Komisi X DPR Dorong Reformasi Pendidikan Tak Sekadar Administrasi, Fokus pada Kualitas SDM

PARADAPOS.COM - Wakil Ketua Komisi X DPR, MY Esti Wijayati, mendesak pemerintah untuk menggeser paradigma reformasi pendidikan nasional dari sekadar pemenuhan administrasi menuju penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) secara berkelanjutan. Pernyataan ini disampaikan Esti di Jakarta pada Selasa, 4 Agustus 2026, melalui keterangan tertulis yang diterima media. Desakan ini lahir dari keyakinan bahwa pendidikan adalah modal dasar pembangunan nasional yang harus dimulai dari pembentukan karakter anak sejak dini.

Menurut Esti, persoalan mendasar yang dihadapi dunia pendidikan saat ini bukan hanya soal angka partisipasi sekolah, melainkan relevansi lulusan terhadap tantangan zaman. Menghadapi era transformasi digital, kecerdasan artifisial, ekonomi hijau, dan kompetisi global yang semakin ketat, sistem pendidikan dituntut untuk berbenah diri. Ia menilai, sekolah tidak lagi bisa berpuas diri dengan sekadar meluluskan siswa yang memenuhi syarat formal kelulusan.

Membangun Manusia Indonesia yang Adaptif

Dalam pandangannya, orientasi pendidikan harus berubah total. Anak-anak perlu dibekali kemampuan berpikir kritis, literasi digital yang mumpuni, serta kreativitas yang mampu bersaing di kancah global. Lebih dari itu, kolaborasi dan ketangguhan karakter menjadi fondasi yang tak kalah penting. Esti menegaskan bahwa semangat belajar sepanjang hayat juga harus ditanamkan sejak dini agar generasi penerus tidak mudah tertinggal oleh laju perubahan.

“Tentunya membangun kualitas SDM unggul harus dimulai dari pendidikan anak-anak. Karena pendidikan menjadi modal dasar pembangunan nasional,” ujarnya di Jakarta, Selasa, 4 Agustus 2026.

“Dalam situasi tersebut, pendidikan bagi anak-anak tidak lagi cukup menghasilkan lulusan yang sekadar menyelesaikan pendidikan formal, tetapi harus membentuk manusia Indonesia yang memiliki kemampuan berpikir kritis, literasi digital, kreativitas, kemampuan berkolaborasi, karakter yang kuat, serta kesiapan untuk terus belajar sepanjang hayat,” imbuhnya.

Menuntut Mitigasi Kebijakan yang Matang

Komisi X DPR tidak hanya berhenti pada wacana. Pihaknya secara spesifik meminta pemerintah untuk jeli dalam memetakan dampak dari setiap kebijakan baru terhadap ekosistem sekolah di lapangan. Menurut Esti, mitigasi yang matang menjadi harga mati, terutama ketika pemerintah berencana melakukan penggabungan sekolah atau regrouping dan redistribusi guru. Langkah ini dinilai rawan memunculkan persoalan baru bila tidak dikelola dengan cermat dan hati-hati.

“Kita berharap berbagai kebijakan yang tengah digodok pemerintah saat ini benar-benar mampu memperkuat sistem pendidikan nasional, sekaligus menjadi jawaban konkret atas persoalan kronis kekurangan guru dan ketimpangan layanan pendidikan di Indonesia demi pemenuhan hak dasar anak dalam pendidikan,” jelasnya.

Ia menekankan, pembenahan kualitas SDM melalui sektor pendidikan ini membutuhkan komitmen besar dari negara. Seluruh program prioritas pendidikan, lanjutnya, harus mendapat pengawalan yang mendasar dan berkelanjutan, bukan sekadar seremonial belaka. Hal ini penting untuk memastikan masa depan generasi penerus bangsa benar-benar terjamin.