UNESCO: 2,4 Juta Anak Perempuan Afghanistan Kehilangan Akses Pendidikan Menengah sejak Taliban Berkuasa

PARADAPOS.COM - Sebuah laporan terbaru dari UNESCO mengungkap fakta yang memprihatinkan: sekitar 2,4 juta anak perempuan di Afghanistan telah kehilangan akses ke pendidikan menengah sejak Taliban mengambil alih kekuasaan pada tahun 2021. Kebijakan larangan bersekolah bagi perempuan ini menjadikan Afghanistan satu-satunya negara di dunia yang menutup pintu pendidikan menengah dan tinggi bagi mereka. Laporan yang dirilis pada Selasa, 11 Agustus 2026 ini juga menyoroti dampak jangka panjang yang mengancam masa depan negara tersebut, tidak hanya di bidang pendidikan tetapi juga ekonomi dan sosial. Angka di Balik Larangan yang Meluas Data dari badan PBB untuk pendidikan ini menunjukkan bahwa lebih dari dua juta anak usia sekolah dasar juga tidak mengenyam pendidikan. Kondisi ini disebut-sebut sebagai akibat langsung dari kebijakan dan pembatasan yang terus diberlakukan terhadap anak perempuan dan perempuan di Afghanistan. UNESCO menilai situasi ini bukan sekadar masalah akses, melainkan sebuah kemunduran besar yang akan terasa dalam beberapa dekade ke depan. "Hal ini berisiko membuat Afghanistan terjebak dalam puluhan tahun hilangnya potensi, semakin parahnya kemiskinan, dan kerugian yang tidak dapat dipulihkan," ujar perwakilan UNESCO dalam pernyataan resminya. Bertentangan dengan Janji Awal Taliban Yang menarik, kebijakan ini bertolak belakang dengan pernyataan Taliban saat mereka kembali merebut kekuasaan pada 2021. Kala itu, mereka berjanji bahwa perempuan tetap akan diizinkan bekerja dan menempuh pendidikan, dengan alasan ketentuan tersebut sesuai dengan syariat Islam. "Perempuan akan diberikan semua hak mereka, baik di tempat kerja maupun dalam kegiatan lainnya, karena perempuan adalah bagian penting dari masyarakat," kata juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid kala itu. Namun realitasnya, setelah berkuasa, Taliban justru secara bertahap memperketat pembatasan terhadap perempuan. Mulai dari larangan masuk universitas hingga penutupan sekolah menengah untuk anak perempuan. Janji yang pernah disampaikan di depan publik itu kini tinggal kenangan. Ancaman Ekonomi dan Sosial yang Mengintai Dampak dari kebijakan ini tidak berhenti di ruang kelas. UNESCO memperkirakan larangan pendidikan menengah dan tinggi bagi perempuan dapat memicu keluarnya hingga 600.000 perempuan dari angkatan kerja pada tahun 2066. Angka ini tentu bukan sekadar statistik, melainkan potensi hilangnya separuh tenaga produktif bangsa. Dari sisi ekonomi, potensi kerugian pendapatan negara diperkirakan mencapai US$9,6 miliar atau setara dengan S$12,3 miliar. Ini adalah angka yang sangat besar untuk negara yang sedang berjuang keluar dari krisis berkepanjangan. Lebih jauh lagi, pembatasan akses pendidikan ini juga disebut-sebut meningkatkan risiko pernikahan dini bagi anak perempuan. Tanpa pendidikan, banyak keluarga mungkin melihat pernikahan sebagai satu-satunya opsi untuk masa depan anak-anak mereka, sebuah siklus yang sulit diputus. Pendidikan sebagai Kunci Pembangunan UNESCO menegaskan bahwa pendidikan perempuan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan sumber daya manusia. Dengan terus berlanjutnya larangan ini, generasi muda Afghanistan akan kehilangan kesempatan untuk berkontribusi pada pembangunan negaranya sendiri. Situasi di lapangan menunjukkan bahwa krisis ini bukan hanya tentang bangku sekolah yang kosong, tetapi tentang masa depan sebuah generasi yang terancam. Tanpa akses pendidikan, impian jutaan anak perempuan Afghanistan untuk menjadi dokter, guru, atau pemimpin masa depan, perlahan-lahan sirna. (Razaqa Hariz)