Ekonom CORE Peringatkan Ruang Fiskal Kian Sempit, Defisit APBN 2025 Hanya Berjarak 0,08 Persen dari Batas Maksimal

PARADAPOS.COM - Ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Dipo Satria Ramli, mengingatkan bahwa kondisi fiskal Tanah Air kian tertekan di tengah krisis energi global dan pelemahan rupiah yang sempat menyentuh level Rp17.600 per dolar AS. Ia menilai ruang gerak pemerintah saat ini sangat sempit, terlebih dengan beban subsidi energi dan berbagai program prioritas yang harus dijalankan. Defisit APBN 2025 yang mencapai 2,92 persen pun hanya terpaut tipis 0,08 persen dari batas maksimal yang diatur undang-undang, yakni tiga persen dari PDB.

Ruang Fiskal Kian Sempit di Tengah Tekanan Global

Dalam perbincangan dengan media beberapa waktu lalu, Dipo mengungkapkan kekhawatirannya terhadap arah kebijakan fiskal saat ini. Menurutnya, banyak pengamat sepakat bahwa kondisi keuangan negara sudah sangat terbatas. Bahkan, ia menilai pemerintahan saat ini terkesan sedikit ugal-ugalan dalam mengelola anggaran.

“Menurut saya fiskal ini berpotensi bermasalah ya. Banyak sekali komentar dan analisa dari banyak orang pengamat, bahwa fiskal kita memang sudah sangat-sangat sempit. Bahkan pemerintahan ini terkesan sedikit ugal-ugalan gitu,” tuturnya.

Ia menekankan bahwa batas defisit tiga persen dari PDB bukan sekadar angka, melainkan jangkar penting untuk menjaga stabilitas fiskal dan kepercayaan pasar serta investor. Jika terus mendekati batas, risiko kehilangan kredibilitas di mata internasional bisa mengintai.

Inkonsistensi Pernyataan Pemerintah Berpotensi Mengganggu Pasar

Dipo juga menyoroti pernyataan pejabat negara yang kerap berubah-ubah soal kondisi ekonomi. Menurutnya, situasi ini bisa mengirimkan sinyal negatif ke pasar obligasi. Investor, lanjut dia, bisa bingung membaca arah kebijakan pemerintah.

“Belum nahan harga minyak, BBM subsidi dan segala. Mengenai apakah kita punya dana yang cukup? Saya rasa komunikasi dari pemerintah juga kurang clear. Pertama sebelum data BPS keluar, yang 5,61 persen. Purbaya bilang, ‘Eh, kita ini sedang dalam mode bertahan’. Tetapi pas data BPS keluar kayak ‘wah, kita hebat gitu’,” ujarnya.

Ia menambahkan, inkonsistensi semacam ini mengirimkan sinyal yang cukup berbahaya. Pasar pun menjadi gamang apakah Indonesia sedang dalam mode bertahan atau justru mode pertumbuhan.

“Jadi ini mengirimkan sinyal yang menurut saya cukup berbahaya kepada pasar. Kita sebenarnya lagi mode bertahan atau lagi growth mode gitu,” lanjutnya.

Mitigasi Pelemahan Rupiah: Antara SAL, Panda Bond, dan BSF

Mengenai langkah intervensi, Dipo menanggapi pernyataan pemerintah yang menyebut masih memiliki Saldo Anggaran Lebih (SAL) untuk menghadapi tekanan rupiah dan beban subsidi. Ia menegaskan bahwa penggunaan SAL tidak bisa dilakukan sembarangan. Dana tersebut tersimpan di rekening Bendahara Umum Negara (BUN), bendahara pengeluaran, Badan Layanan Umum (BLU), hingga kementerian dan lembaga.

“Penggunaan dana SAL itu sebenarnya tidak bisa semena-mena digunakan. Harusnya itu ada beberapa peraturan dan beberapa approval di level DPR yang perlu dilakukan untuk menggunakan SAL. Jadi si dana SAL itu sebenarnya tidak bisa langsung dipakai,” tegasnya.

Ia menilai ada misleading dari pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menyebut pemerintah masih memiliki SAL untuk menghadapi tekanan rupiah maupun krisis energi. Dana SAL, jelas Dipo, umumnya digunakan untuk kebutuhan kas temporer, pembiayaan anggaran, penutup defisit yang melebihi target, hingga stabilisasi keuangan negara — bukan untuk intervensi langsung di pasar valas.

Selain SAL, Dipo juga menyoroti wacana penggunaan instrumen seperti Panda Bond dan Bond Stabilization Fund (BSF). Menurutnya, instrumen tersebut hanya berfungsi menahan gejolak pasar, bukan membalikkan tren pelemahan rupiah.

“Soal Panda Bond, Bond Stabilization Fund, perlu diingat semua produk-produk ini fungsinya hanya untuk mengurangi fatalitas harga. Tetapi produk-produk ini tidak bisa menurunkan harga. Kalau memang tren rupiah melemah, trennya tetap naik. Jadi produk-produk ini cuma mengoreksi volatilitas,” jelasnya.

Pemerintah Optimis, Ekonom Ingatkan Realitas

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta semua pihak mendukung pemerintah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Ia merujuk pada capaian kuartal I 2026 yang tumbuh 5,61 persen secara tahunan.

“Kita udah keluar dari kutukan pertumbuhan lima persen kan, 5,61 persen. Kita harapkan ke depan makin cepat, kita akan jaga momentum pertumbuhan yang ada. Temen-temen juga bantu doain dong, jangan dijelek-jelekin terus. Fiskal bagus dibilang jelek,” kata Purbaya.

Purbaya menegaskan bahwa pelemahan rupiah saat ini belum mempengaruhi APBN maupun beban utang negara. Terkait BSF, ia mengungkapkan instrumen tersebut belum diaktifkan karena pasar surat utang negara masih dalam kondisi stabil. Pemerintah, ujarnya, baru akan mengaktifkan BSF jika pasar obligasi memasuki fase kritis. Saat ini, stabilitas pasar dijaga melalui pengelolaan kas negara.