PARADAPOS.COM - Militer Israel mengerahkan sejumlah kapal perang untuk mengepung armada bantuan kemanusiaan Global Sumud Flotilla 2026 yang tengah berlayar di Laut Mediterania menuju Gaza, Palestina. Sembilan warga negara Indonesia (WNI) yang berada di atas kapal dilaporkan dalam kondisi terancam, dengan satu di antaranya terdeteksi telah diintersep. Insiden ini terjadi pada Senin, 18 Mei 2026, dan dikonfirmasi langsung oleh Media Crisis Center Global Peace Convoy Indonesia (GPCI) di Jakarta.
Status Darurat dan Deteksi Intersepsi
Situasi di tengah laut mulai memanas sejak malam sebelumnya. Koordinator Dewan Pengarah GPCI, Maimon Herawati, mengungkapkan bahwa pihaknya sudah berada dalam status siaga tertinggi.
“Jadi sebenarnya dari kemarin malam ini sudah mulai red alert. Maksudnya kami karena positif pada tingkat 1 ya. Sudah terdeteksi kapal-kapal dan drone sekitar Flotilla, Global Sumud Flotilla,” ujarnya saat konferensi pers dari Command Center di Turki melalui zoom, di Gedung Filantropi Dompet Dhuafa, Jakarta.
Puluhan kapal yang membawa relawan dari berbagai negara ini sejatinya tengah menjalankan misi kemanusiaan membawa logistik darurat. Namun, pergerakan armada mulai dihadang. Dua kapal yang membawa delegasi Indonesia, yakni Kapal Joseph dan Kapal Borat, terdeteksi kuat telah mengalami intersepsi di laut internasional. Status beberapa kapal lainnya pun dinyatakan darurat dan masuk dalam kategori dicurigai telah dibajak.
Misi Kemanusiaan Tanpa Senjata
Maimon Herawati menegaskan bahwa misi ini murni kemanusiaan dan tidak membawa perlengkapan militer. Ia menyebutkan bahwa muatan kapal hanya berupa susu bayi dan obat-obatan.
“Kami tidak membawa senjata, yang kami bawa adalah susu bayi dan obat-obatan. Ini adalah amanah konstitusi yang sebenarnya, sembilan warga negara Indonesia mewakili 284 juta warga negara Indonesia dalam melaksanakan amanah Undang-Undang Dasar kita,” tegasnya.
Sejumlah lembaga kemanusiaan Indonesia turut tergabung dalam misi GPCI, antara lain Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, Spirit of Aqsa, dan SMART 171. Selain para relawan, misi ini juga diikuti oleh tokoh hukum seperti Ferry Amsari dan Prof. Heru Susetyo, serta beberapa jurnalis nasional.
Langkah Diplomatik dan Kontingensi
Menghadapi situasi genting ini, GPCI segera mengambil langkah-langkah diplomatik. Anggota Dewan Pengarah GPCI, Ahmad Juwaini, menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan tim KBRI dan KJRI di sejumlah negara yang menjadi jalur diplomasi utama, yakni Yordania, Mesir, dan Turki.
“GPCI juga meminta Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri untuk mengupayakan jaminan perlindungan dan keselamatan,” ujar Juwaini.
Sebagai langkah antisipasi terhadap situasi darurat di laut, GPCI telah menyiapkan rencana kontingensi untuk menyelamatkan para delegasi. Mereka mendesak Kementerian Luar Negeri RI untuk segera bergerak melakukan tindakan penyelamatan diplomatik yang maksimal.
Prioritas pada Keselamatan Delegasi
GPCI menegaskan komitmennya untuk memberikan pendampingan penuh kepada keluarga delegasi yang terdampak di Indonesia. Pendampingan ini mencakup dukungan komunikasi, pembaruan informasi secara berkala, hingga layanan psikologis. Keselamatan delegasi Indonesia menjadi prioritas utama dalam situasi yang terus berkembang ini.
Editor: Andri Setiawan
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
BI Naikkan Suku Bunga Acuan Jadi 5,50 Persen, Perkuat Stabilitas Rupiah di Tengah Ketidakpastian Global
Harga Pertamax Resmi Naik Rp3.950 per Liter per Hari Ini, Pertalite dan Biosolar Tetap Stabil
KPK Sita Rp1,9 Miliar dari OTT Bupati Muara Enim
Ole Romeny Bawa Timnas Indonesia Kalahkan Mozambik, Dinobatkan sebagai Pemain Terbaik