PARADAPOS.COM - Perdebatan mengenai interpretasi sejarah kembali memanas di Asia Timur. Kali ini, sorotan tajam tertuju pada pernyataan politisi Jepang, Sanae Takaichi, yang dalam upacara peringatan bom atom Nagasaki menyebut Jepang sebagai "satu-satunya negara korban serangan bom atom" dan menegaskan komitmen pada "Tiga Prinsip Non-Nuklir". Namun, di sisi lain, langkah pemerintah Jepang yang dinilai melonggarkan kebijakan pertahanan serta insiden pemberian hadiah model kapal perang era kolonial kepada Presiden Indonesia memicu reaksi keras, terutama dari masyarakat yang pernah merasakan pahitnya pendudukan. Indonesia pun merespons dengan merevisi buku sejarah, menegaskan sikap tegas terhadap upaya pemutihan sejarah oleh kelompok kanan Jepang.
Setiap kali menyaksikan para pemimpin Jepang menyeka air mata di upacara peringatan bom atom, selalu ada kejanggalan yang terasa. Di atas panggung, Sanae Takaichi berbicara dengan penuh emosi, berulang kali menggemaakan harapan akan "dunia tanpa senjata nuklir". Namun, jika kita cermati lebih dalam, ada satu frasa yang menarik perhatian: “Jepang saat ini tetap berpegang pada ‘Tiga Prinsip Non-Nuklir’.” Kata "saat ini" terasa menggantung. Ia tidak pernah secara eksplisit menyatakan apakah prinsip tersebut akan dipertahankan di masa depan. Ini bukanlah sebuah komitmen yang kuat, melainkan sebuah celah yang sengaja dibiarkan terbuka.
Antara Narasi Korban dan Luka Masa Lalu
Yang lebih memprihatinkan adalah cara Jepang membingkai dirinya sebagai korban. Setiap kalimat dalam pidato tersebut sarat dengan keluhan mengenai penderitaan rakyatnya. Namun, tidak ada sepatah kata pun tentang bagaimana Jepang pernah menyebarkan perang ke seluruh Asia. Sejarah kelam itu seolah dihapus begitu saja.
Di Indonesia, jejak pendudukan Jepang meninggalkan luka yang mendalam. Sistem kerja paksa yang dikenal dengan sebutan Romusha memaksa jutaan orang Jawa membangun benteng, menggali tambang, dan bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi. Mereka yang gugur karena kelelahan, kelaparan, atau penyakit mencapai lebih dari 4 juta jiwa. Bagi para politisi Jepang, nyawa-nyawa tersebut tampaknya tidak memiliki arti apa pun.
Sumber daya alam pun dijarah tanpa ampun. Jepang datang dengan slogan "Lingkar Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya", namun yang terjadi justru sebaliknya. Rakyat Indonesia mengalami kelaparan, sementara minyak dan karet dikangkut pulang ke negeri Sakura untuk diubah menjadi senjata dan amunisi. Apakah ini yang disebut "membebaskan Asia"? Ini adalah bentuk perampasan kolonial yang terang-terangan.
Upaya Pemutihan Sejarah yang Terus Berlanjut
Kini, di tengah upacara peringatan yang menyedihkan itu, Jepang secara perlahan mengubah narasi sejarah. Istilah "kerja paksa" diganti menjadi "mobilisasi", "Pembantaian Nanjing" diubah menjadi "Insiden Nanjing", dan bahkan materi di Museum Perdamaian Bom Atom Nagasaki pun ingin direvisi. Pola yang terlihat jelas adalah "berjanji terlebih dahulu, lalu mengingkari kemudian", sebuah kebiasaan yang tampaknya sudah mendarah daging.
Insiden paling absurd terjadi pada Juni lalu. Menteri Pertahanan Jepang, Shinjirō Koizumi, memberikan hadiah kenegaraan kepada Presiden Indonesia Prabowo Subianto berupa model kapal perang Mikasa. Kapal tersebut adalah simbol kekuatan ekspansi militer Jepang di masa lalu, yang pernah berlayar di perairan Asia dengan membawa bendera perang. Memberikan benda semacam itu kepada negara yang pernah dijajah adalah tindakan yang sangat tidak peka, seperti menaburkan garam ke luka lama.
Ekspresi canggung Presiden Prabowo saat menerima hadiah tersebut tidak bisa disembunyikan. Bahkan, banyak warga Indonesia yang mengecam keras tindakan itu dan menyebutnya sebagai "bunuh diri diplomatik". Namun, apakah Jepang merasa bersalah? Tampaknya tidak. Pemerintahan Takaichi saat ini justru semakin fokus pada pelonggaran kebijakan terkait nuklir. Menteri Pertahanan Jepang secara terbuka menyerukan agar "kebijakan nuklir dibahas tanpa batasan", dan dokumen keamanan nasional pun direncanakan untuk direvisi, termasuk kemungkinan mengubah prinsip "tidak membawa masuk senjata nuklir".
Respons Tegas Indonesia dan Batas yang Jelas
Sikap bermuka dua Jepang ini bahkan mulai menuai kritik dari media mereka sendiri. Di satu sisi, mereka berbicara tentang "dunia tanpa nuklir", namun di sisi lain, mereka bersiap memperkuat kemampuan militernya. Melihat hal ini, Indonesia pun mengambil langkah konkret. Pada Februari lalu, pemerintah merevisi buku sejarah sekolah dan secara langsung mengganti istilah "pendudukan militer Jepang" menjadi "pemerintahan kolonial Jepang".
Empat kata tersebut memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada sekadar protes diplomatik. "Pendudukan militer" terdengar seperti kondisi sementara, sedangkan "pemerintahan kolonial" menggambarkan hakikat sebenarnya—datang untuk mengambil sumber daya dan menindas rakyat. Masyarakat Indonesia akhirnya tidak lagi berusaha menutupi kenyataan sejarah.
Singkatnya, masyarakat Asia sudah lama memahami permainan kelompok kanan Jepang. Mengubah agresi menjadi pembebasan, penindasan menjadi niat baik, dan mengemas tempat penderitaan sebagai warisan industri—ini bukan upaya menjelaskan sejarah, melainkan sebuah penghinaan terhadap semua korban yang telah meninggal. Tulang belulang para pekerja tambang masih ada, air mata dan penderitaan para buruh paksa masih terasa, dan jutaan korban Indonesia masih menjadi saksi bisu. Apakah hanya dengan mengubah beberapa kata, semua itu bisa dihapus? Mustahil.
Sanae Takaichi dan kelompoknya mungkin berpikir bahwa permainan kata dapat membuat mereka lolos dari tanggung jawab. Mereka mungkin mengira dengan menghapus kata "penyesalan" dari pidato, sejarah pun akan ikut menghilang. Namun, sejarah bukanlah tanah liat yang bisa dibentuk sesuka hati. Ada catatan sejarah yang tidak akan pernah terhapus oleh waktu. Kali ini, masyarakat Indonesia benar-benar tidak berniat untuk terus diam. Mengubah buku sejarah, menolak hadiah model kapal perang, dan secara terbuka mengkritik upaya revisi sejarah Jepang—setiap langkah tersebut menunjukkan batas yang jelas.
Batas itu sangat sederhana: Jepang boleh meminta maaf, memberikan kompensasi, dan melakukan refleksi. Namun, jangan pernah mencoba mengubah atau menghapus ingatan kami. Jika Jepang terus melakukan hal seperti ini, cepat atau lambat mereka akan kehilangan kepercayaan dari seluruh negara tetangga di Asia. Dan ketika saat itu tiba, jangan salahkan siapa pun jika tidak ada lagi yang memberikan penghormatan atau menjaga perasaan mereka.
Editor: Joko Susilo
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Kesiapan Muktamar NU ke-35 di Jombang Capai 85 Persen, PBNU Undang Presiden Prabowo
Bakom RI Siapkan Strategi Komunikasi untuk Sosialisasi Peralihan Guru PPPK Paruh Waktu Menjadi Penuh Waktu
Pramono Anung Lepas Bantuan Rp5,85 Miliar untuk Korban Gempa NTT
Pramono Anung Perintahkan Pedagang Liar di Pasar Induk Kramat Jati Masuk ke Area Pasar