BGN Hitung Ulang Anggaran Makan Bergizi Gratis 2026, Dipastikan Turun Signifikan dari Rp268 Triliun

PARADAPOS.COM - Badan Gizi Nasional (BGN) tengah melakukan penghitungan ulang kebutuhan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk tahun 2026, yang sebelumnya dialokasikan sebesar Rp268 triliun. Penyesuaian ini beriringan dengan upaya pembenahan data penerima manfaat, tata kelola program, serta skema insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, menyatakan angka final belum dapat dipublikasikan, namun dipastikan alokasi tersebut akan berkurang signifikan dari usulan awal. Anggaran Baru dan Evaluasi Insentif SPPG Proses penghitungan ulang ini bukan sekadar soal memangkas angka, melainkan juga menata ulang komponen-komponen di dalamnya. Salah satu sorotan utama adalah pemberian insentif harian untuk SPPG yang selama ini diseragamkan sebesar Rp6 juta. Agustina menilai skema tersebut tidak adil karena tidak mempertimbangkan perbedaan kapasitas layanan, jumlah penerima manfaat, dan beban operasional di lapangan. “Kalau angka sementara ini mungkin saya belum bisa sebutkan, tapi yang jelas sudah tidak Rp268 triliun, sudah jauh berkurang,” katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Jumat, 7 Agustus 2026. Ia mencontohkan ketimpangan yang terjadi di lapangan. Sebuah SPPG dengan cakupan wilayah yang luas dan jumlah penerima banyak, menerima nominal insentif yang sama dengan SPPG yang cakupannya lebih kecil. Hal ini dinilai tidak mencerminkan kebutuhan riil. “Ada yang cakupannya lebih besar, kok disamaratakan Rp6 juta? Kan enggak fair. Nah, itu skema-skema yang akan kami perbaiki,” ujarnya. Lebih lanjut, efisiensi yang dikejar tidak semata-mata diartikan sebagai pengurangan anggaran. Penataan belanja diarahkan agar lebih proporsional dan tepat sasaran. Yang terpenting, penyesuaian biaya operasional harus dipisahkan secara tegas dari anggaran bahan pangan. Tujuannya jelas, agar upaya penghematan tidak sampai menggerus kualitas gizi yang menjadi hak penerima manfaat. Strategi Menekan Biaya Bahan Baku Di tengah pembenahan tata kelola yang dilakukan pemerintah, muncul tawaran solusi dari akademisi. Guru Besar Ilmu Gizi IPB University, Hardinsyah, menilai kualitas menu MBG tidak harus selalu berbanding lurus dengan harga bahan pangan yang mahal. Dengan perencanaan komposisi dan pengadaan yang cermat, biaya bahan baku untuk satu porsi makanan anak sekolah dapat ditekan hingga kisaran Rp7 ribu. “Kalau anak-anak itu 75 gram beras. Kalau harga beras Rp15 ribu sekilo, 100 gram cuma Rp1.500. Kemudian kalau pakai telur, katakan Rp2 ribu satu butir,” ungkapnya. Ia kemudian merinci simulasi sederhananya. Satu porsi nasi dengan lauk telur, sayur, dan buah, semuanya bisa dihitung secara riil. “(Nominal) Rp1.500 ditambah Rp2 ribu itu Rp3.500. Sayur Rp500 jadi Rp4 ribu, kemudian buah. Tapi telurnya tidak cukup, perlu tambah tahu atau tempe untuk protein nabatinya,” jelas Hardinsyah. Satu potong tempe berukuran sekitar 40–50 gram diperkirakan senilai Rp1.500. Setelah ditambah buah, total kebutuhan bahan baku berada di kisaran Rp7 ribu per porsi. Namun, ia mengingatkan angka tersebut baru sebatas bahan pangan utama. “Biaya yang mahal itu biasanya peralatan dan operasional tempatnya,” kata Hardinsyah. Pelaksanaan MBG di lapangan tetap membutuhkan biaya tambahan untuk bumbu, minyak, tenaga kerja, peralatan dapur, hingga distribusi. Semua komponen itu harus diperhitungkan dalam struktur biaya keseluruhan. Bahan Lokal Jadi Kunci Efisiensi Lebih jauh, Hardinsyah menyoroti potensi besar pemanfaatan bahan pangan lokal. Setiap daerah di Indonesia memiliki kekayaan sumber protein, sayuran, dan buah-buahan yang bisa dioptimalkan. Ketergantungan pada produk impor atau rantai pasok yang panjang justru menjadi biang keladi pembengkakan biaya. “Banyak sekali sayuran hijau di daerah. Tidak hanya bayam, kangkung, sawi, dan kol, tetapi banyak jenisnya, tergantung daerah,” ujarnya. Pemanfaatan bahan lokal dan rantai pasok yang lebih pendek dinilai mampu menekan biaya distribusi secara signifikan. Selain itu, makanan yang dikirim lebih segar karena waktu tempuh yang singkat. Dampak ekonominya pun terasa luas, membuka peluang bagi petani, peternak, nelayan, koperasi, hingga pelaku UMKM di sekitar SPPG. Kombinasi antara pembenahan tata kelola BGN, insentif SPPG yang lebih proporsional, serta optimalisasi bahan pangan lokal menjadi jalan untuk menjaga keberlanjutan MBG. Efisiensi anggaran pada akhirnya harus ditempatkan sebagai upaya memperbaiki sistem, bukan sekadar memangkas angka, tanpa mengurangi porsi, keamanan pangan, dan kualitas gizi yang diterima anak-anak Indonesia.