Said Didu Beberkan 10 Titik Kritis Program MBG, Desak Prabowo Evaluasi Total

PARADAPOS.COM - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan tajam publik. Kali ini, mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, secara terbuka mengkritik Menteri Keuangan Purbaya Yudi dan mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi total program unggulan tersebut. Kritik ini muncul setelah Menkeu membantah bahwa MBG membebani APBN, sebuah pernyataan yang dinilai Said Didu tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Melalui akun media sosialnya pada Senin (8/6/2026), ia bahkan mendukung desakan pencopotan sang menteri keuangan.

Ketegangan bermula ketika Menkeu Purbaya Yudi menyatakan bahwa program MBG dan Koperasi Desa tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Said Didu, yang merasa pernyataan itu jauh dari realitas, langsung merespons dengan nada sinis. Ia menilai gaya komunikasi menteri tersebut terlalu defensif dan tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.

"Pak Menkeu yth, saran saya sebaiknya lebih baik Bpk kurangi bicara krn publik juga tahu yg sebenarnya terjadi dan kami juga tahu mana ucapan yg sekedar asalmangap," tulis Said Didu sembari menyematkan video bantahan Menkeu.

Kritiknya tidak berhenti di situ. Ia bahkan meminjam istilah dari negeri tetangga untuk menggambarkan situasi tersebut.

"Pinjam istilah orang Malaysia - Menkeu ini terlalu banyak cakap tanpa bukti," tambahnya, seraya menyematkan pemberitaan yang mendesak Presiden Prabowo segera mengganti Menkeu Purbaya Yudi.

Mengurai Sepuluh Titik Kritis Program MBG

Merujuk pada arahan Presiden Prabowo yang menegaskan bahwa MBG harus difokuskan kepada anak-anak kurang gizi—bukan kelompok mampu—Said Didu kemudian membeberkan sepuluh poin krusial yang dinilainya bisa menjadi bom waktu bagi pemerintah. Paparannya menggambarkan jurang antara klaim resmi dan realitas di akar rumput.

Pertama, ia mendesak audit terhadap proses penunjukan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dugaan kongkalikong dan penunjukan yang jatuh ke tangan pihak dekat kekuasaan patut diusut. Kedua, proses pengadaan aset pendukung seperti sepeda motor hingga komputer harus diperiksa secara transparan.

Ketiga, soal sasaran penerima. Anak-anak dari keluarga mampu yang asupan gizinya sudah tinggi di rumah, menurut Didu, sebaiknya tidak diberikan MBG. Sebab, hal itu justru berisiko menurunkan standar kualitas gizi mereka. Keempat, di tingkat akar rumput, kejenuhan mulai melanda. Anak-anak penerima dilaporkan bosan dengan menu yang monoton, bahkan mulai menolak memakan atau membawa pulang makanan tersebut.

Kelima, pemilik dan pegawai SPPG dinilai mendapat keistimewaan berlebih. Sikap jemawa ini, lanjutnya, berpotensi menyulut gesekan sosial di masyarakat. Keenam, Badan Gizi Nasional (BGN) dikritik berjalan sendiri tanpa melibatkan Pemerintah Daerah (Pemda). Akibatnya, pengawasan lokal menjadi mandek.

Ketujuh, soal anggaran. Alokasi dana senilai Rp 8.000 hingga Rp 10.000 untuk makanan berbanding Rp 5.000 untuk operasional dan keuntungan dinilai tidak efisien. Didu menyebut skema ini mirip sistem multilevel. Kedelapan, kasus keracunan dan buruknya kualitas makanan yang masih kerap terjadi menjadi bukti lemahnya standarisasi pengawasan.

Kesembilan, pasokan bahan baku didesak agar benar-benar berasal dari masyarakat lokal dan UMKM, bukan jaringan kartel. Terakhir, sikap pimpinan BGN yang dinilai arogan dan merasa selalu benar dianggap bisa menjadi batu sandungan terbesar yang menggagalkan program nasional ini.

Di satu sisi, pemerintah berupaya membuktikan bahwa program MBG adalah solusi nyata pengentasan stunting. Namun di sisi lain, kesaksian lapangan dari tokoh seperti Said Didu menunjukkan adanya jurang pemisah yang lebar antara klaim di atas kertas dan realitas di meja makan rakyat. Sorotan tajam ini kini menjadi bola liar di ruang publik.

Keputusan kini berada di tangan Presiden Prabowo: mempertahankan ritme atau melakukan perombakan besar demi menyelamatkan muka program strategis ini.