PARADAPOS.COM - Sanaa, 10 Agustus 2026 – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan peringatan keras bahwa Yaman berada di ambang perang skala besar. Risiko ini muncul setelah eskalasi militer antara pemberontak Houthi dan Arab Saudi memanas, mengancam gencatan senjata yang telah bertahan sejak April 2022. Utusan Khusus PBB untuk Yaman, Hans Grundberg, menyatakan bahwa situasi terbaru tidak hanya membahayakan perdamaian yang rapuh, tetapi juga berpotensi menyeret negara itu ke dalam konflik regional yang lebih luas pasca runtuhnya kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran.
Peringatan ini disampaikan di tengah meningkatnya saling serang yang dimulai dari insiden di Bandara Sanaa hingga meluas ke serangan darat dan laut. Rakyat Yaman kembali dihadapkan pada prospek konflik berkepanjangan yang menghancurkan, sementara upaya diplomatik terus digencarkan untuk meredam ketegangan.
Ancaman Nyata di Tengah Runtuhnya Diplomasi
Hans Grundberg, dalam pernyataannya yang dikutip pada Senin, 10 Agustus 2026, menegaskan bahwa situasi saat ini adalah yang paling berbahaya sejak gencatan senjata dimulai. Ia menggarisbawahi bahwa eskalasi terbaru tidak hanya mengancam capaian perdamaian, tetapi juga dapat memicu konfrontasi regional dengan konsekuensi yang menghancurkan bagi warga sipil.
"Yaman saat ini menghadapi risiko kembalinya konflik berskala besar yang lebih tinggi dibandingkan kapan pun sejak gencatan senjata yang dimediasi PBB pada April 2022," ujarnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa eskalasi tersebut dapat "mengancam capaian gencatan senjata 2022 sekaligus menyeret negara itu ke konfrontasi regional yang lebih luas, dengan konsekuensi yang menghancurkan bagi rakyat Yaman." Grundberg menyebutkan bahwa pihaknya telah melakukan pembicaraan intensif dengan berbagai pihak di Yaman dan negara-negara kawasan untuk mencegah situasi semakin memburuk. Upaya diplomasi ini, menurutnya, merupakan langkah terakhir untuk menghindari bencana kemanusiaan yang lebih besar.
Pemicu: Serangan di Bandara Sanaa
Gelombang eskalasi terbaru bermula pada 13 Juli lalu. Serangan udara Arab Saudi menghantam landasan Bandara Sanaa, sebuah tindakan yang secara efektif menggagalkan pendaratan pesawat Iran yang membawa delegasi senior Houthi. Insiden ini menjadi titik didih yang mempercepat spiral kekerasan.
Sejumlah pejabat pemerintah Yaman dan Houthi, yang berbicara dengan syarat anonim, mengungkapkan bahwa kelompok Houthi merasa lebih percaya diri setelah perang antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Mereka kini menuntut konsesi politik dan ekonomi dari Arab Saudi, termasuk pencabutan blokade terhadap wilayah yang mereka kuasai. Tuntutan ini disampaikan di tengah meningkatnya ketegangan regional.
Menariknya, delegasi Houthi tersebut akhirnya tetap terbang menggunakan maskapai Iran Mahan Air, yang berada di bawah sanksi Amerika Serikat. Langkah ini dianggap sebagai provokasi dan memicu serangan koalisi pimpinan Arab Saudi yang melumpuhkan Bandara Sanaa. Namun, seorang pejabat negara Teluk mengungkapkan bahwa koalisi kemudian mengizinkan pesawat tersebut mendarat di Kota Hodeidah melalui mediasi Oman, sebuah langkah yang diambil untuk mencegah eskalasi lebih lanjut.
Serangan Balasan dan Perubahan Strategi
Setelah insiden di Bandara Sanaa, situasi dengan cepat meningkat. Houthi melancarkan serangan terhadap Bandara Abha di Arab Saudi dan mengumumkan blokade terhadap pelayaran Saudi di Laut Merah. Kelompok itu juga menyerang kapal dan fasilitas minyak Arab Saudi, menunjukkan perluasan target operasi mereka.
Sebagai balasan, koalisi pimpinan Arab Saudi menggempur Hodeidah dan Pulau Kamaran serta memperkuat pasukan pemerintah Yaman di garis depan. Pertempuran darat pun mengancam untuk kembali pecah. Mengantisipasi kemungkinan ofensif darat, Houthi kemudian meluncurkan puluhan rudal dan drone ke sejumlah pangkalan militer di Yaman tengah dan selatan, yang menewaskan puluhan tentara dan warga sipil. Kelompok itu juga menyerang Kota Mokha hingga merusak pelabuhan strategis yang masih dikuasai pemerintah Yaman.
Analis senior International Crisis Group, Ahmed Nagi, menilai eskalasi ini menunjukkan perubahan strategi yang signifikan dari Houthi. Jika sebelumnya mereka berfokus pada isu-isu pembangunan kepercayaan seperti pembayaran gaji pegawai negeri, kini kelompok tersebut lebih menekankan klaim kedaulatan atas wilayah udara, pelabuhan, dan perairan Yaman.
Menurut Nagi, langkah itu meningkatkan taruhan politik dan membuat peluang kompromi di masa depan menjadi jauh lebih sulit. "Mereka tidak lagi hanya berbicara tentang gaji, tetapi tentang siapa yang menguasai wilayah," ujarnya. Perubahan ini, lanjutnya, menunjukkan bahwa Houthi bermain untuk kepentingan jangka panjang dan menempatkan diri mereka sebagai kekuatan yang harus diperhitungkan dalam peta politik regional.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Organisasi Hukum Desak MA Terbitkan Aturan Batas Praperadilan Usai Roy Suryo Dinilai Sengaja Mengulur Perkara
Pemerintah Fokuskan Penanganan Karhutla di Enam Provinsi, Kerahkan 43 Helikopter Water Bombing
KPK Tahan Empat Tersangka Korupsi Pengadaan Iklan Bank BJB, Negara Rugi Rp223,6 Miliar
Polres Kuningan Tangkap Pria yang Tega Bunuh Ibu Kandung dan Buang Jasadnya ke Sumur