Pramono Anung Putuskan Bongkar JPO Love-Hate Relationship di Kuningan

PARADAPOS.COM - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memutuskan untuk membongkar Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) lama di Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, yang sempat viral dengan sebutan JPO Love-Hate Relationship. Keputusan ini diambil setelah peninjauan langsung ke lokasi pada Minggu, 9 Agustus 2026, dan akan menyisakan satu JPO integrasi yang dikelola pihak LRT Jabodebek.

Keputusan itu bukanlah perkara mudah. Pramono mengaku telah berdiskusi panjang dengan jajaran terkait sebelum akhirnya menjatuhkan palu. "Setelah saya berdiskusi dengan Kepala Dinas Bina Marga dengan Wali Kota Jakarta Selatan, Dinas Perhubungan, dan dengan Dinas Kominfotik, saya sudah memutuskan bahwa JPO yang satu akan kita bongkar," katanya usai meninjau langsung lokasi di kawasan Kuningan, Minggu, 9 Agustus 2026.

Kunjungan mendadak itu dilakukan menyusul riuhnya pemberitaan di media sosial mengenai dua JPO yang berdiri berdampingan namun memiliki konsep desain yang bertolak belakang. Salah satunya dianggap mewakili sisi "cinta" dan yang lain "benci", sehingga publik pun menjulukinya demikian.

Dua JPO, Satu Fungsi yang Tumpang Tindih

Dari hasil pengecekan langsung, Pramono menemukan fakta yang menarik. Kedua jembatan tersebut sejatinya memiliki fungsi yang sama persis: sebagai fasilitas penyeberangan pejalan kaki sekaligus akses menuju moda transportasi umum, termasuk layanan Light Rail Transit (LRT). Namun, di balik kesamaan fungsi itu, terdapat perbedaan usia dan desain yang mencolok.

JPO yang akan dibongkar merupakan fasilitas milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang telah berdiri puluhan tahun. Sementara itu, JPO satunya lagi adalah bangunan anyar yang dibangun bersamaan dengan proyek LRT dan KAI. "Yang satu yang dibuat oleh Pemprov DKI Jakarta itu lebih lama (umurnya), kalau dilihat desainnya pasti desain tahun 80-an atau 90-an awal. Sementara yang oleh LRT dan juga KAI, ini yang lebih baru," jelasnya.

Keberadaan dua bangunan dengan fungsi identik ini, menurut Pramono, menjadi cermin buruknya koordinasi pembangunan di masa lampau. "Tetapi setelah saya lihat sendiri, ini menunjukkan bahwa dulu dalam membuat kebijakan seringkali seperti yang saya katakan, ego pemimpinnya itu tidak dikomunikasikan secara baik. Sehingga sebenarnya dua-duanya ini fungsinya sama persis," ucapnya dengan nada prihatin.

Keluhan Warga dan Nasib JPO Lama

Di lapangan, warga kerap mengeluhkan posisi dua JPO yang berdekatan namun tak saling terhubung. JPO milik Pemprov DKI yang lebih dulu dibangun semula menjadi akses utama menuju Halte TransJakarta. Namun, sejak halte tersebut dipindahkan dan diintegrasikan dengan Stasiun LRT Jabodebek, fungsi JPO lama otomatis kehilangan peran strategisnya.

Akses menuju halte kini dialihkan sepenuhnya melalui JPO integrasi milik LRT Jabodebek. Kondisi inilah yang kemudian mendasari keputusan final Pramono: JPO lama milik Pemprov akan dibongkar, sementara JPO yang lebih baru akan dipertahankan dan difokuskan untuk perbaikan fasilitas penunjangnya.