Wakil Katib PWNU DKI Jakarta: Pemilihan Langsung Ketum PBNU Perlu Dikaji Ulang, AHWA Lebih Sesuai Tradisi Syura

PARADAPOS.COM - Wakil Katib Syuriyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta, KH Taufik Damas, menyatakan bahwa wacana pemilihan Ketua Umum PBNU secara langsung perlu dikaji ulang. Ia menilai mekanisme Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) lebih sesuai dengan tradisi syura (musyawarah) yang telah mengakar di NU. Pernyataan ini disampaikan dalam keterangan resminya pada Minggu, 16 Agustus 2026, sebagai respons atas wacana perubahan mekanisme suksesi kepemimpinan di tubuh organisasi. Menurut KH Taufik, gagasan pemilihan langsung kerap kali muncul sebagai wacana modernisasi. Namun, ia menekankan bahwa NU bukanlah entitas politik yang berporos pada kompetisi elektoral. Organisasi yang lahir dari rahim pesantren ini memiliki akar budaya yang kuat dalam nilai-nilai Ahlussunnah wal Jama'ah, di mana kepemimpinan dipandang sebagai amanah kolektif yang lahir dari kebijaksanaan para ulama. "Ketua Umum PBNU semestinya lahir dari syura (musyawarah) dan hikmah para ulama, bukan dari kompetisi suara. AHWA menjaga agar kepemimpinan NU ditentukan dengan pertimbangan ilmu, akhlak, keteladanan, dan kemaslahatan," kata KH Taufik Damas dalam keterangannya, Minggu, 16 Agustus 2026. Mengapa AHWA Dinilai Lebih Relevan? KH Taufik menjelaskan bahwa mekanisme AHWA bukanlah sekadar proses administratif, melainkan wujud penghidupan kembali tradisi musyawarah dalam memilih pemimpin. Sistem ini, menurutnya, dirancang untuk memastikan bahwa kursi kepemimpinan tertinggi tidak jatuh ke tangan seseorang hanya karena popularitas semata. "Ada dimensi keilmuan, moralitas, akhlak, keteladanan, dan kemampuan menjaga kemaslahatan jam'iyyah yang perlu menjadi pertimbangan utama," ujar tokoh muda NU alumni Al-Azhar, Mesir ini. Ia menambahkan, kepemimpinan dalam NU memiliki bobot tanggung jawab yang berbeda dengan jabatan publik pada umumnya. Seorang pemimpin NU tidak hanya mengurus administrasi organisasi, tetapi juga menjadi rujukan moral dan keilmuan bagi jutaan warga. Oleh karena itu, proses pemilihannya tidak bisa disamakan dengan sekadar menghitung suara terbanyak. Potensi Polarisasi yang Harus Dihindari Salah satu kekhawatiran terbesar yang disampaikan KH Taufik adalah masuknya kultur kontestasi elektoral ke dalam tubuh NU. Ia mengingatkan bahwa pemilihan langsung berpotensi memicu kampanye, pembentukan kubu, mobilisasi dukungan, hingga persaingan berbasis sentimen personal. "Jangan sampai proses memilih pemimpin justru membuat warga NU terbelah dalam kubu-kubu dukungan. NU memiliki tradisi ukhuwah, adab, dan penghormatan kepada para ulama yang harus tetap dijaga," tukasnya. Menurutnya, sejarah panjang NU telah membuktikan bahwa persatuan adalah modal utama dalam menghadapi berbagai tantangan zaman. Jika proses demokrasi internal justru mengorbankan nilai ukhuwah, maka hal itu akan menjadi ironi besar bagi organisasi yang selama ini dikenal sebagai perekat bangsa. Menjaga Jati Diri di Tengah Arus Modernisasi Dalam pandangan KH Taufik, AHWA bukanlah mekanisme kuno yang tertinggal zaman. Justru, sistem ini tetap relevan untuk menjaga proses pemilihan kepemimpinan tetap berada dalam kerangka musyawarah, hikmah, dan kearifan ulama. Ia menegaskan bahwa menjaga tradisi ini adalah bagian dari ikhtiar mempertahankan jati diri NU sebagai jam'iyyah diniyyah ijtima'iyyah. "Menjaga AHWA bukan berarti menolak demokrasi. Yang kita jaga adalah agar demokrasi yang digunakan di NU tidak tercerabut dari tradisi dan watak NU sendiri," tegasnya. Ia juga menekankan bahwa mekanisme AHWA tidak lantas menutup ruang aspirasi warga NU. Aspirasi tersebut tetap dapat disalurkan melalui mekanisme representatif dalam muktamar, kemudian dimusyawarahkan bersama oleh para ulama yang memiliki kapasitas keilmuan dan moral. Kepemimpinan sebagai Amanah Keilmuan Lebih jauh, KH Taufik menggarisbawahi bahwa kepemimpinan di NU adalah amanah keilmuan dan moral, bukan sekadar mandat elektoral. Proses pemilihan yang berbasis syura diharapkan mampu menghasilkan pemimpin yang tidak hanya populer, tetapi juga layak memikul tanggung jawab besar menjaga kemaslahatan umat. "Bagi NU, kepemimpinan adalah amanah keilmuan dan moral, bukan sekadar mandat elektoral. Karena itu, memilih pemimpin melalui syura (musyawarah) dan pertimbangan para ulama lebih sesuai dengan ruh dan tradisi NU," pungkasnya. Di tengah derasnya arus modernisasi dan tuntutan demokratisasi, pandangan ini menjadi pengingat bahwa tidak semua organisasi harus tunduk pada logika elektoral. NU, dengan segala kekhasan tradisinya, justru menunjukkan bahwa musyawarah tetap menjadi jalan terbaik untuk menjaga keseimbangan antara aspirasi publik dan kebijaksanaan para pemuka agama.