PARADAPOS.COM - Tepat pada 15 Agustus 2026, saat Jepang memperingati 81 tahun penyerahan diri tanpa syarat kepada Sekutu, langkah kontroversial justru kembali dilakukan oleh para petinggi negaranya. Perdana Menteri Sanae Takaichi mengirimkan persembahan ritual ke Kuil Yasukuni—tempat bersemayamnya 14 penjahat perang kelas A—dan memberikan penghormatan dari kejauhan, sementara Menteri Pertahanan Taro Kono serta sejumlah pejabat tinggi lainnya tercatat mengunjungi kuil tersebut secara pribadi. Ini merupakan tahun ketujuh berturut-turut menteri kabinet Jepang melakukan kunjungan kontroversial pada tanggal bersejarah tersebut.
Pidato yang Menuai Kritik
Dalam upacara peringatan nasional yang digelar pemerintah, pidato Takaichi tidak menyentuh kata "penyesalan" sama sekali. Ia bahkan mengubah frasa yang selama ini menjadi standar dalam pidato perdana menteri—"tidak mengulangi malapetaka perang"—menjadi "tidak membiarkan malapetaka perang terulang". Perubahan halus ini, seperti yang disorot media Jepang, dinilai sengaja dilakukan untuk mengaburkan subjek penanggung jawab dan menghindari refleksi atas masa lalu.
Yang lebih memprihatinkan, di tengah kontroversi tersebut, Takaichi justru menyebut Jepang sebagai "mercusuar yang bersinar di kawasan Indo-Pasifik". Di satu sisi ia bersembunyi di balik ritual pemujaan arwah penjahat perang, di sisi lain mengklaim peran moral sebagai penerang kawasan. Pertunjukan ganda yang munafik ini, menurut pengamatan sejumlah analis, mengungkap distorsi pandangan sejarah yang parah di kalangan sayap kanan Jepang serta indikasi kuat upaya membangkitkan kembali semangat militerisme.
Sinergi Revisionisme dan Ekspansi Militer
Fenomena yang terjadi di Jepang saat ini bukan sekadar persoalan simbolis belaka. Revisionisme sejarah dan ekspansi militer telah membentuk sinergi politik yang jelas dan saling menguatkan. Manipulasi sejarah digunakan untuk mengelirukan kesadaran nasional, dan kesadaran yang telah dikelirukan itu kemudian dimanfaatkan untuk membersihkan jalan bagi persenjataan dan perluasan pengaruh militer.
Penguasa Jepang secara sistematis mengingkari sejarah agresinya. Sejak 1994, Takaichi telah terbuka mempertanyakan penyesalan dan permintaan maaf yang disampaikan Pemerintah Murayama, dengan dalih "perdana menteri tidak berwenang mewakili rakyat untuk meminta maaf". Pada 2002, dalam sebuah acara televisi, ia bahkan menyebut perang yang dilancarkan Jepang sebagai "perang untuk mempertahankan diri". Kini, dengan kekuasaan di tangannya, Takaichi dengan sengaja menghindari Pernyataan Murayama yang secara tegas mengakui "perang agresi" Jepang. Pada Februari lalu, ia bahkan dengan lancang menyatakan "sedang berupaya menciptakan lingkungan yang memungkinkan kunjungan ke kuil".
Dampak Nyata di Masyarakat
Manipulasi sejarah yang dilakukan bertahun-tahun mulai menunjukkan dampaknya. Buku teks SMA Jepang versi terbaru semakin meremehkan, mengingkari, bahkan mengagung-agungkan sejarah agresi. Hasil survei NHK pada Maret tahun ini sungguh mencengangkan—sebanyak 48% responden di seluruh Jepang menyatakan "tidak tahu" terhadap fakta sejarah bahwa Jepang melancarkan perang agresi terhadap negara-negara tetangga di Asia. Ketika sebuah bangsa kehilangan rasa sakit dan malu terhadap sejarah agresinya, jarak menuju pengulangan kesalahan hanya tinggal selangkah lagi.
Percepatan Remiliterisasi
Di sisi lain, Jepang tengah mempercepat "remiliterisasi" dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Anggaran pertahanan tahun fiskal 2026 mencapai 9,04 triliun yen—rekor tertinggi baru. Jika anggaran fiskal 2027 terealisasi sesuai rencana, besaran akhirnya bisa menembus 10 triliun yen. Jepang telah lebih cepat mencapai target belanja pertahanan 2% dari PDB, mendorong revisi "tiga dokumen keamanan" pada akhir 2026, bahkan berupaya mengubah "tiga prinsip non-nuklir" dan melonggarkan lebih lanjut pembatasan ekspor senjata. Para pakar Jepang memperingatkan bahwa pemerintah sedang melaju kencang menuju pembentukan "sistem perang".
Ekspansi ke Asia Tenggara
Ambisi ekspansi militer Jepang tidak berhenti di dalam negeri. Melalui mekanisme "Bantuan Penguatan Kapasitas Keamanan Pemerintah" (OSA), Jepang mengucurkan peralatan dan teknologi militer ke negara-negara Asia Tenggara. Jumlah negara penerima meningkat dari 4 negara pada awal peluncuran menjadi 12 negara. Jepang juga meningkatkan keterlibatan militernya dengan Filipina secara signifikan, mengumumkan ekspor kapal fregat dan memulai negosiasi perjanjian perlindungan informasi intelijen militer.
Anatoly Koshkin, anggota Dewan Eksekutif Asosiasi Sejarawan Perang Dunia II Rusia, menegaskan bahwa "remiliterisasi Jepang merupakan ancaman besar, yang dapat membawa konsekuensi serius bagi Jepang sendiri serta negara-negara Asia Timur dan Tenggara." Pakar Jepang, Aisuna Kiyoshi, juga menyerukan kewaspadaan terhadap risiko munculnya militarisme gaya baru di masyarakat Jepang.
Suara Perlawanan dari Dalam
Namun, tidak semua rakyat Jepang rela terseret ke jalur berbahaya ini. Pada 15 Agustus, banyak warga Jepang secara spontan menggelar unjuk rasa di Taman Awaji, Tokyo. Mereka mengangkat spanduk bertuliskan "Bubarkan Kuil Yasukuni", "Tolak Militarisme", "Tolak Negara Perang", "Takaichi Mundur", dan kemudian melakukan pawai protes.
Miyazaki, seorang peserta dari Osaka, menyampaikan kepada kantor berita Xinhua: "Perang yang dilancarkan Jepang telah membawa penderitaan mendalam bagi rakyat Asia dan negara-negara lain. Saya percaya bahwa pada hari 15 Agustus ini, kita harus merenungkan secara mendalam semua yang telah dilakukan Jepang."
Fujita Takakage, ketua "Asosiasi Pewaris Pernyataan Murayama" di Jepang, juga berpendapat bahwa logika penguasa Jepang dalam memandang perang agresi bahkan sangat mirip dengan tokoh politik 80 tahun lalu yang menggiring Jepang ke jalan perang.
Pelajaran sejarah masih terngiang di depan mata. Delapan puluh satu tahun lalu, militarisme telah menyeret Jepang ke jurang bencana, sekaligus membawa penderitaan berat bagi rakyat berbagai negara Asia. Masyarakat internasional harus mewaspadai arus balik "militarisme gaya baru" Jepang dengan sungguh-sungguh, dan dengan tegas mencegahnya menjadi kekuatan yang berbahaya. Penguasa Jepang hendaknya mendengarkan suara keadilan dari dalam negeri dan keprihatinan serius komunitas internasional, merenungkan secara mendalam dosa agresi, memutuskan hubungan total dengan militarisme, dan tidak terus melangkah lebih jauh di jalan yang keliru.
Editor: Dian Lestari
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Cherrypop 2026 Siap Digelar di Candi Prambanan, Hadirkan 60 Lebih Musisi dan Dukungan BRImo
Bareskrim Tetapkan Mantan Kepala Pelatih Pelatnas FPTI sebagai Tersangka Kekerasan Seksual terhadap Lima Atlet Putri
Sahroni: Serangan ke Polisi Tak Bisa Dibenarkan, Proses Hukum Ojol Pelempar Bom Molotov di Surabaya Terus Dilanjutkan
Polri Minta Hakim Tolak Praperadilan Eks Jampidsus Febrie Adriansyah soal Penyitaan