Survei Lemkapi: 80,3 Persen Publik Puas pada Kinerja Polri Jaga Kamtibmas di Era Prabowo

PARADAPOS.COM - Sebuah survei terbaru dari Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) mencatat bahwa 80,3 persen dari 800 responden di seluruh provinsi menyatakan puas terhadap kinerja Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Direktur Eksekutif Lemkapi, Edi Saputra Hasibuan, mengungkapkan bahwa tingkat kepuasan ini merupakan indikator positif atas responsivitas aparat keamanan di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, meskipun masih ada 13,6 persen responden yang menyatakan tidak puas dan 6,1 persen lainnya memilih abstain. Survei yang digelar pada 30 Juli hingga 6 Agustus 2026 ini menggunakan metode multistage sampling dengan margin of error sekitar 3 persen.

Angka tersebut bukan sekadar statistik belaka. Di lapangan, penilaian ini lahir dari pengalaman langsung masyarakat terhadap kehadiran polisi, baik di perkotaan maupun di daerah. Edi menuturkan, kepuasan publik tidak muncul tanpa alasan; ada sejumlah faktor konkret yang menjadi pertimbangan responden, yang terutama berkaitan dengan kecepatan aparat dalam merespons gangguan keamanan.

Faktor Kecepatan dan Kedekatan dengan Masyarakat

Salah satu temuan menarik dalam survei ini adalah apresiasi publik terhadap kemampuan Polri dalam melakukan deteksi dan pencegahan dini. Masyarakat, menurut Edi, merasa aparat tidak lagi sekadar menunggu laporan, tetapi aktif bergerak mengantisipasi potensi konflik. Hal ini terlihat dari respons cepat yang diberikan ketika ada tanda-tanda gangguan muncul di lingkungan mereka.

Selain itu, program-program yang mendekatkan polisi dengan elemen masyarakat sipil mendapat sorotan positif. Kedekatan dengan TNI, pemerintah daerah, serta kelompok-kelompok seperti buruh, ojek online, petani, dan nelayan dinilai sebagai langkah yang tepat. "Hasil survei menyebut kecepatan kepolisian menangani potensi gangguan kamtibmas menjadi salah satu alasan masyarakat memberikan penilaian positif," ujarnya saat merilis hasil survei, Minggu (9/8/2026).

Program pencegahan seperti Preventive Strive yang digalakkan di berbagai polda juga ikut disebut sebagai faktor pendukung. Program ini dinilai mampu memberikan rasa nyaman karena aparat hadir lebih awal sebelum masalah membesar. Menariknya, pola pendekatan seperti ini ternyata tidak hanya berjalan di satu wilayah, tetapi merata di hampir seluruh Indonesia.

Catatan Penting di Balik Angka Tinggi

Meski angka kepuasan tergolong tinggi, Lemkapi mengingatkan bahwa hasil ini bukanlah alasan untuk berpuas diri. Kelompok responden yang belum puas, yang jumlahnya mencapai 13,6 persen, menyoroti masih adanya konflik antarwarga yang penyelesaiannya belum tuntas. Mereka menginginkan aparat tidak hanya hadir saat kejadian, tetapi juga memastikan akar masalahnya selesai sehingga tidak terulang kembali.

"Kita harapkan, ini menjadi catatan penting bagi kepolisian bahwa penanganan keamanan bukan hanya soal seberapa cepat aparat datang ketika terjadi gangguan, tetapi juga bagaimana konflik tersebut dapat diselesaikan sampai ke akar persoalan sehingga tidak muncul kembali," tegas Edi, yang juga merupakan anggota Kompolnas periode 2012-2016 ini.

Menurutnya, angka 80,3 persen harus dimaknai sebagai modal sosial untuk terus meningkatkan kinerja. Sementara itu, 13,6 persen yang belum puas justru menjadi bahan evaluasi yang berharga. "Masyarakat menginginkan rasa aman yang konsisten, penanganan konflik yang tuntas, serta pelayanan kepolisian yang cepat dan profesional," katanya menambahkan.

Evaluasi Berkelanjutan dan Penguatan Pencegahan

Edi menegaskan bahwa pendekatan preventif dan deteksi dini harus terus diperkuat di seluruh tingkatan, dari polres hingga polda. Kepolisian tidak cukup hanya bertindak cepat ketika gangguan sudah terjadi. Lebih dari itu, aparat harus mampu mengidentifikasi potensi konflik sejak awal dan mengambil langkah pencegahan secara proporsional di wilayah masing-masing.

Dia mencontohkan, semakin cepat potensi gangguan dideteksi dan diselesaikan secara tepat, semakin kecil kemungkinan persoalan berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Di sinilah pentingnya penguatan fungsi intelijen, patroli, komunikasi publik, dan penyelesaian konflik secara holistik.

Lebih lanjut, Edi yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Dosen Ilmu Hukum dan Kriminologi Indonesia (Adihgi) ini mengingatkan bahwa kepercayaan publik bersifat dinamis. "Kepercayaan masyarakat bukan sesuatu yang permanen. Kalau kinerja meningkat, kepercayaan akan terus meningkat. Sebaliknya, kalau pelayanan dan penanganan keamanan menurun, kepercayaan publik juga bisa turun. Karena itu, hasil survei ini harus menjadi dorongan bagi kepolisian untuk terus bekerja semakin baik," ucapnya.

Survei yang melibatkan jaringan mahasiswa di seluruh provinsi ini memberikan gambaran bahwa secara umum masyarakat memberikan apresiasi terhadap kemampuan aparat keamanan. Namun, apresiasi tersebut harus diikuti dengan kerja keras dan evaluasi yang tidak pernah berhenti. "Saya yakin Polri pasti bisa," pungkasnya dengan optimis.