Indonesia-Thailand Resmi Adopsi Peta Jalan Kemitraan Strategis 2026–2030

PARADAPOS.COM - Pemerintah Indonesia dan Thailand resmi mengadopsi Peta Jalan Kemitraan Strategis 2026–2030 sebagai pedoman kerja sama bilateral lima tahun ke depan. Kesepakatan ini diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan pers bersama dengan Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 3 Agustus 2026. Selain peta jalan, kedua negara juga menandatangani nota kesepahaman di bidang pendidikan serta sejumlah kerja sama antarpelaku usaha.

Suasana Ruang Kredensial, Istana Merdeka, pagi itu tampak berbeda. Para delegasi dari kedua negara duduk bersebelahan, menyaksikan momen yang dinilai menjadi tonggak baru hubungan bilateral. Presiden Prabowo dan PM Anutin tampak serius mengamati proses penunjukan dokumen yang dilakukan oleh Menteri Luar Negeri Sugiono bersama Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Thailand, Sihasak Phuangketkeow, di hadapan awak media.

"Pertemuan hari ini menghasilkan sejumlah capaian konkret, yaitu adopsi Peta Jalan Kemitraan Strategis Indonesia dan Thailand 2026–2030 sebagai panduan bersama untuk memperkuat kerja sama bilateral ke depan," ujar Prabowo di Jakarta, Senin, 3 Agustus 2026.

Peta jalan ini menjadi payung hukum dan pedoman pelaksanaan kemitraan di berbagai sektor, menyusul peningkatan status hubungan bilateral kedua negara menjadi kemitraan strategis pada tahun 2025 lalu. Artinya, dokumen ini bukan sekadar formalitas, melainkan arah konkret yang akan dieksekusi dalam lima tahun mendatang.

Komitmen Bersama untuk Kesejahteraan Rakyat

Dalam kesempatan yang sama, PM Anutin menyampaikan apresiasinya atas terselenggaranya pertemuan ini. Ia menegaskan bahwa kesepakatan tersebut merupakan wujud nyata komitmen kedua negara untuk saling mendukung.

"Saya merasa bahagia dua belah pihak menyepakati Peta Jalan Kemitraan Strategis 2026–2030 yang akan menjadi pedoman kerja sama kita pada tahap selanjutnya, untuk menciptakan kesejahteraan dan kerja sama saling menguntungkan bagi rakyat di dua negara," tuturnya.

Pernyataan itu disampaikan Anutin setelah sesi pertemuan bilateral yang berlangsung tertutup. Ia menekankan bahwa dokumen ini akan menjadi rujukan utama bagi kementerian dan lembaga di kedua negara dalam merancang program kerja sama ke depan.

Nota Kesepahaman Pendidikan dan Peluang bagi Mahasiswa Thailand

Masih di lokasi yang sama, Indonesia dan Thailand juga menandatangani nota kesepahaman di bidang pendidikan. Dokumen tersebut ditandatangani oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti bersama Menteri Pendidikan Thailand Prasert Jantararuangtong, lalu diperlihatkan kepada kedua pemimpin negara sebagai bentuk transparansi.

Anutin berharap kerja sama ini mampu meningkatkan pertukaran pengetahuan, mahasiswa, dan tenaga pengajar. Ia juga menilai langkah ini akan memperkuat kualitas pendidikan di kedua negara, yang pada akhirnya berdampak pada sumber daya manusia yang lebih kompetitif.

"Saat ini terdapat lebih dari 800 mahasiswa Thailand yang belajar di perguruan tinggi Indonesia. Indonesia salah satu negara yang cukup populer bagi mahasiswa Thailand, terutama mereka yang berasal dari provinsi di wilayah perbatasan selatan Thailand," ungkap Anutin.

Angka tersebut menunjukkan bahwa Indonesia telah menjadi destinasi pendidikan yang diminati. Popularitas ini dinilai tidak lepas dari kualitas perguruan tinggi serta kedekatan budaya antara kedua negara.

Perluasan Kerja Sama ke Sektor Bisnis dan Pariwisata

Tak hanya di level pemerintahan, Presiden Prabowo juga menyambut baik penandatanganan nota kesepahaman yang melibatkan pelaku usaha dari kedua negara. Kerja sama tersebut mencakup berbagai bidang, mulai dari pariwisata hingga pengelolaan lingkungan.

Di antaranya, Badan Pariwisata Thailand bersama TransNusa sepakat menjalin kerja sama di bidang pariwisata dan konektivitas penerbangan. Selain itu, ada pula kesepakatan terkait pengolahan sampah organik yang melibatkan entitas bisnis dari kedua negara.

Langkah ini menunjukkan bahwa kemitraan strategis tidak hanya berhenti pada dokumen politik, tetapi juga menyentuh sektor-sektor produktif yang berdampak langsung pada perekonomian masyarakat. Dengan adanya komitmen dari pelaku usaha, diharapkan implementasi peta jalan ini dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.