Kemendagri: Realisasi Belanja Daerah Capai Rp538,6 Triliun per Juli, Serapan Naik Tipis di Tengah Tekanan PAD

PARADAPOS.COM - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat realisasi belanja daerah mencapai Rp538,6 triliun hingga 31 Juli 2026, atau setara 42,5 persen dari target. Angka ini menunjukkan perbaikan tipis dibanding periode yang sama tahun lalu yang berada di posisi 41,7 persen, meski secara nominal lebih rendah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan bahwa tambahan anggaran dari pemerintah pusat sebesar Rp18,9 triliun telah dikucurkan untuk membantu daerah, terutama dalam memenuhi kewajiban pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Jakarta, pertengahan Agustus 2026, menjadi momen penting bagi pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi anggaran. Data yang dirilis Kemendagri ini menjadi sinyal awal bagaimana daya serap fiskal di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota berjalan di tengah dinamika ekonomi nasional. Yang menarik, kenaikan serapan ini terjadi di tengah tantangan pendapatan asli daerah (PAD) yang justru terkoreksi.

Kenaikan Serapan dan Sumber Dana Tambahan

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam program Breaking News Metro TV, Jumat, 14 Agustus 2026, Tito Karnavian mengonfirmasi bahwa proporsi belanja daerah hingga akhir Juli lalu mencapai 42,5 persen. "Ini lebih tinggi dibanding tahun lalu, pada periode yang sama, 31 Juli 2025 sebanyak 41,7 persen. Meskipun angkanya sedikit tinggi, Rp576 triliun," jelasnya di hadapan awak media.

Ia melanjutkan, realisasi belanja tersebut tidak hanya bersumber dari Transfer Keuangan Daerah (TKD) rutin. Ada suntikan segar dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang disalurkan melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 5 Agustus 2026. Dana tambahan sebesar Rp18,9 triliun ini menjadi instrumen penting untuk menjaga likuiditas kas daerah di tengah kebutuhan operasional yang meningkat.

Prioritas Pembayaran Gaji PPPK

Fokus utama pemanfaatan belanja daerah saat ini diarahkan untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran pegawai, khususnya honorarium bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Tito mengungkapkan bahwa sebagian besar permasalahan gaji telah teratasi, namun masih ada pekerjaan rumah yang tersisa. "Sebagian besar masalahnya, saya kira untuk pembayaran belanja pegawai hampir semuanya bisa diatasi. Ada beberapa yang sedang kita evaluasi, 26 daerah," tuturnya.

Evaluasi terhadap 26 daerah tersebut menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada lagi keterlambatan pembayaran yang berdampak pada kesejahteraan tenaga pendidik, kesehatan, dan fungsional lainnya di daerah.

Kontraksi Pendapatan Asli Daerah

Di sisi lain, terdapat catatan tersendiri dari sisi pendapatan. Meski belanja menunjukkan akselerasi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) justru mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Hingga 31 Juli 2026, total PAD yang terkumpul baru mencapai Rp606,8 triliun. "Ini sedikit lebih rendah dibanding dengan 31 Juli 2025, pada waktu yang sama, Rp691,8 triliun," ucap Tito dalam kesempatan yang sama.

Kondisi ini menggambarkan adanya tekanan pada aktivitas ekonomi lokal yang berdampak pada penerimaan pajak dan retribusi daerah. Meski demikian, pemerintah optimistis dengan adanya tambahan dana dari pusat, ruang fiskal daerah tetap terjaga untuk menggerakkan roda pembangunan hingga akhir tahun anggaran.