Netanyahu Resmi Tolak Rencana Perdamaian Gaza 15 Poin Bentukan Trump, Tegaskan IDF Tak Mundur Sebelum Hamas Dilucuti

PARADAPOS.COM - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara resmi menolak dokumen 15 poin rencana perdamaian Gaza yang diusulkan Board of Peace (BoP), lembaga bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Penolakan tersebut disampaikan dalam rapat kabinet pada Minggu, 9 Agustus 2026, dengan pernyataan tegas bahwa militer Israel (IDF) tidak akan menarik pasukan dari Gaza sebelum Hamas dilucuti senjatanya secara menyeluruh. Sikap ini sekaligus menegaskan kembali penolakan Netanyahu terhadap pembentukan negara Palestina, di tengah tekanan koalisi sayap kanan dan kekhawatiran akan skema bertahap yang dinilai tidak menjamin demiliterisasi total.

Keputusan ini langsung memicu ketegangan diplomatik, mengingat rencana BoP yang diumumkan akhir Juli 2026 justru mengaitkan pelucutan senjata Hamas secara bertahap dengan penarikan pasukan Israel secara bertahap dari wilayah kantong Gaza. Perbedaan fundamental mengenai urutan langkah inilah yang menjadi pokok kebuntuan.

Pernyataan Tegas Netanyahu di Hadapan Kabinet

Dalam suasana rapat yang tampak alot, Netanyahu tidak memberi ruang tafsir atas sikapnya. Ia membacakan pernyataan yang langsung mematahkan asumsi banyak pihak yang berharap ada kelonggaran dari pihak Israel.

"Israel menolak dokumen 15 poin tersebut. IDF tidak akan melakukan penarikan pasukan apa pun sampai Hamas benar-benar dilucuti senjatanya," tegas Netanyahu.

Pernyataan itu bukan sekadar penolakan prosedural. Netanyahu menekankan bahwa pelucutan senjata yang dimaksud harus bersifat nyata dan terverifikasi, bukan sekadar formalitas di atas kertas. Ia bahkan menggarisbawahi cakupan pelucutan yang diminta, mulai dari senjata berat, senjata ringan, hingga seluruh persenjataan yang dimiliki kelompok tersebut.

"Kami berbicara tentang pelucutan senjata yang sesungguhnya, bukan pelucutan senjata fiktif," ujarnya.

Substansi Rencana 15 Poin yang Ditolak

Secara garis besar, rencana BoP menawarkan kerangka yang berjenjang. Setelah fase pelucutan senjata dan penarikan pasukan berjalan paralel, administrasi Gaza akan diserahkan kepada komite teknokrat Palestina yang didukung internasional. Proses ini kemudian diikuti dengan program rekonstruksi besar-besaran dan pengerahan International Stabilization Force untuk menjaga keamanan.

Namun, bagi Netanyahu, urutan tersebut tidak dapat diterima. Ia bersikeras bahwa penarikan pasukan Israel tidak akan dimulai sebelum Hamas dilucuti sepenuhnya. Sikap ini sekaligus menutup pintu bagi skenario apa pun yang mengarah pada pembentukan negara Palestina di masa depan.

"Selama saya menjadi perdana menteri, tidak akan ada negara Palestina, baik di Gaza maupun di Yudea dan Samaria. Bukan 'Fatahstan' maupun 'Hamastan'," katanya.

Tekanan Politik Domestik di Balik Penolakan

Penolakan ini tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik internal Israel. Netanyahu berada di bawah tekanan kuat dari partai-partai koalisi sayap kanan yang selama ini menjadi penopang pemerintahannya. Mereka mengkhawatirkan skema bertahap yang ditawarkan BoP justru memberi ruang bagi Hamas untuk mempertahankan kemampuan militernya.

Menteri Keuangan Bezalel Smotrich menjadi salah satu tokoh yang paling vokal menyambut baik pernyataan Netanyahu. Menurutnya, peta jalan BoP bertolak belakang dengan tujuan perang Israel yang telah dideklarasikan sejak awal, yakni menghancurkan Hamas secara militer, sipil, dan sebagai otoritas pemerintahan.

Para pejabat keamanan Israel juga menyuarakan kekhawatiran serupa. Mereka menilai mekanisme bertahap yang diusulkan BoP berisiko membuat Hamas tetap memiliki kemampuan militer yang signifikan. Oleh karena itu, mereka menginginkan pelucutan senjata total terlebih dahulu sebagai prasyarat mutlak, baru kemudian membahas penarikan pasukan.

Respons Amerika Serikat dan Kelanjutan Proses

Meski sikapnya keras, Netanyahu mengakui bahwa komunikasi dengan pihak Amerika Serikat masih terus berlangsung. Namun, ia menegaskan bahwa Israel akan berdiri teguh pada kepentingan keamanannya dan tidak akan mengorbankan prinsip tersebut demi kesepakatan yang dianggapnya setengah hati.

Sementara itu, Board of Peace menyatakan rencana 15 poin mereka tetap berlaku dan proses negosiasi tidak berhenti. Nickolay Mladenov, selaku High Representative for Gaza BoP, menegaskan bahwa opsi yang ditawarkan pihaknya merupakan satu-satunya jalan agar tragedi kemanusiaan seperti peristiwa 7 Oktober tidak terulang kembali. Ia mengingatkan bahwa tanpa kerangka yang jelas, risiko eskalasi baru akan selalu mengintai.