjadi sorotan penting bagi kesiapan pemerintah dalam menghadapi musim kemarau yang diprediksi lebih kering dari biasanya. Pertanyaannya kini bukan lagi tentang bagaimana mencegah kekeringan, melainkan seberapa sigap pemerintah dalam memastikan ketersediaan air bersih, mengendalikan kebakaran hutan, dan menyalurkan bantuan ke daerah-daerah yang paling terdampak. (maa/idn)