PARADAPOS.COM - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), angkat bicara soal kerusuhan yang mewarnai peringatan 21 tahun perdamaian Aceh di Banda Aceh, Sabtu (15/8). Ia menilai aksi tersebut bukan cerminan keinginan mayoritas masyarakat Aceh yang selama ini menikmati buah perdamaian pasca-MoU Helsinki. JK menduga ada provokasi dari kelompok kecil yang tidak puas dengan dinamika politik internal Aceh.
Momen peringatan yang seharusnya khidmat itu berubah ricuh. Padahal, rangkaian acara diawali dengan doa dan zikir bersama di Masjid Baiturrahman. JK, yang hadir dalam peringatan tersebut, menyayangkan insiden ini terjadi tepat di hari bersejarah bagi tanah rencong.
"Jadi, awalnya itu sebenarnya peringatan ke-21. Kebetulan MoU Helsinki itu ditandatangani pada tanggal 15 Agustus tahun 2005. Nah, ini sekarang sudah artinya 21 tahun. Diperingati dengan doa, dengan zikir di Masjid Baiturrahman," kata JK di kediamannya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Sabtu (15/8).
Suasana damai itu terusik ketika sekelompok massa turun berdemo. Yang lebih memprihatinkan, aksi tersebut disebut-sebut sempat mengganti bendera. Namun, JK menekankan bahwa bendera Merah Putih tetap berkibar dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan 17 Agustus.
"Timbullah kemudian demo dan malah mengganti bendera itu ke bendera Merah Putih yang disebarkan karena juga dalam rangka peringatan 17 Agustus di sana," ungkapnya.
Bukan Penolakan Terhadap Pemerintah Pusat
JK dengan tegas membantah anggapan bahwa kerusuhan ini merupakan bentuk penolakan masyarakat Aceh terhadap Jakarta. Menurut pengamatannya, akar persoalan lebih kepada ketidakpuasan segelintir kelompok di internal Aceh. Ia menyebut aksi ini sebagai ekspresi kekecewaan yang dieksploitasi pihak-pihak tertentu.
"Ini adalah ekspresi antara ketidaksenangan dan juga keinginan yang masih ada kelompok-kelompok, walaupun kecil, tetapi dapat memprovokasi masyarakat di sana," ujarnya.
Situasi semakin rumit karena sejumlah tokoh kunci Aceh tengah berada di luar negeri. Gubernur Aceh Muzakir Manaf diketahui sedang menjalani pengobatan di Kuala Lumpur. Sementara itu, Wali Nanggroe Aceh Malik Mahmud juga berada di Penang untuk keperluan serupa. Ketiadaan figur-figur sentral ini dinilai memperbesar peluang provokasi.
"Jadi hampir tidak ada pimpinan yang berpengaruh berada di Banda Aceh pada saat ini. Hanya wakil gubernur dan tentu pihak kepolisian," beber JK.
Dinamika Politik Internal Aceh
Lebih jauh, JK memaparkan konteks politik pasca-konflik. Dalam dua dekade terakhir, banyak mantan kombatan yang kini memimpin pemerintahan Aceh melalui pemilu demokratis. Pemerintah pusat, lanjut dia, selalu menghormati pilihan politik tersebut sebagai bagian dari proses demokrasi.
Namun, kepemimpinan yang lahir dari mekanisme itu tak luput dari potensi ketidakpuasan. JK melihat insiden ini sebagai konsekuensi dari dinamika tersebut, bukan sebagai ancaman terhadap keutuhan NKRI.
"Namun mungkin ada ketidakpuasan dalam hal ini, maka terjadilah kejadian tadi," jelasnya.
Perdamaian Tetap Harga Mati
Kendati ada gejolak, JK tetap optimistis. Ia mengulang kembali keyakinannya bahwa mayoritas rakyat Aceh sangat menghargai perdamaian. Baginya, 21 tahun adalah bukti nyata bahwa jalur damai membawa kemajuan yang tak terbantahkan.
"Rakyat Aceh selalu ingin damai dibanding dengan kejadian pada konflik itu. Perdamaian ini telah membawa kemajuan, ekonomi masyarakat berkembang lebih baik, kebebasan, pendidikan, dan sosial jauh lebih baik dibanding sebelumnya," pungkasnya.
Ia berharap aparat keamanan dapat bertindak tegas namun bijak, dan tokoh masyarakat ikut menenangkan situasi agar peringatan kemerdekaan di Aceh tetap berlangsung kondusif.
Editor: Clara Salsabila
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
KPK Pastikan Status Mahasiswa Baru Unsoed Tak Terdampak Kasus Dugaan Pemerasan
KJRI Houston Putar Perdana Film Animasi Jumbo untuk Rayakan HUT ke-81 RI
Polisi Tembus Tujuh Titik Terisolir di NTT Usai Gempa, Distribusi Bantuan Terhambat Medan Ekstrem
Manchester United Sepakati Transfer Carlos Baleba dari Brighton Senilai Rp1,5 Triliun