Relawan Prabowo-Gibran Sebut Wacana Kabinet Bayangan Oposisi Berpotensi Ganggu Stabilitas Ekonomi

PARADAPOS.COM - Ketua Umum Presidium Pusat Barisan Pembaharuan 08 (PP-BP 08), Syafrudin Budiman, SIP, melontarkan kritik pedas terhadap wacana pembentukan kabinet bayangan (shadow cabinet) yang digagas kalangan oposisi. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa meskipun kritik adalah napas demokrasi, narasi yang diusung justru berpotensi mengganggu stabilitas nasional dan kepercayaan publik terhadap perekonomian. Pernyataan ini disampaikan di tengah konsolidasi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang tengah fokus pada agenda strategis Asta Cita.

Menurut Syafrudin, sistem presidensial Indonesia memberikan ruang yang luas bagi kritik sebagai bagian dari mekanisme kontrol sosial. Namun, ia mengingatkan agar ruang tersebut tidak disalahgunakan untuk membangun opini yang kontraproduktif. "Energi bangsa saat ini seharusnya diarahkan untuk mendukung keberhasilan pembangunan nasional, bukan membangun polemik politik yang berpotensi menurunkan optimisme masyarakat dan dunia usaha," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima pada Sabtu (1/8/2026).

Fokus pada Agenda Asta Cita

Syafrudin menyoroti bahwa pemerintahan saat ini tengah bekerja keras merealisasikan program-program strategis. Mulai dari penguatan ketahanan pangan, hilirisasi industri, reformasi birokrasi, hingga pemberantasan korupsi dan pembangunan infrastruktur. Menurutnya, seluruh lini ini membutuhkan dukungan penuh dari semua elemen bangsa, bukan justru dihambat oleh manuver politik yang tidak produktif.

Ia menilai, berbagai indikator ekonomi makro masih menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi berada di jalur yang diharapkan, inflasi relatif terkendali, dan investasi terus mengalir masuk. Bahkan, lembaga-lembaga internasional masih memberikan prospek yang stabil bagi perekonomian Indonesia. "Kondisi ini adalah modal berharga untuk mencapai target pertumbuhan yang lebih tinggi melalui implementasi Asta Cita," imbuhnya.

Namun, ia mewanti-wanti bahwa jika kabinet bayangan hanya menyajikan narasi pesimistis tanpa solusi konkret, dampaknya bisa meluas. Persepsi negatif di kalangan masyarakat dan pelaku usaha berpotensi menggerus optimisme yang sudah terbangun. "Setiap kritik sebaiknya disertai gagasan kebijakan yang konstruktif. Itu akan memperkuat kualitas demokrasi, bukan justru memperbesar ketidakpastian," tegasnya.

Kritik yang Membangun, Bukan Sekadar Retorika

Dalam kesempatan itu, Syafrudin juga menyindir keras wacana tersebut dengan menyebutnya sebagai 'kabinet halu'. Ia menilai inisiatif tersebut tidak memiliki visi, misi, maupun program alternatif yang jelas bagi kepentingan rakyat. "Demokrasi membutuhkan kritik yang berbasis data dan solusi, bukan sekadar retorika politik," katanya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa Presiden Prabowo bukanlah sosok yang anti kritik. Justru sebaliknya, kepala negara disebutnya sangat menghormati kebebasan berpendapat sebagai bagian dari demokrasi. "Presiden Prabowo berkali-kali menunjukkan bahwa beliau menghargai perbedaan pendapat. Yang diperlukan adalah kritik yang membangun, bukan narasi yang berpotensi memperlemah kepercayaan publik terhadap bangsa sendiri," jelasnya.

Menurut Syafrudin, kritik yang objektif dan berdasarkan fakta akan selalu menjadi masukan berharga bagi pemerintah. Ia mencontohkan, dalam bidang penegakan hukum, komitmen pemerintahan saat ini dalam pemberantasan korupsi patut diapresiasi. Pemerintah dinilai serius mendukung proses hukum terhadap berbagai perkara korupsi sesuai mekanisme yang berlaku.

"Prinsipnya jelas, siapa pun yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi harus diproses sesuai hukum tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada perlindungan bagi pelaku korupsi, siapa pun orangnya," ujarnya menegaskan.

Sebagai organisasi relawan yang sejak awal mendukung pasangan Prabowo-Gibran, Barisan Pembaharuan 08 menyatakan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan program-program pemerintah. Mereka berjanji memastikan setiap kebijakan berjalan efektif, transparan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. "Dukungan kepada pemerintah bukan berarti menutup mata terhadap evaluasi, tetapi memastikan setiap kebijakan benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat dan kemajuan Indonesia," pungkas Syafrudin.