Pakar: Pembatasan Kuota PTN untuk Keadilan dan Fokus pada Daya Saing Global

PARADAPOS.COM - Pemerintah kembali menggaungkan rencana pembatasan kuota mahasiswa baru di Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Kebijakan yang sempat memantik perdebatan ini dinilai sejumlah pengamat sebagai langkah strategis untuk menata ulang ekosistem pendidikan tinggi nasional. Wakil Rektor Universitas Paramadina, Handi Risza, menegaskan bahwa langkah ini bukan untuk membatasi akses, melainkan menciptakan keadilan dan keseimbangan antara PTN dan Perguruan Tinggi Swasta (PTS).

Merespons Kekhawatiran, Menawarkan Solusi

Kebijakan ini muncul di tengah kekhawatiran sejumlah pihak, termasuk anggota DPR, yang mempertanyakan dampaknya terhadap akses pendidikan bagi kalangan ekonomi lemah. Handi Risza memahami keresahan tersebut, namun menilai solusinya tidak terletak pada penumpukan mahasiswa di PTN. Menurutnya, jalan keluar yang lebih tepat adalah melalui penguatan sistem beasiswa yang masif dan tepat sasaran.

Ia memaparkan bahwa saat ini pemerintah telah menyalurkan bantuan kepada ratusan ribu mahasiswa per tahun. Dengan komitmen anggaran yang kuat, kapasitas program beasiswa nasional ini masih sangat mungkin untuk ditingkatkan secara signifikan.

“Dengan dana pendidikan yang besar, beasiswa ini bisa ditingkatkan dua kali lipat. Jadi anak miskin kalau mau kuliah pasti ada beasiswa,” jelas Handi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (17/3/2026).

Pentingnya Penyaluran Bantuan yang Tepat Sasaran

Lebih lanjut, Handi menekankan bahwa instrumen pendukung seperti Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP Kuliah) harus dijaga integritasnya. Mekanisme penyaluran yang transparan dan akuntabel dinilai krusial untuk memastikan bantuan pemerintah benar-benar menyentuh mereka yang paling membutuhkan.

“Jangan sampai KIP kuliah dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu, sehingga penyalurannya menjadi bermasalah, tidak merata dan tidak tepat sasaran,” tegasnya.

Mendorong PTN Fokus pada Kualitas dan Daya Saing Global

Di sisi lain, pembatasan kuota dipandang sebagai momentum bagi PTN untuk melakukan transformasi mendasar. Handi berpendapat, kebijakan ini akan mendorong PTN untuk berhenti berorientasi pada pendapatan dari jumlah mahasiswa. Sebaliknya, ruang yang terbuka dapat dialihkan untuk konsentrasi pada peningkatan kualitas riset, inovasi, dan daya saing di kancah internasional.

Ia menyatakan dengan lugas bahwa PTN harus berani menetapkan target yang lebih ambisius. Perguruan tinggi negeri, dalam pandangannya, dituntut untuk tidak hanya menjadi yang terbaik di dalam negeri, tetapi juga mampu bersaing dengan universitas-universitas terkemuka di dunia.

“Tetapi PTN sudah harus menargetkan dalam beberapa waktu ke depan bisa masuk dalam rangking 50-100 kampus paling top di dunia,” tuturnya.

PTS sebagai Pilar Utama dan Mitra Strategis

Argumentasi penting lainnya yang dikemukakan Handi adalah peran sentral PTS dalam ekosistem pendidikan Indonesia. Secara statistik, jumlah institusi dan mahasiswa PTS jauh lebih besar dibandingkan PTN. Oleh karena itu, keadilan bagi PTS bukan sekadar persoalan kesetaraan, melainkan pengakuan atas kontribusi nyatanya dalam memperluas akses pendidikan tinggi bagi jutaan anak bangsa.

Kebijakan yang seimbang, menurutnya, akan memberdayakan PTS sebagai mitra strategis pemerintah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Masa depan pendidikan tinggi Indonesia tidak bisa hanya dibebankan pada PTN, tetapi harus dibangun melalui kolaborasi yang sinergis dengan seluruh elemen, termasuk swasta.

“Masa depan pendidikan tinggi Indonesia tidak hanya bergantung pada kekuatan perguruan tinggi negeri, tetapi juga pada kemampuan negara untuk memberdayakan perguruan tinggi swasta sebagai mitra strategis dalam membangun bangsa,” pungkas Handi Risza.