Rakornas Dukcapil 2026 Digelar, NIK dan IKD Ditegaskan sebagai Fondasi Transformasi Digital Pemerintah

PARADAPOS.COM - Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) resmi menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil 2026 di Jakarta. Acara yang berlangsung pada 3–4 Agustus 2026 di Birawa Assembly Hall, Menara Bidakara 2, ini sekaligus menjadi ajang peluncuran Data Kependudukan Bersih Semester I Tahun 2026. Mengusung tema "NIK dan IKD sebagai Fondasi Digital Public Infrastructure dalam Mendukung Transformasi Digital Pemerintah," forum ini dihadiri 700 peserta luring serta melibatkan jajaran Dinas Dukcapil dari seluruh provinsi dan kabupaten/kota secara daring. Rakornas ini bukan sekadar agenda seremonial tahunan. Ditjen Dukcapil menegaskan bahwa pertemuan ini menjadi titik strategis untuk menyelaraskan arah kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, terutama dalam menghadapi percepatan transformasi digital yang tengah berjalan. Forum Strategis di Tengah Geliat Transformasi Digital Suasana di Menara Bidakara 2 pagi itu terasa berbeda. Para pejabat daerah dan perwakilan kementerian tampak antusias mengikuti rangkaian acara yang padat. Dirjen Dukcapil, Teguh Setyabudi, dalam laporannya kepada Mendagri Tito Karnavian, Senin (3/8/2026), menegaskan pentingnya forum ini. "Rakornas ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan langkah pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi agenda transformasi digital pemerintahan yang semakin luas," ujarnya. Menurut Teguh, posisi NIK dan IKD saat ini telah bergeser. Keduanya tidak lagi sekadar identitas administratif, melainkan fondasi utama dalam membangun Digital Public Infrastructure (DPI) yang akan menopang berbagai layanan publik di masa depan. Lima Fokus Utama yang Menjadi Perhatian Dalam penyelenggaraan tahun ini, setidaknya ada lima agenda besar yang menjadi sorotan. Pertama, implementasi DPI dan GovTech dengan penguatan peran Dinas Dukcapil di tingkat daerah. Kedua, identifikasi isu dan aspirasi dari lapangan yang akan menjadi bahan penyusunan RUU Administrasi Kependudukan. Selanjutnya, sinkronisasi target Indikator Kualitas Layanan (IKL) Dukcapil dengan perjanjian kinerja daerah. Keempat, penguatan tata kelola internal yang mencakup pembenahan infrastruktur teknologi informasi, jaringan data, keamanan sistem, hingga kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia. Terakhir, perluasan pemanfaatan data kependudukan untuk layanan lintas sektor di daerah. Berbagi Praktik Baik dari Daerah Salah satu sesi yang dinanti adalah berbagi pengalaman dari pemerintah daerah. Sejumlah kepala daerah dan pejabat tampil sebagai narasumber, di antaranya Wali Kota Surabaya, Plh Sekda DKI Jakarta, dan Kepala Bapenda Jawa Barat. Kehadiran mereka memberikan perspektif langsung tentang bagaimana data kependudukan dimanfaatkan di lapangan. Dari sisi pemerintah pusat, hadir pula Deputi Transformasi Digital Kementerian PANRB, Dirjen Anggaran Kemenkeu, Deputi Ekonomi dan Transformasi Digital Bappenas, Dirjen Teknologi Pemerintah Digital Kominfo, Deputi Statistik Sosial BPS, serta Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kemensos. Komposisi ini menunjukkan bahwa isu data kependudukan memang lintas sektor dan membutuhkan kolaborasi erat. Penghargaan dan Rangkaian Acara Pendukung Selain pembukaan dan peluncuran data, rangkaian acara juga diisi dengan pemberian penghargaan IKD Dukcapil Prima Award dan Perlinsos Dukcapil Award. Ada pula penyampaian profil data, keynote speech dari Luhut Binsar Pandjaitan, diskusi panel, hingga penyusunan rumusan hasil Rakornas yang akan menjadi rekomendasi kebijakan. Di sela-sela acara, terlihat para peserta saling berdiskusi dan bertukar catatan. Suasana hangat namun serius mewarnai setiap sesi, mencerminkan tingginya atensi terhadap isu pengelolaan data kependudukan ini. Harapan untuk Langkah Konkret Di akhir acara, Teguh Setyabudi menyampaikan harapannya. Ia berharap Rakornas ini tidak berhenti pada wacana, melainkan melahirkan langkah-langkah konkret yang bisa dieksekusi. Dengan begitu, NIK dan IKD semakin kuat sebagai fondasi transformasi digital, dan data kependudukan semakin luas dimanfaatkan untuk layanan publik yang terintegrasi, cepat, serta tepat sasaran.