Warga Jati Padang Tolak Tanggul, Minta Gubernur DKI Beri Solusi Permanen Atasi Banjir

- Sabtu, 01 November 2025 | 10:00 WIB
Warga Jati Padang Tolak Tanggul, Minta Gubernur DKI Beri Solusi Permanen Atasi Banjir

Warga Jati Padang Minta Gubernur DKI Turun Tangan Atasi Banjir, Tolak Tanggul Sebagai Solusi

Ketua RW 06 Jati Padang, Abdul Kohar, mendesak Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, untuk turun langsung menangani persoalan banjir yang kerap melanda kawasan Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Menurutnya, pembangunan tanggul bukanlah solusi jangka panjang untuk mengatasi banjir di wilayah tersebut.

Abdul Kohar menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan solusi terbaik dari pihak yang berwenang, dalam hal ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ia mengusulkan beberapa opsi solusi, mulai dari jangka pendek, menengah, hingga panjang.

"Perbaikan tanggul hanya bersifat sementara. Untuk jangka panjang, harus dicarikan solusi terbaik seperti normalisasi kali, pembuatan embung, atau setu dengan membebaskan lahan seluas 7,4 hektar," ujarnya pada Sabtu, 1 November 2025.

Tanggul Bukan Solusi Akhir Banjir Jakarta

Abdul menjelaskan bahwa pembuatan tanggul, sekalipun secara permanen, tidak akan menyelesaikan masalah banjir di Jati Padang. Saat debit air di Kali Pulo meninggi, tanggul berisiko jebol atau roboh kembali.

"Dari tingkat RT/RW sampai kelurahan dan kecamatan tidak bisa memutuskan solusi terbaiknya. DKI 1 harus terjun, harus turun," tegasnya.

Kondisi terbaru menunjukkan ketinggian air sudah mulai surut menjadi 30-50 cm. Namun, ancaman banjir tetap mengintai jika tidak ada penanganan serius terhadap tanggul dan penyebab utamanya.

Permintaan Solusi Jangka Panjang untuk Banjir Jati Padang

Abdul mengungkapkan keinginan warga untuk duduk bersama dengan pemerintah Jakarta guna membahas solusi jangka panjang penanganan banjir. Ia menyayangkan bahwa hanya gubernur sebelumnya yang terlihat peduli dengan kondisi warga Jati Padang.

"Pada masa Pak Anies Baswedan, sudah ada solusi antara pelebaran kali, normalisasi kali, atau pembuatan embung. Namun karena terbentur pandemi Corona dan pergantian gubernur, solusi tersebut tidak dilanjutkan," paparnya.

Ia menambahkan bahwa tanpa normalisasi kali atau pembuatan embung, masalah banjir akan terus berulang. Penyempitan kali yang semakin parah menyebabkan debit air semakin tinggi dan berpotensi menyebabkan banjir besar.

Dampak Banjir bagi Warga Jakarta Selatan

Banjir di Jati Padang memberikan dampak signifikan bagi warga. Dari 15 RT di wilayah tersebut, 10 RT biasanya terdampak banjir, yaitu RT 1, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 13, 14, dan 15.

Meski saat ini 8 RT sudah kering dan telah menerima bantuan makanan, pakaian, serta pengobatan selama kejadian, warga masih membutuhkan perhatian pasca banjir. Beberapa masalah kesehatan seperti batuk, gatal, dan diare masih dialami warga.

Abdul Kohar berharap pemerintah provinsi dapat memberikan perhatian serius dan solusi permanen untuk mengatasi banjir di Jati Padang, Jakarta Selatan, demi kenyamanan dan keselamatan warga.

Editor: Clara Salsabila

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.

Komentar