Pramono Anung: Tantangan Jakarta Tak Hanya Infrastruktur, tapi juga Kesenjangan Sosial hingga Degradasi Moral

PARADAPOS.COM - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa tantangan utama Jakarta dalam transformasinya menuju kota global tidak hanya terbatas pada pembangunan fisik dan pertumbuhan ekonomi. Dalam pernyataannya di Jakarta, ia menyoroti persoalan kesenjangan sosial, disinformasi, polarisasi, hingga degradasi moral sebagai pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama. Pernyataan ini disampaikan Pramono di sela-sela kegiatannya, Selasa, 11 Agustus 2026, menegaskan bahwa penguatan kohesi sosial dan harmoni di tengah keberagaman menjadi fondasi penting yang tak bisa ditawar. Menghadapi kompleksitas tersebut, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memilih untuk tidak berjalan sendiri. Sinergi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) disebut sebagai salah satu kunci utama. Langkah ini dinilai strategis untuk memastikan bahwa denyut perkembangan Jakarta sebagai pusat bisnis dan perdagangan global tetap berpijak pada nilai-nilai keagamaan dan kebangsaan yang kuat. Bukan Sekadar Infrastruktur Pramono menggarisbawahi bahwa definisi kota global di era sekarang jauh lebih luas dari sekadar gedung pencakar langit atau kelancaran lalu lintas. Menurutnya, ketahanan sebuah kota besar justru diuji dari kemampuannya mengelola perbedaan. "Tantangannya bukan hanya soal infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga kesenjangan sosial, disinformasi, polarisasi, degradasi moral, serta bagaimana menjaga harmoni dalam keberagaman,” ujarnya. Kalimat itu seolah menjadi alarm bahwa pembangunan manusia dan moralitas publik harus berjalan beriringan dengan pembangunan fisik. Di tengah derasnya arus informasi dan tingginya persaingan global, justru nilai-nilai kebersamaan yang kerap menjadi perekat paling efektif. Menjembatani Pemerintah dan Umat Lebih jauh, Pramono berharap MUI tidak berhenti di level elit, melainkan hadir hingga ke akar rumput. Ia menilai peran MUI sebagai mitra dialog pemerintah sangat krusial, terutama dalam menyampaikan aspirasi warga dan memberikan masukan konstruktif terhadap kebijakan publik. "MUI diharapkan hadir sampai ke tingkat masyarakat, menjadi jembatan antara pemerintah dan umat, menyampaikan aspirasi masyarakat, memberi masukan terhadap kebijakan, serta terus memperbarui metode dakwah agar relevan dengan kehidupan masyarakat Jakarta yang modern, plural, dan digital," tuturnya. Permintaan ini datang di tengah perubahan perilaku masyarakat yang semakin melek teknologi. Dakwah yang relevan, lanjutnya, tidak bisa lagi menggunakan cara-cara lama yang monoton. Dibutuhkan pendekatan baru yang mampu menyentuh generasi muda yang tumbuh di lingkungan digital. Peta Jalan Keumatan 2025–2030 Komitmen Pemprov DKI untuk memperkuat kolaborasi ini bukan sekadar wacana. Pramono menambahkan, salah satu wujud nyatanya adalah penyusunan peta jalan keumatan Jakarta untuk periode 2025–2030. Dokumen ini rencananya akan diintegrasikan langsung dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Selain itu, penguatan kerukunan juga dilakukan bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Pramono juga menegaskan bahwa ruang bagi MUI untuk menjadi mitra yang kritis dan konstruktif akan terus dibuka lebar. Ini penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang lahir tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga mendapatkan legitimasi moral dari masyarakat.