KKB TPNPB Ancam Larang Upacara HUT RI di Wamena, Warga Sipil Jadi Sasaran

PARADAPOS.COM - Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) faksi Komnas TPNPB mengeluarkan ancaman serius menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI di Wamena, Papua Pegunungan. Dalam siaran pers yang beredar pada Minggu (9/8/2026), kelompok yang dikaitkan dengan Mayor Ebarowak Gwijangge ini menyatakan siap melakukan perlawanan bersenjata di Kota Wamena dan melarang pengibaran bendera serta upacara kemerdekaan di wilayah tersebut. Ancaman ini menargetkan aparat keamanan dan warga sipil yang dianggap mendukung jalannya upacara, sehingga menciptakan ketegangan baru di tengah upaya pengamanan yang sedang disiapkan aparat.

Ancaman Perang dan Larangan Upacara Kemerdekaan

Pernyataan tegas tersebut pertama kali muncul melalui selebaran yang menyebar luas di kalangan warga. Isinya tidak hanya sekadar peringatan, melainkan ultimatum yang langsung menyasar simbol-simbol kenegaraan. Kelompok ini secara eksplisit meminta agar seluruh rangkaian perayaan kemerdekaan, khususnya upacara bendera, tidak digelar di tanah Papua.

"Kami siap perang di Kota Wamena. Silakan gelar perayaan HUT ke-81 RI di Jakarta, bukan di Papua," demikian bunyi pernyataan yang dikutip dari siaran pers tersebut.

Ultimatum ini tidak berhenti pada wacana. Mereka turut menyerukan penghentian total aktivitas di sejumlah ruas jalan utama, termasuk jalur Trans-Wamena dan wilayah kabupaten lainnya. Imbauan ini jelas bertujuan untuk melumpuhkan mobilitas warga dan aparat menjelang puncak perayaan kemerdekaan.

Warga Sipil Jadi Sasaran Utama

Yang membuat situasi ini semakin mencekam, ancaman paling keras justru dialamatkan kepada penduduk sipil. Kelompok tersebut menyatakan akan menindak tegas setiap warga yang nekat mengikuti upacara HUT RI. Mereka bahkan menuduh warga yang hadir sebagai bagian dari aparat atau intelijen pemerintah.

Pernyataan ini secara tidak langsung menempatkan masyarakat sipil di posisi yang sangat rentan. Mereka terjepit antara keinginan untuk merayakan hari kemerdekaan dan ketakutan akan keselamatan diri. Ketegangan psikologis ini tentu menjadi perhatian serius bagi siapa pun yang memahami dinamika konflik di wilayah tersebut.

Lebih jauh lagi, kelompok ini mengklaim pasukannya telah berada di sekitar Kota Wamena. Klaim ini memang masih sebatas pernyataan sepihak dari kelompok bersenjata dan belum dapat diverifikasi secara independen. Namun, efek psikologis dari klaim semacam ini sering kali lebih dahsyat daripada aksi nyata di lapangan.

Rentetan Insiden dan Eskalasi Konflik

Ketegangan yang terjadi saat ini bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Ia merupakan puncak dari akumulasi insiden kekerasan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir di kawasan Wamena dan sekitarnya. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah penembakan yang terjadi dalam rangkaian Festival Lembah Baliem, sebuah peristiwa yang seharusnya menjadi ajang promosi budaya, namun berubah menjadi momen mencekam.

Dalam siaran pers yang sama, kelompok tersebut juga mengungkit kembali sejumlah bentrokan dengan aparat pada tahun-tahun sebelumnya. Mereka menggunakan peristiwa-peristiwa lama itu sebagai justifikasi atas rencana aksi balasan yang mereka klaim akan dilakukan. Pola narasi seperti ini kerap digunakan untuk membangun legitimasi di hadapan pendukungnya, sekaligus menanamkan rasa takut di kalangan lawan.

Prioritas Keselamatan Warga

Melihat eskalasi ancaman ini, aparat keamanan di Papua Pegunungan menghadapi tugas yang tidak ringan. Mereka tidak hanya dituntut untuk mengamankan objek vital dan jalannya upacara, tetapi juga harus memastikan keselamatan warga sipil yang menjadi sasaran teror psikologis ini. Langkah pengamanan yang presisi dan humanis menjadi kata kunci agar perayaan kemerdekaan dapat berlangsung tanpa mengorbankan nyawa rakyat.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak TNI/Polri mengenai langkah konkret yang akan diambil untuk merespons ancaman tersebut. Namun, yang jelas, situasi ini menuntut kewaspadaan tinggi dari semua pihak, terutama bagi warga yang tinggal di daerah rawan konflik.