PARADAPOS.COM - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) resmi mengoperasikan Portal Elektronik Surat Angkut Tumbuhan Alam dan Satwa Liar (PeSATS) sebagai bagian dari percepatan transformasi digital pelayanan publik. Sistem terintegrasi ini memangkas drastis waktu penerbitan Surat Angkut Tumbuhan dan Satwa Liar (SATS-DN) dari yang sebelumnya 1-3 bulan menjadi hanya 1-3 hari kerja, serta memangkas perizinan ekspor-impor (SATS-LN) dari 1-7 hari menjadi 60 menit. Langkah ini merupakan arahan langsung Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni untuk menutup celah pemalsuan dokumen dan memastikan ketelusuran perdagangan satwa serta tumbuhan liar di Indonesia. Jakarta menjadi saksi peluncuran sistem yang dirancang untuk menjawab keluhan lama para pelaku usaha soal birokrasi yang berbelit. Portal ini bukan sekadar aplikasi pengurusan dokumen, melainkan sebuah ekosistem digital yang menghubungkan proses perizinan berusaha hingga pelaporan peredaran TSL secara menyeluruh. Direktur Konservasi Spesies dan Genetik (KSG) Kemenhut, Ahmad Munawir, menegaskan bahwa inovasi ini merupakan respons atas kebutuhan kepastian waktu dan keterbukaan informasi bagi masyarakat. "PeSATS bukan sekadar aplikasi pengurusan dokumen angkut, melainkan sistem informasi elektronik terintegrasi yang mengelola seluruh proses perizinan berusaha hingga pelaporan peredaran tumbuhan dan satwa liar (TSL)," kata Ahmad Munawir dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 31 Juli 2026. Integrasi Lintas Kementerian dan Sistem Real-Time Yang menarik dari sistem anyar ini adalah kemampuannya untuk berkomunikasi langsung dengan platform nasional. Portal PeSATS telah tersambung dengan sistem Online Single Submission (OSS) dan Indonesia National Single Window (INSW). Artinya, data yang mengalir di dalamnya terhubung secara real-time dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, hingga Kementerian Kelautan dan Perikanan. Saya sempat mengamati bagaimana alur kerja semacam ini biasanya tersendat di lapangan karena ego sektoral. Namun, dengan koneksi lintas kementerian ini, proses verifikasi menjadi jauh lebih ketat. Ketika kuota tangkap atau ekspor sebuah spesies telah habis, sistem secara otomatis akan menolak permohonan yang masuk. Hal ini menutup ruang gerak para pemalsu dokumen yang selama ini kerap memanfaatkan celah administrasi manual. "Dengan sistem elektronik ini, celah pemalsuan atau manipulasi dokumen yang dahulu rentan pada proses manual dapat kita tutup. Melalui PeSATS yang terintegrasi real-time dengan data kuota dan INSW, begitu kuota habis atau dokumen tidak terverifikasi, sistem otomatis menolak permohonan tersebut," tegas Ahmad. Ia menambahkan bahwa aspek ketelusuran atau "traceability" ini sangat vital. Bukan hanya untuk mencegah perdagangan ilegal, tetapi juga untuk menjaga keberlanjutan populasi spesies di alam. Setiap dokumen yang terbit bisa dilacak asal-usulnya, sehingga tekanan perburuan liar diharapkan bisa ditekan. Respons Positif Pengguna dan Komitmen Perbaikan Efisiensi waktu yang ditawarkan PeSATS ternyata langsung dirasakan manfaatnya oleh para pengguna. Berdasarkan Laporan Analisis Survei Kepuasan Pelayanan Publik Direktorat KSG yang melibatkan 99 responden, Indeks Kualitas Pelayanan mencatatkan skor rata-rata mengesankan sebesar 87,30 persen. Angka ini menjadi indikator awal bahwa langkah digitalisasi ini diterima baik oleh masyarakat dan pelaku usaha. Meski respons awalnya positif, Ahmad Munawir menggarisbawahi bahwa pengembangan sistem tidak akan berhenti di titik ini. Pihaknya berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan. "Langkah perbaikan terus dilakukan demi memperkuat kepastian layanan dan memberikan kemudahan maksimal bagi para pemilik izin usaha," ujarnya. Ke depannya, tantangan terbesar bukan lagi pada teknologi, melainkan pada adaptasi pengguna di daerah-daerah yang infrastruktur digitalnya belum merata. Namun, dengan komitmen yang ditunjukkan Kemenhut, langkah ini menjadi fondasi kuat menuju tata kelola konservasi yang lebih modern dan akuntabel di Indonesia.