PARADAPOS.COM - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah melakukan pendalaman terhadap dugaan pelanggaran yang melibatkan sejumlah kapal tuna di Pelabuhan Umum Benoa, Bali. Langkah ini diambil di tengah posisi strategis pelabuhan tersebut sebagai salah satu sentra perikanan tuna nasional. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Lotharia Latif, di Jakarta pada Selasa, menyatakan bahwa proses verifikasi ini merupakan tindak lanjut atas berbagai masukan publik, termasuk laporan investigasi media serta informasi dari nelayan, pelaku usaha, akademisi, dan organisasi masyarakat. Menurut Latif, masukan dari berbagai elemen masyarakat tersebut diapresiasi sebagai wujud nyata pengawasan bersama. Ia menekankan bahwa tujuan utamanya adalah memastikan pemanfaatan sumber daya perikanan berjalan secara berkelanjutan, akuntabel, dan memiliki ketertelusuran yang jelas. Pendalaman ini pun dilakukan secara kolaboratif bersama Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP). Verifikasi Menyeluruh Status Kapal dan Perizinan Dalam proses pemeriksaan yang tengah berjalan, KKP tidak hanya berfokus pada satu aspek. Tim gabungan akan memeriksa secara menyeluruh status perizinan, registrasi kapal pada organisasi pengelola perikanan regional, serta mencocokannya dengan aktivitas nyata kapal di lapangan. Langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada celah pelanggaran yang lolos dari pengawasan. "Setiap nama kapal yang disebut kami perlakukan sebagai objek verifikasi. Apabila terbukti melanggar, kami tindak sesuai ketentuan tanpa membeda-bedakan pelakunya," ujar Latif. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pemeriksaan tersebut mencakup beberapa poin krusial. Pertama, validasi status Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) atau Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI). Kedua, pengecekan registrasi kapal dalam daftar Record of Authorised Vessels (RAV) Indian Ocean Tuna Commission (IOTC). Ketiga, evaluasi kesesuaian antara dokumen dan aktivitas penangkapan yang dilakukan di lapangan. Sanksi Tegas dan Peran Historis Benoa Latif menegaskan komitmennya untuk menindak tegas setiap pelanggaran yang terbukti. Konsekuensi yang dijatuhkan pun berlapis, mulai dari denda administratif, pembekuan izin, hingga pencabutan izin usaha bagi pelanggar berat. Penegasan ini menjadi sinyal kuat bahwa KKP serius memberantas praktik ilegal di sektor perikanan. Pelabuhan Benoa sendiri memiliki sejarah panjang dalam industri perikanan tuna Indonesia, khususnya untuk kapal dengan alat tangkap rawai. Berdasarkan laporan Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF) berjudul Analisis Rantai Pasok & Rantai Nilai Produk Tuna Indonesia di Pasar Global dari Segmen Industri Perikanan Tuna (Rawai di Benoa), pelabuhan ini telah menjadi basis industri perikanan rawai tuna sejak pertengahan 1970-an. Dalam beberapa tahun terakhir, kontribusinya sangat signifikan, bahkan disebut mencakup lebih dari setengah total pendaratan tuna di Indonesia. Tingginya aktivitas ekonomi di pelabuhan ini sayangnya juga diiringi dengan munculnya dugaan praktik illegal, unreported and unregulated fishing (IUUF) oleh sebagian kecil armada. Kondisi inilah yang mendorong KKP untuk memperketat pengawasan. Pengawasan Terpadu dan Modernisasi Sistem Untuk memastikan kepatuhan dan ketertelusuran perikanan tuna, KKP menerapkan strategi pengawasan terpadu. Langkah-langkah yang dilakukan antara lain pemeriksaan dokumen perizinan, verifikasi log book penangkapan, pemeriksaan fisik kapal di pelabuhan, serta pemantauan pergerakan kapal melalui Vessel Monitoring System (VMS). Selain itu, ketertelusuran hasil tangkapan juga menjadi perhatian utama dalam setiap pemeriksaan. Di sisi lain, KKP juga aktif memperbarui data kapal Indonesia pada RAV IOTC. Pembaruan ini disinkronkan langsung dengan sistem perizinan nasional untuk memastikan akurasi data. Ke depannya, Latif menyampaikan rencana ambisius untuk membangun sistem registrasi terintegrasi secara otomatis. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi proses manual yang rentan kesalahan dan meminimalkan potensi manipulasi data. Komitmen pengawasan ini telah membuahkan hasil. Hingga semester I 2026, KKP mencatat telah menindak 87 kapal perikanan Indonesia yang melanggar ketentuan perizinan dan jalur tangkap. Selain itu, sanksi administratif dan pidana kelautan dan perikanan telah dikenakan terhadap 242 kasus, menunjukkan konsistensi penegakan hukum di sektor ini.