Gubernur Papua Barat Daya Serahkan Tiga Puskesmas Keliling Air untuk Raja Ampat dan Sorong Selatan

PARADAPOS.COM - Gubernur Papua Barat Daya, Elisa Kambu, secara resmi menyerahkan bantuan tiga unit Puskesmas Keliling (Pusling) air untuk mendukung layanan kesehatan di wilayah kepulauan. Penyerahan hibah senilai lebih dari Rp4 miliar itu berlangsung di Dermaga Marina, Kota Sorong, Senin (23/2/2026), dan ditujukan untuk tiga puskesmas di Kabupaten Raja Ampat dan Sorong Selatan.

Fokus pada Aksesibilitas Wilayah Kepulauan

Dalam penyerahan tersebut, Gubernur Kambu menekankan bahwa upaya meningkatkan fasilitas kesehatan tidak hanya terbatas pada penyediaan alat medis. Dukungan sarana transportasi yang memadai dinilai krusial, khususnya untuk menjangkau masyarakat di daerah kepulauan yang kerap menghadapi kendala geografis yang kompleks.

“Dengan adanya alat transportasi ini, pelayanan kesehatan dapat menjangkau masyarakat di wilayah kepulauan secara lebih optimal,” jelas Elisa Kambu.

Spesifikasi dan Sumber Anggaran

Ketiga unit Pusling air tersebut dilengkapi dengan mesin motor tempel berdaya 40 PK masing-masing, yang dirancang untuk mobilitas di perairan. Bantuan strategis ini dianggarkan melalui APBD Tahun 2025 Dinas Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya, menunjukkan alokasi dana yang disengaja untuk mengatasi tantangan kesehatan di daerah terpencil.

Gubernur berharap bantuan operasional ini dapat memperkuat komitmen pemerintah provinsi dalam mewujudkan visi Papua Barat Daya yang sehat dan cerdas.

“Ini bagian dari komitmen pemerintah untuk mendukung pelayanan kesehatan hingga ke wilayah terluar. Kita mulai dari hal-hal kecil, tetapi berdampak besar bagi masyarakat,” tambahnya.

Dukungan dari Jajaran Pemerintah Daerah

Momen penyerahan bantuan itu turut dihadiri oleh sejumlah pejabat kunci, termasuk Penjabat Sekretaris Daerah Papua Barat Daya dan Kepala Dinas Kesehatan setempat. Kehadiran para kepala puskesmas penerima bantuan dari Kabupaten Raja Ampat dan Sorong Selatan juga menandakan koordinasi langsung antara pemerintah provinsi dan unit pelaksana teknis di lapangan.