BTN Salurkan KPR FLPP Rp186,58 Triliun, Dukung Program 3 Juta Rumah Prabowo

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) mencatatkan penyaluran KPR Sejahtera FLPP sebesar Rp186,58 triliun hingga September 2025. Angka ini tumbuh 8,0 persen year-on-year (yoy) dari periode sama tahun sebelumnya sebesar Rp172,76 triliun.

Dalam setahun terakhir, BTN telah mengucurkan tambahan dana sekitar Rp13,82 triliun untuk mendukung kepemilikan rumah subsidi masyarakat. Peningkatan ini sejalan dengan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam program perumahan.

Kuota KPR FLPP 2025 Naik, BTN Percayakan 220.000 Unit

Pemerintah meningkatkan kuota KPR FLPP nasional dari 220.000 menjadi 350.000 unit pada 2025. Dari total tersebut, BTN dipercaya menyalurkan 220.000 unit, mempertahankan posisinya sebagai penyalur KPR subsidi terbesar dengan pangsa pasar sekitar 62 persen.

Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu menyatakan, "Dengan kuota 220.000 unit, BTN mengakadkan 220.000 rumah pada tahun ini. Dibagi hari kerja, setiap hari BTN mengakadkan 1.000 rumah. Ini mesin KPR terbesar yang pernah ada di Indonesia."

Dukungan Fitch Ratings dan Peran Strategis BTN

Klaim BTN sebagai mesin KPR raksasa diafirmasi Fitch Ratings Indonesia. Lembaga pemeringkat ini menilai sangat sulit mencari pengganti BTN yang berperan khusus mendukung kebijakan pemerintah di sektor perumahan.

Sinergi dengan Asta Cita Pemerintahan Prabowo

BTN konsisten mendukung program Tiga Juta Rumah yang sejalan dengan Asta Cita pemerintahan Prabowo, khususnya misi membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

Program ini menargetkan tiga juta rumah terdiri dari dua juta di perdesaan dan satu juta di perkotaan. Berdasarkan kajian BTN melalui Housing Finance Center, sektor perumahan memiliki multiplier effect terhadap 185 sub-sektor ekonomi lainnya.

Kolaborasi Luas dan Inovasi Digital

BTN berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari developer, BUMN, startup, hingga komunitas akar rumput seperti driver ojek online dan pedagang kecil untuk memberikan akses pembiayaan bagi pekerja sektor informal.

Kolaborasi internasional dengan investor Qatar, AlQilaa Group, juga dilakukan untuk mendukung pembangunan hunian vertikal bersubsidi.

Di sisi digital, BTN menghadirkan super app Bale by BTN yang terintegrasi dengan Bale Properti, memungkinkan masyarakat memilih rumah dan mengajukan KPR secara online end-to-end.

Dukungan Kebijakan Pemerintah

BTN mengapresiasi berbagai kebijakan pemerintah yang mendukung sektor perumahan, termasuk:

• Pembebasan BPHTB untuk rumah subsidi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
• Pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
• Penempatan dana pemerintah Rp200 triliun untuk bank Himbara dan BSI, dengan alokasi Rp25 triliun untuk BTN
• Penyesuaian aturan maksimal penghasilan untuk MBR penerima FLPP

Untuk wilayah Jabodetabek, batas penghasilan ditetapkan Rp12 juta untuk single income dan Rp14 juta untuk joint income. Kebijakan ini memperlebar akses bagi masyarakat menengah untuk menikmati KPR subsidi.

Dampak terhadap Perekonomian

Berbagai upaya percepatan ini mendorong BTN merealisasikan KPR subsidi bagi MBR, sekaligus membantu pemerintah mengurangi backlog perumahan yang masih mencapai sekitar 9 juta unit dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Melalui transformasi digital dan penyesuaian proses bisnis, BTN beraspirasi menjadi bank transaksional dengan mesin funding berkelanjutan untuk mendukung program pembangunan perumahan nasional.