PARADAPOS.COM - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mendesak pemerintah untuk segera menyusun langkah antisipatif menghadapi ancaman El Nino ekstrem. Fenomena iklim ini dinilai berpotensi mengganggu program strategis nasional, terutama di sektor pangan dan sumber daya air. Peringatan ini disampaikan Said dalam keterangan tertulis pada Rabu, 10 Juni 2026, sebagai respons terhadap meningkatnya ketidakpastian iklim global.
Ancaman terhadap Kedaulatan Pangan dan Air
Said menekankan bahwa dampak El Nino tidak bisa dianggap remeh. Menurutnya, kondisi cuaca ekstrem dapat secara langsung mengancam target kedaulatan pangan dan air yang telah dicanangkan pemerintah.
“Keadaan ini bisa mengancam program kedaulatan pangan dan air. Oleh sebab itu, mitigasinya harus sedini mungkin,” ujar Said dalam pernyataan resminya.
Ia menambahkan, langkah mitigasi yang cepat dan tepat diperlukan agar target pembangunan tidak terganggu oleh faktor alam. Selain perubahan iklim, Said juga menyoroti ketidakpastian geopolitik global yang dapat menekan perekonomian nasional.
“Ini supaya kebijakan pangan dan energi dalam negeri yang kita laksanakan semakin resilien terhadap gejolak eksternal,” tuturnya.
Reformasi Energi dan Subsidi BBM
Di sektor energi, Said menyoroti masalah struktural yang masih membelit Indonesia. Ia menilai ketergantungan pada impor bahan bakar minyak (BBM) menjadi persoalan mendasar yang harus segera diatasi.
“Kita mengekspor batu bara untuk menopang dunia, tetapi konsumsi energi dalam negeri berasal dari impor BBM,” ungkapnya.
Ia mendorong agar reformasi sektor energi dan perbaikan skema subsidi segera dituntaskan. Menurutnya, langkah ini penting untuk mengurangi kerentanan ekonomi terhadap fluktuasi harga energi global.
Bonus Demografi dan Tantangan Pendidikan
Said juga mengingatkan tentang bonus demografi yang diperkirakan akan berakhir pada 2041. Ia menilai peluang ini bisa berubah menjadi beban jika kualitas sumber daya manusia tidak segera ditingkatkan.
Dari sekitar 147,9 juta penduduk yang bekerja saat ini, lebih dari separuhnya atau sekitar 52 persen masih berpendidikan SD dan SMP. Angka ini, menurut Said, menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah.
“Jangan sampai bangsa ini kian menua, namun masih miskin dan berpendidikan rendah,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa investasi di bidang pendidikan menjadi syarat mutlak agar Indonesia mampu bersaing dengan negara-negara tetangga seperti Vietnam, Malaysia, dan Thailand.
Harapan untuk RAPBN 2027
Menjelang penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, Said berharap berbagai masukan tersebut bisa menjadi bahan pertimbangan serius. Ia ingin agar target pertumbuhan ekonomi dapat dicapai tanpa mengorbankan stabilitas fiskal.
“Semoga pengantar ini memberi refleksi yang cukup bagi kita semua sebelum pada hari-hari mendatang kita melakukan pembahasan yang lebih mendalam,” pungkas Said.
Editor: Clara Salsabila
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Artikel Terkait
Polri Buka Rekrutmen untuk Penyandang Disabilitas Usai Revisi UU Disahkan DPR
BI Naikkan Suku Bunga, Cicilan Kredit Membengkak dan Konsumen Tunda Beli Properti
Pemprov DKI Ubah Tarif Flat TransJabodetabek Jadi Sistem Jarak Tempuh Imbas Subsidi Membengkak
BRIN Dorong Teknologi untuk Tekan Angka Sampah Pangan Nasional