Kepala BGN Tegaskan Zero Tolerance untuk Insiden Pangan, Korupsi, dan Penyimpangan dalam Program MBG

PARADAPOS.COM - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, menegaskan komitmennya menerapkan kebijakan zero tolerance atau nol toleransi terhadap segala bentuk insiden keamanan pangan, praktik korupsi, dan penyimpangan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Pernyataan tegas ini disampaikan langsung oleh Sudaryono di sela-sela kunjungannya menjenguk ratusan siswa SMK Negeri 6 Semarang yang menjadi korban dugaan insiden keamanan pangan di sejumlah rumah sakit, Kota Semarang, pada Sabtu, 1 Agustus 2026. Kebijakan ini diambil sebagai langkah responsif atas insiden tersebut dan menjadi prioritas utama kepemimpinannya di BGN.

Kunjungan yang dilakukan pada hari Sabtu itu bukan sekadar bentuk solidaritas, melainkan juga langkah investigasi awal di lapangan. Di hadapan awak media, orang nomor satu di BGN itu menyampaikan komitmennya secara gamblang. Ia menegaskan tidak ada lagi ruang bagi kelalaian yang membahayakan kesehatan masyarakat, terutama anak-anak sekolah sebagai penerima manfaat program.

Komitmen Tegas di Tengah Krisis Kepercayaan

Dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu, 2 Agustus 2026, Sudaryono mengungkapkan tekadnya untuk membersihkan program MBG dari segala bentuk kecurangan. Ia menyebutkan tiga hal utama yang menjadi fokus pemberantasannya, yakni keracunan, tindak pidana korupsi, dan praktik hanky-panky atau tindakan menyimpang dan tidak jujur. Ia juga menyinggung soal praktik titip-menitip uang yang selama ini dinilai menjadi celah penyimpangan.

"Saya sebagai Kepala BGN yang baru ini, memastikan zero tolerance terhadap keracunan, tindak pidana korupsi, dan hanky-panky (tindakan menyimpang dan tidak jujur), titip-menitip duit, itu enggak boleh lagi," ujarnya dengan nada tegas.

Pernyataan tersebut menjadi sinyal kuat bahwa kepemimpinan baru di BGN akan bertindak keras terhadap pelanggaran. Lebih lanjut, ia menekankan bahwa seluruh jajaran di bawahnya harus memahami perubahan arah kebijakan ini. Tidak ada kompromi bagi siapa pun yang mencoba bermain-main dengan anggaran atau prosedur yang telah ditetapkan.

SOP Ketat sebagai Benteng Terakhir

Untuk mencegah terulangnya insiden serupa, Sudaryono menegaskan bahwa seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) wajib mematuhi standar operasional prosedur (SOP) secara ketat dan disiplin. Menurutnya, kepatuhan terhadap SOP dan sistem pengelolaan dapur yang baik merupakan kunci utama dalam menjamin keamanan makanan yang disajikan kepada para penerima manfaat. Ia menyoroti pentingnya peran kepala dapur yang harus bertanggung jawab penuh memastikan seluruh prosedur dijalankan dengan benar.

"Supaya tidak terulang lagi, harus ikuti SOP. Sistem juga diikuti, kemudian komandannya kepala SPPG. Saya paham Anda punya koki, pengawas gizi, atau orang-orang yang bekerja di situ, barangkali mungkin ada satu atau dua yang ngeyel, sehingga harus ada kepemimpinan yang tegas di situ," tuturnya.

Pernyataan ini mengindikasikan adanya potensi pembangkangan di tingkat lapangan yang selama ini mungkin luput dari pengawasan. Oleh karena itu, ia menekankan perlunya ketegasan dari para pemimpin di tingkat SPPG untuk memastikan semua elemen bekerja sesuai aturan main yang berlaku. Ini adalah bentuk kontrol internal yang harus diperkuat.

Tindakan Tegas untuk Pelanggar Prosedur

Lebih jauh, Sudaryono memaparkan bahwa kepala SPPG harus berani mengambil tindakan tegas terhadap petugas yang terbukti tidak mematuhi prosedur kebersihan dan keamanan pangan. Pelanggaran sekecil apa pun, seperti tidak mencuci tangan, tidak menggunakan sarung tangan, atau tidak mengenakan masker saat mengolah makanan, tidak akan ditoleransi. Ia menilai kelalaian kecil semacam ini dapat berdampak fatal pada kesehatan banyak orang.

"Kalau misalnya ada di antara pegawai di dapur itu barangkali mungkin susah dikasih tahu untuk cuci tangan-lah, atau memakai SOP harus pakai sarung tangan, pakai masker, ya harus dikeluarkan, harus tegas ini! Karena kesehatan dan nyawa seseorang itu sangat berarti enggak boleh lagi (ada toleransi)," ucapnya.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa aspek higienitas adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Sudaryono menggarisbawahi bahwa kesehatan dan nyawa manusia adalah taruhan tertinggi dalam program ini. Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan publik terhadap program MBG yang sempat terusik oleh insiden di Semarang tersebut.