Fraksi Golkar DPR Dukung Perjuangan Ariel Noah & Armand Maulana Perbaiki Sistem Royalti Musik

Fraksi Partai Golkar DPR menerima kunjungan penting dari pengurus Vibrasi Suara Indonesia (VISI) yang dipimpin oleh Armand Maulana dan Nazril Irham atau Ariel Noah. Pertemuan ini membahas tata kelola royalti musik Indonesia dan masalah perizinan yang dinilai membebani para musisi.

LMKN Dinilai Tidak Transparan

Ketua Fraksi Golkar, M Sarmuji, menyatakan bahwa aspirasi yang disampaikan VISI sejalan dengan keprihatinan banyak pihak mengenai kurangnya transparansi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Sarmuji menegaskan bahwa masalah utama terletak pada tata kelola LMKN yang tidak transparan dan mendesak perlunya aturan yang lebih rasional serta berpihak pada seluruh ekosistem musik.

Komitmen Golkar untuk Perbaiki Sistem Royalti

Fraksi Golkar berkomitmen penuh untuk mengawal aspirasi para pencipta lagu. Sarmuji menekankan bahwa tata kelola royalti tidak boleh berbelit-belit. "Sistemnya jangan sampai mempersulit. Kalau sistemnya rumit, dunia usaha kesulitan membayar, dan akhirnya pencipta lagu tidak mendapatkan haknya," ujarnya. Sistem yang diusung harus transparan, berkeadilan, dan memudahkan semua pihak, termasuk para penyelenggara pertunjukan, kafe, restoran, dan hotel.

VISI Ajukan Uji Materi ke MK

Ketua Umum VISI, Armand Maulana, menjelaskan bahwa akar permasalahan berasal dari ketidaksempurnaan kerja, ketidakkompetenan, dan ketidaktransparanan LMK serta LMKN di masa lalu. Oleh karena itu, VISI mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk meninjau pasal-pasal dalam Undang-Undang Hak Cipta yang dinilai tidak sesuai dengan praktik di lapangan.

Armand menegaskan bahwa fokus seharusnya bukan pada perizinan, melainkan pada tata kelola dan distribusi royalti yang adil dan transparan. Penekanan berlebihan pada izin justru berpotensi menutupi masalah utama, yaitu distribusi royalti yang tidak tepat sasaran.

Perjuangan untuk Keseimbangan Hak

Wakil Ketua Umum VISI, Ariel NOAH, menegaskan bahwa perjuangan mereka bertujuan untuk menciptakan keseimbangan hak antara pencipta lagu, penyanyi, dan penyelenggara acara. "Kita ingin sistem yang adil dan transparan untuk semua pelaku musik. Kalau sistemnya jelas, semua pihak diuntungkan," kata Ariel. Pertemuan ini menjadi langkah strategis untuk mewujudkan reformasi sistem royalti musik di Indonesia.